Kekacauan informasi: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 26:
== Mengatasi Kekacauan Informasi ==
# '''Peningkatan [[Literasi Digital]].''' [[Pendidikan]] [[literasi]] digital adalah tentang cara memverifikasi informasi dan mengenali sumber yang [[kredibel]] sangat penting untuk memerangi kekacauan informasi. Menurut Jones dan Sheridan, literasi digital dapat membantu individu mengenali pola-pola disinformasi yang umum.<ref>{{Cite journal|last=Jones, K., & Sheridan, M.|date=2021|title=Digital literacy and disinformation resistance: A meta-analysis.|journal=Journal of Media Studies|pages=14(3), 45-62.}}</ref> Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara kritis. Program seperti [[Gerakan Nasional Literasi Digital]] ([[Siberkreasi]]) bertujuan meningkatkan kecakapan digital masyarakat Indonesia.<ref>{{Cite web|last=Yusuf|date=2020-09-11|title=Tiga Strategi Kominfo dalam Tangani Hoaks dan Misinformasi|url=https://aptika.kominfo.go.id/2020/09/tiga-strategi-kominfo-dalam-tangani-hoaks-dan-misinformasi/?utm_source=chatgpt.com|website=Ditjen Aptika|language=en-US|access-date=2024-12-12}}</ref>
# '''Kolaborasi Platform Digital.''' Perusahaan teknologi harus bertanggung jawab dalam mengurangi penyebaran informasi salah dengan mengembangkan [[algoritma]] yang memprioritaskan konten [[faktual]]. Studi oleh Newton dan Bright (2020) menunjukkan bahwa pengaturan algoritma dapat mengurangi penyebaran konten menyesatkan.
# '''Kerja Sama [[Multistakeholder]].''' Mengatasi kekacauan informasi memerlukan kerja sama antara pemerintah, perusahaan teknologi, akademisi, dan masyarakat sipil.<ref name=":2">{{Cite web|last=antaranews.com|date=2024-03-06|title=Wamenkominfo kemukakan strategi atasi kekacauan informasi|url=https://www.antaranews.com/berita/3997101/wamenkominfo-kemukakan-strategi-atasi-kekacauan-informasi|website=Antara News|language=id|access-date=2024-12-12}}</ref>
# '''Strategi Komunikasi Publik yang Efektif''': Pemerintah dan organisasi perlu mengembangkan strategi komunikasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan media sosial. Kerangka kerja seperti RESIST yang dikembangkan oleh ''Government Communication Service International (GCSI)'' Inggris dapat menjadi acuan. Kerangka ini mencakup enam langkah: mengenali misinformasi dan disinformasi, peringatan dini, pemahaman situasi, analisis dampak, komunikasi strategis, dan efektivitas penanganan.<ref name=":2" />
#Penguatan Peran Praktisi Humas Pemerintah: Praktisi hubungan masyarakat pemerintah harus mampu membangun strategi komunikasi yang efektif dan berperan sebagai penjernih informasi di tengah kekacauan informasi. Hal ini termasuk adaptasi terhadap disrupsi teknologi dan peran media sosial yang meningkat.<ref name=":2" />
| |||