Lembaga Nonstruktural: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
-iNu- (bicara | kontrib)
Baris 7:
==Daftar lembaga nonstruktural==
Berikut adalah daftar LNS di Indonesia. Daftar ini mungkin belum mencakup keseluruhan, karena memang belum terdapat definisi secara formal mengenai LNS yang dapat dijadikan pedoman dalam mendefinisikan suatu lembaga sebagai LNS atau bukan. Pertengahan tahun 2009, LAN mengindentifikasikan jumlah LNS mencapai 92 lembaga.<ref name="Setneg">[http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4034&Itemid=55 Setneg Selanggarakan Diskusi Masa Depan Lembaga Non-Struktural di Indonesia]</ref>
* [[Badan NarkotikaPelaksana NasionalAPEC]] DI KEPALAIOLEH (BNNDR.achmad suryana)
* [[Badan Pelaksana APEC]]
* [[Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi]] (BP Migas)
* [[Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo]]
* [[Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian]]
* [[Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi]] (BPH Migas)
* [[Badan Pengembangan Ekspor Nasional]]
* [[Badan Pengendalian Dampak Lingkungan]]
* [[Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional]]
* [[Badan Pertimbangan Jabatan Nasional]] (Baperjanas)
* [[Badan Pertimbangan Kepegawaian]] (Bapek) (hardi janto)
* [[Badan Pertimbangan Perfilman Nasional]]
* [[Dewan Ekonomi Nasional]] (DEN) (prof.muhammad sadli-emil salim)
* [[Badan Reintegrasi Aceh]] (BRA)
* [[Dewan BukuPertimbangan NasionalOtonomi Daerah]] (DPOD)(rusli zainal)
* [[Dewan Ekonomi Nasional]] (DEN)
* [[Dewan Gula Indonesia]]
* [[Dewan Kelautan Indonesia]]
* [[Dewan Ketahanan Pangan]]
* [[Dewan Pembina Industri Strategis]]
* [[Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah]] (DPOD)
* [[Dewan Pertimbangan Presiden]] (Wantimpres)
* [[Dewan TIK Nasional]] (Detiknas)
* [[Komisi Hukum Nasional]] (KHN)
* [[Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh]]
* [[Komisi Kebenaran dan Persahabatan]] (KKP)
* [[Komisi Kejaksaan Republik Indonesia]]
* [[Komisi Kepolisian Nasional]]
* [[Komite Nasional Keselamatan Transportasi]] (KNKT)
* [[Komite Olahraga Nasional Indonesia]] (KONI)
* [[Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia]] (LPEI)
* [[Lembaga Sensor Film]] (LSF)
* [[Tim Bakorlak Inpres 6]]
* [[Tim Pengembangan Industri Hankam]]
* [[komite olahraga nasionalindonesia]]
* [[Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan]] (UKP4)
* [[komisi hukum nasional republik indonesia]]
=== Lembaga independen ===
Lembaga independen juga sering diklasifikasikan sebagai LNS. Lembaga-lembaga ini dibentuk oleh [[pemerintah pusat]], namun bekerja secara independen. Berikut adalah daftar beberapa lembaga independen:
* [[Komisi Nasional Perempuan|Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan]] (Komnas Perempuan)(Nani julminarni,afrida purnama)
* [[Badan Arbitrase Nasional Indonesia]] (BANI)
* [[Komisi Nasional Hak Asasi Manusia]] (Komnas HAM)(sriyana)
* [[Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia]] (BAPMI)
* [[BadanKomite Nasional SertifikasiKeselamatan ProfesiTransportasi]] (BNSPKNKT)(tatang kurniadi)
* [[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)(taufie gurachman)
* [[Dewan Pers]]
* [[Komisi Pengawas Persaingan Usaha]] (KPPU) (tresna p soemardi)
* [[Komisi Nasional Perempuan|Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan]] (Komnas Perempuan)
* [[Komisi NasionalPenyiaran Hak Asasi ManusiaIndonesia]] (KomnasKPI)(ADE HAMARMANDO)
* [[Komisi Perlindungan Anak Indonesia]] (KPAI)(masnah sari, SH
* [[Komite Nasional Keselamatan Transportasi]] (KNKT)
* [[Komisi Pemilihan Umum]] (KPU)
* [[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)
* [[Komisi Penanggulan Aids]]
* [[Komisi Pengawas Persaingan Usaha]] (KPPU)
* [[Komisi Penyiaran Indonesia]] (KPI)
* [[Komisi Perlindungan Anak Indonesia]] (KPAI)
* [[Komisi Yudisial]] (KY)
* [[Lembaga Penjamin Simpanan]] (LPS)
* [[Ombudsman Republik Indonesia]] (ORI)
* [[Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan]] (PPATK)
=== Bekas lembaga nonstruktural ===
* [[Badan Penyehatan Perbankan Nasional]] (BPPN)
* [[Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi|Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias]] (BRR Aceh-Nias)
* [[Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi]] (UPK3KR)
 
==Kontroversi==