Arsip Nasional Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

:* Memberdayakan [[Arsip|arsip]] sebagai bukti [[akuntabilitas]] kinerja aparatur

:* Memberdayakan [[Arsip|arsip]] sebagai bukti [[akuntabilitas]] kinerja aparatur

:* Memberdayakan [[Arsip|arsip]] sebagai alat bukti sah di [[pengadilan]]

:* Menyediakan [[Arsip|arsip]] dan memberikan akses kepada [[publik]] untuk kepentingan [[pemerintahan]] dan kemasyarakatan demi kemaslahatan [[bangsa]].

:1. Pengkajian dan penyusunan [[kebijakan]] [[Nasional|nasional]] di bidang kearsipan

:2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas [[lembaga]]

:3. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi [[pemerintah]] di bidang kearsipan

::* Penyelamatan dan [[pelestarian]] arsip serta pemanfaatan naskah sumber [[arsip]].

Setelah Konferensi Meja Bundar tanggal [[27]] [[Desember]] [[1949]], [[Pemerintah]] [[Belanda]] melaksanakan pengembalian kedaulatan kepada [[Pemerintah]] [[Republik Indonesia]],termasuk pengembalian lembaga-lembaga pemerintah. Sebagaimana tahun1945-1947, landsarchief ditempatkan kembali di bawah Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K). Pada masa pengambilalihan Landsarchief oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat, masih diusahakan konsepsi asli tentang statusnya sebagai Arsip Negeri RIS. Hal tersebut dimaksudkan agar arsip-arsip pemerintah pusat dapat disalurkan ke Arsip Negeri RIS. Namun demikian konsep Arsip Negeri itu tidak bertahan lama. Pada tanggal 26 April 1950 melalui SK Menteri PP dan K nomor 9052/B, nama Arsip Negeri berubah menjadi Arsip Negara RIS. Sedangkan sebagai pimpinan [[lembaga]] Arsip Negara tersebut adalah Prof. R. Soekanto. Prof. R. Soekanto merupakan orang asli Indonesia yang pertama kalinya memimpin [[lembaga]] kearsipan [[Indonesia]]. Kepemimpinan Prof. R. Soekanto berlangsung selama enam tahun hingga tahun 1957. Sebagai penggantinya adalah Drs. R. Mohammad Ali, seorang sejarawan yang menulis buku Pengantar Ilmu [[Sejarah]] Indonesia. Pergantian ini merupakan awal perubahan dasar dalam kepemimpinan di Arsip Negara, karena untuk pertamakalinyapertama kalinya istilah Kepala Arsip Negara dipakai untuk jabatan tersebut. Nama ArsipNegaraArsip Negara secara resmi dipakai hingga tahun [[1959]].

Pada masa kepemimpinan Drs. R. Mohammad Ali diupayakan berbagai usaha untuk meningkatkan peran dan status lembaga Arsip Negara. Langkah pertamayangpertama yang diambil adalah memasukkan Arsip Nagara dalam Lembaga Sejarah padaKementerianpada Kementerian PP dan K. Perubahan itu ditetapkan melalui [[Surat]] Keputusan [[Menteri]] nomor 130433/5, tanggal 24 [[Desember 1957]]. Berdasarkan SK [[menteri]] PP dan K nomor69626/a/s nama Arsip Negara berganti menjadi Arsip Nasional. Perubahan iniberlakuini berlaku surut semenjak 1 Januari [[1959]].

Perubahan kelembagaan Arsip Nasional tidak berhenti sampai disitu. Berdasarkan Keputusan [[Presiden]] RI nomor 215 tanggal 16 Mei [[1961]],penyelenggaraan segala urusan Arsip Nasional dipindahkan ke Kementerian Pertama RI, termasuk wewenang, tugas dan kewajiban, perlengkapan materiil dan personalia, serta hak-hak dan kewajiban keuangan dan lain-lain. Tugas dan [[Fungsi]] Arsip Nasional mengalami perluasan, sejak keluarnya [[Peraturan Presiden]] nomor 19tanggal 26 Desember 1961 tentang Pokok-pokok Kearsipan nasional. BerdasarkanKeputusanBerdasarkan Keputusan Presiden tersebut, tugas dan fungsi arsip Nasional tidak hanyamenyelenggarakan kearsipan statis saja, akan tetapi juga terlibat dalam penyelenggaraan kearsipan baru (dinamis).