Magal
Bergabung 31 Januari 2007
Konten dihapus Konten ditambahkan
Benang Merah Muslub LEMASA Siap Ajukan 38 Resolusi ke PBB |
|||
Baris 16:
[[Pengguna:Magal|Magal]] 02:38, 1 Februari 2007 (UTC)
== Benang Merah Muslub LEMASA Siap Ajukan 38 Resolusi ke PBB ==
[[Musyawarah]] Luar Biasa yang digelar Lembaga Masyarakat [[Suku Amungme]] (Lemasa) yang berakhir Minggu (4/2) mempunyai arti penting bagi pengangkatan jati diri suku Amungme¬
Kamoro (AK). Sebagai tindak lanjut, 38 resolusi yang dihasilkan akan diajukan
ke [[Komisi]] [[Masyarakat]] [[Pribumi]] Perserikatan Bangsa-Bangsa ([[PBB]])
[[MIMIKA]] terus berkembang. Kondisi ini turut berpengaruh pada eksistensi dua suku terbesar Amungme dan Kamoro. Perkembangan Mimika yang sering diplesit bumi [[Amungsa]] tersebut tidak terlepas dari masuknya perusahaan asing.
Tokoh intelektual Amungme dan Kamoro merasa perlu didirikannya lembaga representasi hak dua suku itu. Seki¬tar 14 tahun lalu Lemasa dan Lemasko didirikan, dan dalam pelaksanaannya, Lemasa justru mengalami pasang surut hingga akhirnya eksistensi lembaga itu tidak nampak.
Tahun 1998 dilaksanakan musyawarah adat, dan membuahkan 10 keputusan. Salah satunya adalah, duel kepemimpinan Lemasa dipilih lagi tahun 2005. Namun pelaksaan musyawarah tahap dua tidak terlaksana, alasannya, Mimika saat itu kurang aman.
Akhirnya, diputuskan pergelaran Muslub pada Jumat (2/2) hingga Minggu (4/2) lalu. Dibalik keberhasilan yang memposisikan Yan Onawame dan Fransiskus Pinimet sebagai direktur dan wakil direktur periode 2007-2010, ternyata persiapan Muslub tersebut tergesa-gesa.
“Semua delegasi dari pedala¬man kami angkut menggunakan helikopter. Tidak ada persiapan. Sebenarnya Muslub tanggal 2 Agustus 2006, namun disaat kami bicarakan hak masyarakat, denda adat, bayar kepala, justru di saat itu terjadi perang Kwamki Lama,” kata Yopi Kilangin, [[Ketua]] Panita Muslub yang didampingi [[Direktur]] dan Wakil Direktur terpilih serta [[Sekretaris]] Hans Magal di Hotel Serayu, Senin (5/2) malam.
Rumusan 38 resolusi dinilainya mampu me¬ngangkat eksistensi suku Amung¬me dan Kamoro ke permukaan. Resolusi itu dibagi dalam lima bagian besar. Diantaranya, Hak Asasi Manusia (HAM) dan [[keamanan]], [[politik]], SDM dan [[Polisi Adat]], [[pemerintahan]] dan [[lingkungan hidup]]. Tentang HAM, ada 13 resolusi, menyangkut [[SDM]] dan polisi adat 8 [[resolusi]], pemerintahan 4 butir dan lingkungan hidup 4 butir.
Kata Yopi, [[HAM]] ditonjolkan agar [[TNI]]/[[Polri]] lebih arif dan bijaksana menghadapi sikap masyarakat yang mengungkapkan ketidapuasan. Selama ini, reaksi aparat terhadap aksi warga terlalu berlebihan dan cenderung membela kepentingan pihak tertentu. Tindakan represif masih ada serta sering melindungi pemodal.
Selanjutnya, Lemasa menilai kehidupan masyarakat kurang aman sebab sering terjadinya [[konflik]] antar suku dan kelompok yang bermula dari minuman keras. Lemasa nyatakan Mimika bebas minuman keras ([[miras]]), bebas perang, tekan [[HIV]]/[[AIDS]]. Penyakit mematikan itu telah mengancam keutuhan generasi Mimika. Lemasa menilai Peme¬rintah belum mengambil langkah konkrit mengatasi laju pertumbuhan HIV/AIDS.
Pada bidang politik, hanya satu point, [[LEMASA]] nyatakan bahwa jabatan politik daerah adalah hak masyarakat [[Kabupaten Mimika]]. Dua [[suku Amungme]] dan Kamoro siap menerima siapa saja, terpenting berlaku sopan. Sementara untuk jabatan [[Bupati]] dan Ketua [[DPRD]] mutlak dipercayakan kepada warga dua suku tersebut, terserah siapa yang nantinya terpilih.
Terhadap Sumber Daya Alam (SDA) dan SDM, Lemasa desak [[pemerintah]] [[provinsi]] dan pemerintah pusat untuk meninjau kembali [[kontrak]] karya. Hendaknya operasi [[perusahaan]] tidak merugikan warga dua suku, [[Amungme]] (pegunungan) serta [[Kamoro]] (dataran rendah). Selain itu, putra Amung¬me dan Kamoro ditempatkan pada jajaran eksekutif perusahaan.
Tentang pemerintahan, batas wilayah luar Kabupaten Mimika semakin kurang jelas. Sudah ada beberapa [[wilayah]] [[Mimika]] yang dicaplok kabupaten tetangga. Lemasa juga menilai pembangunan lima tahun belum sepenuhnya membuahkan keberhasilan.
Lemasa membentuk polisi adat untuk bersama-sama membantu aparat keamanan menjaga keama¬nan di wilayah Mimika.
Terakhir, keberadaan LPMAK akan ditinjau kembali. Direktur terpilih, Yan Onawame mengatakan resolusi tersebut akan diajukan ke PBB di [[Jenewa]], [[DPR]] [[RI]], para [[Menteri]] dan [[LSM]] kemanusian se-[[Indonesia]]. Kutipan dari [[Radar Timika]]. [[Pengguna:Magal|Magal]] 07:27, 7 Februari 2007 (UTC)
|