Birokrasi di Indonesia: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 45:
Usaha rasionalisasi organisasi pemerintah pusat sebenarnya sudah dimulai sejak masa [[Kabinet Wilopo|Kabinet]] [[Wilopo]] ([[3 April]] [[1952]] -[[1 Agustus]] [[1953]]) yang berusia hanya sekitar limabelas bulan kemudian diteruskan oleh [[Kabinet Ali Sastroamidjojo I|kabinet]] [[Ali Sastroamidjojo]] I ([[1 Agustus]] [[1953]] - [[12 Agustus]] [[1955]]) bernasib sama berusia dua tahun yang mempunyai program antara lain menyusun aparatur pemerintah yang efisien serta pembagian tenaga yang rasional dengan mengusahakan perbaikan taraf kehidupan pegawai serta memberantas korupsi dalam birokrasi dengan pembentukan ''Panitia Negara untuk menyelidiki Organisasi Kementerian-kementerian'' (PANOK) tahun [[1952]] sampai [[1954]].
 
== StandarAdministrasi pelayananpublik ==
{{main|Undang Undang Pelayanan publik|Administrasi publik|Ombudsman}}
Wajah administasi dari suatu penyelengaraan negara tercermin pada hasil produk yang berupa pelayananstandar pelayana terhadap publik dalam rasionalisasi administrasi adalah dapat terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, tterdapat sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dengan terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan pada kepentingan umum serta adanya kepastian hukum dalam kesamaan hak disamping keseimbangan hak dan kewajiban meliputi keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, penyedian fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.
 
Sebagai penjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik dan penanggung jawab adalah pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, pimpinan lembaga lainnya, gubernur pada tingkat provinsi dengan kewajiban melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sedangkan pada tingkat bupati pada tingkat kabupaten, walikota pada tingkat kota melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan menteri atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan gubernur