Perhimpunan Advokat Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 1:
'''Perhimpunan Advokat Indonesia''' atau yang disingkat '''PERADI''' adalah satu-satunya organisasi profesi advokat yang sah di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun [[2003]] tentang Advokat dan mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya di kalangan penegak hukum, pada tanggal [[7 April]] [[2005]] di [[Balai Sudirman]], [[Jakarta Selatan]]. Dalam perjalanannya sebagai organisasi profesi advokat yang tunggal sesuai dengan UU Advokat No.18/2003, PERADI telah banyak mengalami gangguan dan kendala untuk tetap mempertahankan eksistensinya. Wakil Ketua Umum PERADI, Indra Sahnun Lubis, telah menciderai PERADI dengan keluar dari PERADI dan menyatakan PERADI tidak sah serta membentuk organisasi profesi advokat tandingan, Konggres Advokat Indonesia.
Perjalanan panjang PERADI untuk mempertahankan eksistensinya sebagai organisasi tunggal advokat, akhirnya membawa hasil. Pertama kali, Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Bp. Andi Mattalatta, menyatakan bahwa Pemerintah tidak memiliki keraguan kepada PERADI sebagai organisasi profesi advokat yang terbentuk berdasarkan UU Advokat.
Pengakuan pemerintah kepada PERADI membuat sekelompok kecil advokat yang tidak puas kepada PERADI mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, namun lagi-lagi Mahkamah Konstitusi, dalam keputusannya No. 014/PUU-IV/2006, yang dibacakan pada tanggal 30 November 2006, menguatkan eksistensi PERADI dengan menyatakan, "... organisasi PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia, red) sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004)”.
Walaupun Pemerintah Republik Indonesia telah mengakui eksistensi PERADI, dan juga Mahkamah Konstitusi telah menguatkannya dengan menyatakan bahwa PERADI adalah "independent state organ", namun Calon-calon Advokat PERADI masih belum dapat menjadi Advokat karena Mahkamah Agung Republik Indonesia menunda pengambilan sumpah advokat sehubungan masih adanya organisasi lain yang mengaku sebagai organisasi yang sah. Namun pada tanggal 25 Juni 2009, dengan Surat No.089/KMA/VI/2010, Ketua Mahkamah Agung, yang menyaksikan langsung penandatanganan perdamaian antara PERADI dengan KAI, mencabut surat Ketua MA terdahulu dan memerintahkan Ketua-ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk melaksanakan pengambilan sumpah bagi Calon Advokat yang diusulkan hanya oleh PERADI saja.
Maka dengan demikian, lengkaplah sudah eksistensi PERADI di Indonesia, karena secara 'de jure' dan 'de facto', PERADI telah diterima dan diakui sebagai organisasi satu-satunya sebagai wadah tunggal advokat di Republik Indonesia.
== Pendirian ==
| |||