Pasal 9 Konstitusi Jepang: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Naval Scene (bicara | kontrib) k →Sejarah |
Naval Scene (bicara | kontrib) k →Sejarah: perjelas |
||
Baris 5:
Pasal 9 ditambahkan ke dalam [[Konstitusi Jepang]] pada masa [[Pendudukan Sekutu atas Jepang|pendudukan Sekutu atas Jepang]] seusai [[Perang Dunia II]]. Sumber dari klausa pasifis tersebut masih diperdebatkan.
Menurut Panglima Tertinggi Sekutu [[Douglas MacArthur]], ketentuan tersebut diusulkan oleh Perdana Menteri [[Kijūrō Shidehara]], yang "menginginkannya untuk mencegah setiap bentuk kemiliteran bagi Jepang - dalam bentuk lembaga militer apapun". <ref>Douglas MacArthur, ''Reminiscences'' (1964), hlm. 302.</ref> Pandangan Shidehara ialah bahwa menahan (retensi) persenjataan akan "tidak bermakna" bagi rakyat Jepang di era pasca perang
Namun menurut beberapa interpretasi, Shidehara menyangkal telah melakukan usulan itu,<ref>Lihat, misalnya: Robert A. Fisher,"Note: The Erosion of Japanese Pacifism: The Constitutionality of the U.S.-Japan Defense Guidelines", ''Cornell International Law Journal'' 32 (1999), hlm. 397.</ref> dan masuknya Pasal 9 tersebut terutama karena upaya para anggota Bagian Pemerintahan (''Min-Sei-Kyoku'') dari Panglima Tertinggi Kekuatan Sekutu (''Rengō-Koku-Gun-Saikō-Shirei-Kan''), khususnya Charles Kades, salah satu rekan dekat [[Douglas MacArthur]]. Pasal tersebut disetujui oleh [[Parlemen Jepang|Parlemen]] [[Jepang]] pada tanggal 3 November 1946. Kades menolak usulan kalimat yang melarang penggunaan kekuatan Jepang "untuk keamanan sendiri", karena ia percaya bahwa pertahanan diri adalah hak setiap bangsa.<ref name=southgate>Edward J. L. Southgate, "[http://www.law.upenn.edu/lrev/Issues/vol151/Issue4/Southgate.pdf From Japan to Afghanistan: The U.S.-Japan Joint Security Relationship, The War on Terror and the Ignominious End of the Pacifist State?]," ''University of Pennsylvania Law Review'' 151, hlm. 1599.</ref>
| |||