Kode Praktik Australia tentang Misinformasi dan Disinformasi: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
menambahkan konten dan rujukan
menambahkan konten dan rujukan
Baris 8:
Pada tahun 2019, Pemerintah Australia membuat permintaan kepada Digital Industry Group Inc (DIGI) untuk membuat Kode Praktik Australia tentang Misinformasi dan Disinformasi (ACPDM). Permintaan ini dilakukan setelah Pemerintah Australia memperoleh pembelajaran dari Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi. ACPDM dibuat untuk memberikan transparansi tentang perlindungan yang digunakan oleh ''platform'' digital terhadap bahaya dari penyebaran disinformasi dan misinformasi.{{Sfn|OECD|2024|p=33}}
 
Pengembangan kode praktik dilakukan oleh platform digital utama di Australia dengan pengawasan oleh pembuatOtoritas kebijakanKomunikasi mediadan diMedia Australia. Pada akhir tahun 2020, Otoritas Komunikasi dan Media Australia menyatakan keluha terhadap hasil rancangan ACPDM yang telah dibuat oleh DIGI sehingga diadakan konsultasi lanjutan.{{Sfn|Zhang, Bogle, dan Wallis|2021|p=8}} Pada tahun 2021, DIGI berhasil menyusun dan menerbitkan ACPDM.{{Sfn|OECD|2024|p=33}}
 
 
Komponen lain yang muncul dari kerangka konten daring Australia adalah kode praktik sukarela untuk disinformasi daring. Kode ini muncul dari Australian Competition and Consumer’s Digital Platforms Inquiry, yang merekomendasikan kode untuk menangani keluhan tentang disinformasi serta aturan baru yang akan memaksa Facebook dan Google untuk membayar media atas penggunaan konten mereka. Pemerintah meminta platform digital utama untuk mengembangkan kode sukarela, yang diawasi oleh regulator media Australia. Namun, pada akhir tahun 2020, Otoritas Komunikasi dan Media Australia dilaporkan mengeluhkan rancangan kode yang dibuat oleh DIGI dan kelompok lain tidak memenuhi harapan dan konsultasi terus berlanjut.
 
DIGI berhasil menyusun dan menerbitkan ACPDM pada tahun 2021.{{Sfn|OECD|2024|p=33}}
 
== Penandatanganan komitmen ==
Baris 31 ⟶ 26:
 
* {{Cite book|last=[[Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi]] (OECD)|date=2024|url=https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/03/facts-not-fakes-tackling-disinformation-strengthening-information-integrity_ff96d19f/d909ff7a-en.pdf|title=Facts not Fakes: Tackling Disinformation, Strenghthening Information Integrity|location=Paris|publisher=OECD Publishing|isbn=978-92-64-98010-5|language=EN|doi=10.1787/d909ff7a-en|ref={{sfnref|OECD|2024}}|url-status=live}}
* {{Cite book|last=Zhang, A., Bogle, A., dan Wallis, J.|date=13 April 2021|url=https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Expression/disinformation/2-Civil-society-organisations/Australian-Strategic-Policy-Institute.pdf|title=Submission to the UN Special Rapporteur on Disinformation and Freedom of Opinion and Expression|publisher=[[Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa]]|language=EN|ref={{sfnref|Zhang, Bogle, dan Wallis|2021}}|url-status=live}}