Dengan menyerahnya Jepang di tahun [[1945]], [[PBB]] membuat rencana administrasi bersama [[Uni Soviet]] dan [[Amerika Serikat]], namun rencana tersebut tidak terlaksana. Pada tahun 1948, pemerintahan baru terbentuk, yang [[demokratik]] ([[Korea Selatan]]) dan [[komunis]] ([[Korea Utara]]) yang dibagi oleh [[garis lintang 38 derajat]]. Ketegangan antara kedua belah pihak mencuat ketika [[Perang Korea]] meletus tahun [[1950]] ketika pihak Korea Utara menyerang Korea Selatan.
== Pemerintahan ==
[[Berkas:Seoul-National.Assembly-02.jpg|thumb|left|Gedung Dewan Perwakilan Korea]]
Korea Selatan adalah negara [[sistem presidensial|presidensial]]. Seperti pada negara-negara demokrasi lainnya, Korea Selatan membagi pemerintahannya dalam tiga bagian: [[eksekutif]], [[yudikatif]] dan [[legislatif]]. Lembaga eksekutif dipegang oleh [[Presiden Korea Selatan|presiden]] dan dibantu oleh [[perdana menteri]] yang ditunjuk oleh [[Presiden Korea Selatan|presiden]] dengan persetujuan dewan perwakilan. Presiden bertindak sebagai [[kepala negara]] dan [[kepala pemerintahan]].
Lembaga legislatif dipegang oleh dewan perwakilan yang menjabat selama 4 tahun. Pelaksanaan sidang paripurna diadakan setiap setahun sekali atau berdasarkan permintaan presiden. Sidang ini terbuka untuk umum namun dapat berlangsung tertutup.
Pengadilan konstitusional menjadi lembaga tertinggi pemegang kekuasaan yudikatif yang terdiri atas 9 hakim yang direkomendasikan oleh [[presiden]] dan dewan perwakilan. Hakim akan menjabat selama enam tahun dan usianya tidak boleh melebihi 65 tahun pada saat terpilih.
