Kudeta APRA: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 3:
== Latar belakang ==
Pada bulan November [[1949]], dinas rahasia militer Belanda menerima laporan, bahwa Westerling telah mendirikan organisasi rahasia yang mempunyai pengikut sekitar 500.000 orang. Laporan yang diterima Inspektur Polisi Belanda J.M. Verburgh pada [[8 Desember]] [[1949]] menyebutkan bahwa nama organisasi bentukan Westerling adalah "Ratu Adil Persatuan Indonesia" (RAPI) dan memiliki satuan bersenjata yang dinamakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Pengikutnya kebanyakan adalah mantan anggota KNIL dan yang melakukan desersi dari pasukan khusus KST/RST. Dia juga mendapat bantuan dari temannya orang Tionghoa, [[Chia Piet Kay]], yang dikenalnya sejak berada di kota Medan.
Pada [[5 Desember]] malam, sekitar pukul 20.00
Jenderal van Vreeden, sebagai yang harus bertanggung-jawab atas kelancaran "penyerahan kedaulatan" pada [[27 Desember]] [[1949]], memperingatkan Westerling agar tidak melakukan tindakan tersebut, tapi van Vreeden tidak segera memerintahkan penangkapan Westerling.
Baris 11:
== Surat ultimatum ==
Pada hari Kamis tanggal [[5 Januari]] [[1950]], Westerling mengirim surat kepada pemerintah [[RIS]] yang isinya adalah suatu ultimatum.
Ultimatum Westerling ini tentu menimbulkan kegelisahan tidak saja di kalangan RIS, namun juga di pihak Belanda dan dr. H.M. Hirschfeld (kelahiran Jerman), ''Nederlandse Hoge Commissaris'' (Komisaris Tinggi Belanda) yang baru tiba di Indonesia. Kabinet RIS menghujani Hirschfeld dengan berbagai pertanyaan yang membuatnya menjadi sangat tidak nyaman. Menteri Dalam Negeri Belanda, Stikker menginstruksikan kepada Hirschfeld untuk menindak semua pejabat sipil dan militer Belanda yang bekerjasama dengan Westerling.
Pada [[10 Januari]] 1950, [[Hatta]] menyampaikan kepada Hirschfeld, bahwa pihak Indonesia telah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling. Sebelum itu, ketika [[A.H.J. Lovink]] masih menjabat sebagai Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda, dia telah menyarankan Hatta untuk mengenakan pasal ''exorbitante rechten'' terhadap Westerling. Saat itu Westerling mengunjungi [[Sultan Hamid II]] di [[Hotel Des Indes]], [[Jakarta]]. Sebelumnya, mereka pernah bertemu bulan Desember [[1949]]. Westerling menerangkan tujuannya, dan meminta Hamid menjadi pemimpin gerakan mereka. Hamid ingin mengetahui secara rinci mengenai organisasi Westerling tersebut. Namun dia tidak memperoleh jawaban yang memuaskan dari Westerling. Pertemuan hari itu tidak membuahkan hasil apapun. Setelah itu tak jelas pertemuan berikutnya antara Westerling dengan Hamid. Dalam otobiografinya, ''Mémoires'', yang terbit tahun [[1952]], Westerling menulis, bahwa telah dibentuk [[Kabinet Bayangan]] di bawah pimpinan Sultan Hamid II dari [[Pontianak]], oleh karena itu dia harus merahasiakannya.
Pertengahan Januari [[1950]], Menteri UNI dan Urusan Provinsi Seberang Lautan, Mr. [[J.H. van Maarseven]] berkunjung ke Indonesia untuk mempersiapkan pertemuan Uni Indonesia-Belanda yang akan diselenggarakan pada bulan Maret 1950. Hatta menyampaikan kepada Maarseven, bahwa dia telah memerintahkan kepolisian untuk menangkap Westerling.
Ketika berkunjung ke Belanda, Menteri Perekonomian RIS [[Juanda]] pada [[20 Januari]] 1950 menyampaikan kepada Menteri Götzen, agar pasukan elit RST yang dipandang sebagai faktor risiko, secepatnya dievakuasi dari Indonesia. Sebelum itu, satu unit pasukan RST telah dievakuasi ke [[Pulau Ambon|Ambon]] dan tiba di Ambon tanggal [[17 Januari]] 1950. Pada 21 Januari Hirschfeld menyampaikan kepada Götzen bahwa Jenderal Buurman van Vreeden dan Menteri Pertahanan Belanda Schokking telah menggodok rencana untuk evakuasi pasukan RST.
|