Pasal 9 Konstitusi Jepang: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Naval Scene (bicara | kontrib) →Interpretasi: +berkas |
Naval Scene (bicara | kontrib) k →Sejarah: perjelas |
||
Baris 3:
== Sejarah ==
Pasal 9 ditambahkan ke dalam [[Konstitusi Jepang]] pada masa [[Pendudukan Sekutu atas Jepang|pendudukan Sekutu atas Jepang]] seusai [[Perang Dunia II]]. Sumber dari klausa pasifis tersebut masih diperdebatkan.
Menurut Panglima Tertinggi Sekutu [[Douglas MacArthur]], ketetentuan tersebut diusulkan oleh Perdana Menteri [[Kijūrō Shidehara]], yang "menginginkannya untuk mencegah setiap bentuk kemiliteran bagi Jepang - dalam bentuk lembaga militer apapun". <ref>Douglas MacArthur, ''Reminiscences'' (1964), hlm. 302.</ref> Pandangan Shidehara ialah bahwa menahan (retensi) persenjataan akan "tidak bermakna" bagi rakyat Jepang di era pasca perang, karena setiap keadaan militer yang berada di bawah standar sesudah perang tidak akan lagi dapat memperoleh penghargaan dari masyarakat, dan bahkan akan menyebabkan masyarakat menjadi berobsesi pada tujuan mempersenjatai kembali Jepang.<ref>Kijūro Shidehara, {{nihongo|外交の五十年|''Gaikō Gojū-Nen'',|Lima Puluh Tahun Diplomasi}} (1951), hlm. 213-14.</ref> Shidehara mengakui peranannya dalam memoarnya Lima Puluh Tahun Diplomasi (''Gaikō Gojū-Nen'') yang diterbitkan pada tahun 1951, di mana ia menceritakan bahwa ide tersebut datang padanya ketika sedang naik kereta api ke Tokyo. MacArthur sendiri membenarkan peranan Shidehara pada beberapa kesempatan.
| |||