Politik blok birokrasi: Perbedaan antara revisi

Kedudukan birokrasi dalam kepentingan partai politik dimulai dari hasil [[Pemilihan Umum Anggota DPR dan Konstituante Indonesia 1955|pemilu 1955]] dimana terdapat empat partai besar yang muncul sebagai pemenang pemilu kemudian setelah peristiwa ''[[Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia|prri]]'' berdasarkan ''Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1960'' partai [[Majelis Syuro Muslimin Indonesia|Masyumi]] dibubarkan dan menyisakan tiga partai besar lainnya sebagai partai politik yang besar yang merupakan elemen dari politik ''[[Nasakom|nasakom]]'' pada waktu itu, masing-masing berusaha mengusai sumber daya bagi partainya masing-masing, dari semangat dan keinginan seperti ini membuat birokrasi dan netralitas birokrasi terhadap kekuatan partai politik mulai menjadi sulit bisa terhindarkan berlanjut dengan pemerintahan selanjutnya berdasarkan ''Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971'' tanggal [[29 Nopember]] [[1971]] didirikan ''Korps Pegawai Republik Indonesia ([[KORPRI]])'' sebagai organisasi merupakan wadah tunggal bagi seluruh pegawai pemerintahan [[Indonesia]] yang selanjutkan dalam pemilu tahun [[1977]], [[1982]], [[1987]], [[1992]] dan [[1997]] terlibat langsung dan menyalurkan aspirasi politiknya melalui [[Golkar]] (karena waktu itu [[Golkar]] menyatakan dirinya bukan sebagai ''partai politik'' melainkan sebagai perwakilan dari golongan fungsional) sebagai ''jalur B'' berarti dari lingkungan ''birokrasi'', dalam hasil sistim pemilu multi partai tahun [[1999]] terdapat pengangkatan seorang sekretaris jenderal yang berasal dari satu partai dengan menteri kehutanan <ref>http://www.tempo.co.id/harian/profil/prof-suripto.html Suripto "Akan Menggugat Presiden Wahid" </ref>dan di beberapa kantor kementerian antara lain ''Diknas'', ''BUMN'' dan lain sebagainya diangkat beberapa eselon satu yang juga berasal dari satu partai politik dengan menterinya<ref>http://antikorupsi.org/indo/content/view/4125/6/ Heboh Penggantian Massal Eselon Satu </ref> selanjutnya pada pemerintahan lanjutan hasil pemilu selanjutnya para ketua partai melalui jabatan menteri mulai berusaha untuk mengikuti cara-cara sebelum tahun [[1998]] dijalankan kembali dengan mengaburkan antara jabatan karier dan non karier dengan mengeser jabatan-jabatan karier birokrasi berpindah ke tangan orang-orang partai politik non karier dan birokrasi<ref>http://www.detiknews.com/read/2009/10/26/170157/1228884/10/hatta-wakil-menteri-pejabat-karir-belum-tentu-pns Hatta: Wakil Menteri Pejabat Karir, Belum Tentu PNS</ref>.