Revisi per 19 Agustus 2011 03.20 sunting Brayat Mentaok (bicara \| kontrib) 498 suntingan kTidak ada ringkasan suntingan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 19 Agustus 2011 03.29 sunting balikkan Brayat Mentaok (bicara \| kontrib) 498 suntingan k →‎Pemegang saham Revisi selanjutnya →
Baris 64: Pada tahun [[2007]], dalam upaya mensikapi perubahan sosiokultural masyarakat Indonesia, maka Bank BPD DIY membentuk Unit Usaha Syariah dengan satu Kantor Cabang Syariah. Pembukaan Unit Usaha Syariah ini makin memperluas produk dan jasa Bank BPD DIY. == Pemegang ~~saham~~Saham == Pemegang [[saham]] Bank BPD DIY adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh [[Pemerintah]] [[Kabupaten]] dan [[Kota]] di wilayah [[Provinsi]] [[Daerah Istimewa Yogyakarta]]. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY nomor 4 [[Tahun]] [[2005]], [[modal]] dasar Bank BPD DIY ditetapkan sebesar Rp. 250,000 [[miliar]]. Dari modal dasar tersebut sampai dengan akhir tahun [[~~2007~~2009]] telah disetor sejumlah Rp. ~~139~~224,~~806~~795 miliar <ref>{{http://www.bpddiy.co.id/index.php?page=profile&sub=saham}}</ref> dengan perincian sebagai berikut : * Pemerintah Provinsi [[Daerah Istimewa Yogyakarta]] (4647,8837%) atau sebesar Rp. 96106.482 miliar * Pemerintah [[Kota Yogyakarta]] (1413,2101%) atau senilai Rp. 29.246 miliar * Pemerintah [[Kabupaten Sleman]] (1315,9421%) atau senilai Rp. 2834.~~698~~198 miliar * Pemerintah [[Kabupaten Bantul]] (10,9692%) atau senilai Rp. 2224.~~554~~555 miliar * Pemerintah [[Kabupaten Gunung Kidul]] (87,1849%) atau senilai Rp. 16.~~838~~837 miliar * Pemerintah [[Kabupaten Kulon Progo]] (~~5,82~~6%) atau senilai Rp. 1113.~~977~~477 miliar == Layanan, Produk, dan Jasa Perbankan ==

Bank BPD DIY: Perbedaan antara revisi