Ekonomi Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
k v2.05b - Perbaikan untuk PW:CW (Referensi sebelum tanda baca) |
||
Baris 123:
Pada akhir Repelita 1, laju inflasi kembali mengalami kenaikan setelah turun ke angka terendahnya, yaitu 4,6% pada tahun 1971. Kenaikan ini diakibatkan membaiknya harga pasar [[Bursa komoditas|komoditi internasional]] serta peningkatan [[Kredit (keuangan)|kredit]] perbankan mencapai 60% pada perioude 1973/1974. Akibat kondisi ini, inflasi mencapai 41% pada tahun 1974. Sebagai langkah penanggulangan inflasi yang mungkin akan terus meningkat, pemerintah pun mengeluarkan kebijakan Paket Anti Inflasi pada tanggal 9 April 1974.<ref>{{Cite journal|last=Sukendar|first=Anang|date=2000|title=Pengujian dan pemilihan model inflasi dengan non nested test studi kasus perekonomian indonesia periode 1969-1997|url=https://core.ac.uk/download/pdf/297708815.pdf|journal=Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia|volume=15|issue=2|pages=, 164 - 178|access-date=2021-11-16|archive-date=2021-11-16|archive-url=https://web.archive.org/web/20211116174228/https://core.ac.uk/download/pdf/297708815.pdf|dead-url=no}}</ref>
Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan [[Orde Baru]], ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita [[Dolar Amerika Serikat|$]]70 menjadi lebih dari $1.100 pada 1997.<ref>{{Cite news|last=Ardanareswari|first=Indira|date=1 April 2020|title=Repelita ala Orba: Pembangunanisme yang Mengandalkan Modal Asing|url=https://tirto.id/repelita-ala-orba-pembangunanisme-yang-mengandalkan-modal-asing-eJY6|work=[[Tirto|Tirto.id]]|language=id|access-date=16 November 2021|archive-date=2021-11-16|archive-url=https://web.archive.org/web/20211116085158/https://tirto.id/repelita-ala-orba-pembangunanisme-yang-mengandalkan-modal-asing-eJY6|dead-url=no}}</ref> Peningkatan ini menjadikan Indonesia dikategorikan sebagai negara pendapatan menengah ke bawah yang sebelumnya berada dalam kategori [[Negara berkembang|negara pendapatan rendah]].<ref>{{Cite web|title=Produk Domestik Bruto Indonesia|url=https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253|website=www.indonesia-investments.com|access-date=16 November 2021|archive-date=2021-11-16|archive-url=https://web.archive.org/web/20211116155658/https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253|dead-url=no}}</ref>
Langkah ini ditujukan utamanya pada sektor eksternal dan finansial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% dari [[1987]]-[[1997]], dan banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997, menutupi beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Longgarnya kebijakan pemerintah dan institusi jasa keuangan saat itu dan meningkatnya nilai ekspor barang non-migas, membuat banyak jasa keuangan berupa bank, asuransi dan berbagai lembaga keuangan lainnya muncul dengan tujuan mendapat keuntungan dari fasilitasi ekspor, namun dengan modal inti yang sering kali kurang.
Baris 194:
Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia kedepannya.
Sebagai contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17,2%<ref name="siteresources.worldbank.org"/> dari total belanja publik- mendapatkan alokasi tertinggi dibandingkan sektor lain dan mengambil sekitar 3,9%<ref name="siteresources.worldbank.org"/> dari PDB pada tahun 2006, dibandingkan dengan hanya 2% dari PDB pada tahun 2001<ref name="siteresources.worldbank.org"/> - sebaliknya total belanja kesehatan publik masih di bawah 1% dari PDB.<ref name="siteresources.worldbank.org"/>
[[Berkas:PDRB per kapita Indonesia 2008.svg|450px|jmpl|Peta yang menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto per kapita provinsi-provinsi Indonesia pada tahun 2008 atas harga berlaku. PDRB per kapita provinsi [[Kalimantan Timur]] mencapai Rp100 juta manakala PDRB per kapita [[Maluku]], [[Maluku Utara]], dan [[Nusa Tenggara Timur]] kurang dari Rp5 juta.
| |||