|
Karena cakupan ilmu politik sendiri yang begitu luas, maka diperlukan pendekatan dalam upaya pemahaman terhadap studi ilmu politik agar lebih terfokus. <ref name="budiarjo1"> Budiardjo, Miriam.(2008) Dasar-dasar Ilmu Politik.. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama </ref>. Saat ini, ilmu politik tengah berkembang menjadi ilmu yang [[komprehensif]] kerena melibatkan banyak sekali aspek – seperti [[sosiologi]], [[ekonomi]], [[hukum]], [[antropologi]], dll yang mengakibatkan keberadaannya lebih dinamis dan lebih mendekati realitas. [[Ilmu politik]] mengalami perkembangan dengan cepat dengan munculnya berbagai pendekatan. <ref name="budiarjo1"/> Terdapat banyak sekali pendekatan dalam ilmu politik. <ref name="budiarjo1"/> Namun, disini, hanya akan dibahas tentang tiga pendekatan saja; yakni pendekatan [[institusionalisme]] ''(the old institutionalism)'', [[pendekatan perilaku]] ''(behavioralism)'' dan [[pilihan rasional]] atau ''rasional choice'', serta [[pendekatan kelembagaan baru]] atau ''the new institutionalism'' , dimana ketiga pendekatan ini memiliki cara pandangnya tersendiri dalam mengkaji ilmu politik dan memiliki kritik terhadap pendekatan yang lain.<ref name="budiarjo1"/>
=== Pendekatan Institusionalisme atau Kelembagaan ===
Pendekatan ini mengacu pada negara sebagai fokus kajian utamanya. <ref name="budiarjo1"/> Setidaknya, ada dua tipe atau jenis atau pemisahan institusi negara – yakni negara demokratis yang berada pada titik “pemerintahan yang baik” atau ''good governance'' dan negara otoriter yang berada pada titik “pemerintahan yang jelek” atau ''bad governance'' dan kemudian berkembang lagi dengan banyak varians yang memiliki sebutan nama yang berbeda-beda. <ref name="goodin"> {{en}}Goodin, Robert E. et all (ed). (1996). A new Handbook of Political Science. Oxford University Press </ref>. Namun, pada dasarnya – jika dikaji secara krusial , struktur pemerintahan dari jenis-jenis institusi negara tersebut, tetap akan terbagi lagi menjadi dua yakni masalah antara "baik" dan "buruk" tadi. <ref name="goodin"/> Bahasan tradisional dalam pendekatan ini menyangkut antara lain sifat dari [[undang-undang dasar]], masalah [[kedaulatan]], [[kedudukan]], dan kekuasaan formal serta [[yuridis]] dari [[lembaga-lembaga kenegaraan]] seperti [[parlemen]], dll. <ref name="budiarjo1"/> Dengan kata lain, pendekatan ini mencakup unsur [[legal]] maupun [[institusional.]]
Setidaknya, ada lima karakteristik/ kajian utama dari pendekatan ini, yakni :
* [[Legalisme]] ''(legalism)'', yang mengkaji pada aspek hukum – peranan dari pemerintah pusat dalam mengatur hukum; <ref name="peters">{{en}}Peters, B. Guy (1999). Institutional in Political Science : The New Institutionalism. New York : Continuum, Chapter 1</ref>
* [[Strukturalisme]] yakni berfokus pada perangkat kelembagaan utama, yakni menekankan pada pentingnya keberadaan struktur dan struktur itu pun dapat menentukan perilaku seseorang; <ref name="peters"/>
* [[Holistik]] ''(holism)'' yang menekankan pada kajian sistem yang menyeluruh atau holistik alih-alih dalam memeriksa lembaga yang “bersifat” individu seperti legislatif; <ref name="peters"/>
* [[Sejarah]] atau ''historicism'' yang menekankan pada analisisnya dalam aspek sejarah seperti kehidupan sosial ekonomi dan kebudayaan; <ref name="peters"/> serta
* Analisis [[Normatif]] atau ''normative analysis'' yang menekankan analisisnya dalam aspek yang normatif sehingga akan terfokus pada penciptaan ''good government''.<ref name="peters"/>
=== Pendekatan Perilaku dan Pilihan Rasional ===
Kedua yakni [[pendekatan perilaku]] ''(behavioralism)'' dan [[“pilihan rasional”]]. <ref name="budiarjo1"/> Salah satu pemikiran pokok dalam pendekatan perilaku ialah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal , karena pembahasan seperti itu tidak banyak memberikan informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. <ref name="budiarjo1"/> Sedangkan inti dari “pilihan rasional” ialah bahwa [[individu]] sebagai aktor terpenting dalam dunia politik dimana sebagai makhluk yang [[rasional]], individu selalu mempunyai tujuan-tujuan yang mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri. <ref name="budiarjo1"/> Kedua pendekatan ini (perilaku dan pilihan rasional), memiliki fokus utama yang sama yakni individu atau manusia. Meskipun begitu, kedua pendekatan ini tetaplah berbeda satu sama lainnya.
Adapun aspek yang ditekankan dalam pendekatan ini adalah:
* Menekankan pada [[teori]] dan [[metodologi]] ''(Concern with Theory and Methodology)'' . Dalam mengembangkan studi ilmu politik, teori berguna untuk menjelaskan berbagai [[fenomena]] dari keberagaman didalam masyarakat <ref name="peters"/>
* Menolak pendekatan normatif ''(Anti-Normative Bias)''. Kaum [[Behavioralis]] menolak hal-hal normatif yang dikaji dalam pendekatan institusionalisme karena pendekatan normatif dalam upaya menciptakan “pemerintahan yang baik’ itu bersifat [[bias]] <ref name="peters"/>
* Menekankan pada analisis individual ''(Assumptions of Individualism)''. Kaum behavioralis menganalisis letak/ pengaturan aktor politik itu secara individual karena fokus analisisnya memang tertuju pada analisis perilaku individu <ref name="peters"/>
* Masukan ''(Inputism)'' yang memperhatikan input atau masukan dalam sistem politik (teori sistem oleh David Easton, 1953) / tidak hanya ditekankan pada strukturnya saja seperti dalam pendekatan institusionalisme.<ref name="peters"/>
=== Pendekatan Kelembagaan Baru ===
Pendekatan Kelembagaan Baru atau ''the new institutionalism'' lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti [[ekonomi]] dan [[sosiologi]]. <ref name="budiarjo1"/> Berbeda dengan institusionalisme lama yang memandang institusi negara sebagai suatu hal yang [[statis]] dan terstruktur, Kelembagaan Baru memandang negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu. <ref name="budiarjo1"/> Kelembagaan Baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis atau perilaku yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan masa itu. <ref name="budiarjo1"/> Bentuk dan sifat dari institusi ditentukan oleh aktor beserta juga dengan segala pilihannya.<ref name="budiarjo1"/>
== Referensi ==
| 