Revisi per 28 November 2011 21.49 sunting Willy2000 (bicara \| kontrib) Peninjau otomatis 64.509 suntingan ←Membatalkan revisi 4976992 oleh 125.164.3.202 (Bicara) ← Revisi sebelumnya		Revisi per 31 Mei 2012 10.52 sunting balikkan Botrie (bicara \| kontrib) Bot 23.060 suntingan k Bot: Penggantian teks otomatis (-walikota +wali kota) Revisi selanjutnya →
Baris 1: {{Daerah administrasi Indonesia}} '''Kabupaten''' adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah [[provinsi]], yang dipimpin oleh seorang [[bupati]]. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah [[kota]]. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah ''bawahan'' dari provinsi, karena itu bupati atau [[~~walikota~~wali kota]] tidak bertanggung jawab kepada [[gubernur]]. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Meski istilah ''kabupaten'' saat ini digunakan di seluruh wilayah Indonesia, istilah ini dahulu hanya digunakan di pulau [[Jawa]] dan [[Pulau Madura\|Madura]] saja. Pada era Hindia Belanda, istilah kabupaten dikenal dengan ''[[regentschap]]'', yang secara [[harafiah]] artinya adalah daerah seorang ''regent'' atau wakil penguasa. Pembagian wilayah kabupaten di Indonesia saat ini merupakan ''warisan'' dari era pemerintahan Hindia Belanda.

Kabupaten: Perbedaan antara revisi