Revisi per 16 November 2006 00.35 sunting Meursault2004 (bicara \| kontrib) Birokrat, Pemeriksa, Pengawas, Pengurus 44.064 suntingan k ejaan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 16 November 2006 01.28 sunting balikkan Stephensuleeman (bicara \| kontrib) 24.084 suntingan kTidak ada ringkasan suntingan Revisi selanjutnya →
Baris 7: Menurut Penetapan Presiden (Penpres) No.1/PNPS/1965 junto Undang-undang No.5/1969 tentang Pencegahan Penyalah gunaan dan Penodaan agama dalam penjelasannya pasal demi pasal dijelaskan bahwa Agama-agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun demikian bukan berarti agama-agama dan kepercayaan lain tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia. Bahkan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mendorong dan membantu perkembangan agama-agama tersebut. Sebenarnya tidak ada istilah agama yang diakui dan tidak diakui atau agama resmi dan tidak resmi di Indonesia, kesalahan persepsi ini terjadi karena adanya SK (Surat Keputusan) Menteri dalam negeri pada tahun 1974 tentang pengisian kolom agama pada KTP yang hanya menyatakan kelima agama tersebut. Tetapi SK (Surat Keputusan) tersebut telah dianulir pada masa Presiden Abdurrahman Wahid karena dianggap bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 tentang Kebebasan beragama dan Hak ~~Asazi~~Asasi Manusia. Selain itu, pada masa pemerintahan [[~~orde~~Orde ~~baru~~Baru]] juga dikenal [[Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa]], yang ditujukan kepada sebagian orang yang percaya akan keberadaan Tuhan, tetapi bukan ~~memeluk~~pemeluk salah satu dari agama mayoritas. ==Daftar agama-agama==

Agama: Perbedaan antara revisi