Pemerintah federal Amerika Serikat: Perbedaan antara revisi

 

Pengadilan Tertinggi Negara Bagian adalah otoritas terakhir yang dapat menafsirkan konstitusi dan undang-undang negara bagian di suatu negara bagian. Suatu kasus dapat dibawa ke tingkat banding dari sebuah pengadilan negara bagian ke Mahkamah Agung hanya jika terdapat ''jurisdiksi pertanyaan-Federal'' (suatu isu yang muncul di bawah Konstitusi Amerika Serikat, atau undang-undang/perjanjian yang diikuti Amerika Serikat). Hubungan antara undang-undang negara bagian dan undang-undang federal sangatlah kompleks dan membingungkan sebagai akibat dari sifat yang unik dari federalisme Amerika. Misalnya, sebuah Pengadilan Tertinggi Negara Bagian ''hanya'' terikat oleh tafsiran undang-undang federal yang diberikan oleh Mahkamah Agung, tetapi ''tidak'' terikat oleh tafsiran undang-undang federal yang diberikan oleh Pengadilan-Pengadilan Banding Federal bagi suatu rangkaian yang mencakupi negara bagian itu, atau bahkan pengadilan distrik federal yang berkedudukan di negara bagian itu. Sebaliknya, sebuah pengadilan distrik federal mendengarkan suatu perkara yang hanya melibatkan pertanyaan undang-undang negara bagian (biasanya melalui jurisdiksi keanekaragaman) haruslah menerapkan undang-undang substantif negara bagian itu tempat berkedudukannya pengadilan tersebut, seakan-akan pengadilan federal adalah pengadilan negara bagian itu (tetapi pada waktu yang sama, perkara itu didengarkan di bawah Undang-Undang Federal tentang Prosedur Sipil sebagai ganti untuk undang-undang lokal, yang mungkin sedikit berlainan). Bersama-sama undang-undang federal dan [[Hukum Amerika Serikat]] yang dibentuk oleh negara bagian.

 

The [[1st United States Congress|first Congress]] divided the nation into [[United States federal judicial district|judicial districts]] and created federal courts for each district. From that beginning has evolved the present structure: the Supreme Court, 13 courts of appeals, 94 district courts, and two courts of special jurisdiction. Congress retains the power to create and abolish federal courts, as well as to determine the number of judges in the federal judiciary system. It cannot, however, abolish the Supreme Court.