Berita palsu di Malaysia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k menambahkan pranala dalam |
|||
Baris 3:
Sejak tahun 1988, instrumen hukum utama di Malaysia yang menetapkan [[hukum]] atas berita palsu ialah Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Pada tahun 2018, [[Undang-Undang Anti-Berita Palsu 2018|Undang-Undang Anti-Berita Palsu]] disahkan dan menjadi instrumen hukum utama di Malaysia yang menetapkan hukum atas berita palsu. Namun [[Undang-Undang Anti-Berita Palsu 2018|Undang-Undang Anti-Berita Palsu]] dicabut statusnya sebagai undang-undang pada Desember 2019 oleh [[Parlemen Malaysia]]. Pengenalan kembali undang-undang anti-berita palsu berhasil dilakukan pada tahun 2021 dengan disahkannya [[Ordinansi Darurat (Kekuasaan Esensial) (No. 2) 2021]] oleh Pemerintah Malaysia pada bulan Maret 2021 tanpa persetujuan dari Parlemen Malaysia.
Penegakan hukum terhadap berita palsu dapat dilaksanakan setelah suatu [[kementerian]] atau lembaga penegak hukum di Malaysia setelah menerbitkan pernyataan publik berisi penjelasan, klarifikasi dan/atau bantahan atas suatu konten berita yang salah dan menyesatkan. [[Kepolisian Kerajaan Malaysia]] dan Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia berperan sebagai penegak hukum yang bertindak berdasarkan ketentuan pelanggaran hukum setempat yang relevan.{{Sfn|Irwansyah|2024|p=60}}
== Pengecekan dan klarifikasi ==
Baris 18:
== Penegakan hukum ==
[[Penegakan hukum]] terhadap berita palsu dapat dilaksanakan setelah suatu kementerian atau lembaga penegak hukum di Malaysia menerbitkan pernyataan publik yang memberi penjelasan, klarifikasi dan/atau bantahan atas suatu konten berita yang salah dan menyesatkan. Proses penetapan suatu konten berita sebagai berita palsu atau [[disinformasi]] berdasarkan kepada hasil pemantauan dari satuan koordinasi yang ditugaskan pada masing-masing kementerian atau lembaga penegak hukum di Malaysia. Pelaksanaan penegakan hukum atas berita palsu di Malaysia dilakukan oleh [[Kepolisian Kerajaan Malaysia]] dan Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Penegakan hukum dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pelanggaran hukum setempat yang relevan.{{Sfn|Irwansyah|2024|p=60}}
== Referensi ==
| |||