Moeljatno: Perbedaan antara revisi

Pada tanggal 24 Maret 1956, Moeljatno ditetapkan sebagai Menteri Kehakiman dalam [[KKabinetKabinet Ali Sastroamidjojo II]]; penetapannya terpengaruhi oleh [[Partai Masyumi]].{{sfn|Bahari|2011|p=42}} Namun, dia sering tidak sepandangan dengan Jaksa Agung pada saat itu, [[R. Soeprapto (jaksa agung)|Soeprapto]], mengenai kedudukan kejaksaan agung.{{sfn|Lev|2000|pp=92–93}} Di waktu itu, Kejaksaan Agung berada di bawah wewenang Kementerian Kehakiman, suatu keadaan yang sudah ada sejak zaman kolonial; namun, Soeprapto percaya bahwa fungsi jaksa agung itu separuh eksuketif dan separuh yudikatif, dan dengan demikian menuntut agar dia hanya bertanggung jawab pada kabinet.{{sfn|Lev|2000|pp=92–93}} Oleh sebab Moeljatno sering disalahkan untuk aksi jaksa, dia mendorong untuk menjaga ''status quo'' yang ada dengan menetapkan perundangan yang secara eksplicit menempatkan Jaksa Agung di bawah wewenang Menteri Kehakiman.{{sfn|Lev|2000|pp=92–93}} Setelah undang-undang tersebut dituangkan pada bulan Oktober 1956, Moeljatno ditantang berat oleh polisi dan kantor jaksa.{{sfn|Lev|2000|pp=92–93}} Moeljatno mengundurkan diri pada 9 January 1957,{{sfn|Bahari|2011|p=42}} dan undang-undang tersebut ditarik setelah kabinet diganti pada tengah bulan Maret.{{sfn|Lev|2000|pp=92–93}}