Soeharto: Perbedaan antara revisi
| [revisi tidak terperiksa] | [revisi tidak terperiksa] |
Konten dihapus Konten ditambahkan
kTidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 1:
[[Gambar:Soeharto.jpg|thumb|200px|Soeharto.]]
[[Jenderal Besar]] [[Purnawirawan]] '''Soeharto''', ([[ER]], [[EYD]]: Suharto), atau juga dikenal sebagai '''Haji Muhammad Soeharto''' ([[Kemusuk]], [[Argomulyo, Yogyakarta|Argomulyo]], [[Yogyakarta]], [[8 Juni]] [[1921]]), adalah [[Presiden]] [[Indonesia]] yang kedua.
Beliau mulai menjabat sejak keluarnya [[Supersemar]] yang dinilai kontroversial pada tanggal [[12 Maret]] [[1967]] sebagai Pejabat Sementara Presiden, dan dipilih sebagai Presiden pada tanggal 21 Maret oleh [[MPRS]].
Soeharto dipilih kembali oleh [[MPR]] pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Masa jabatan terakhirnya, tahun 1998, berakhir setelah beliau mengundurkan diri pada tanggal [[21 Mei]] [[1998]]. Pengunduran diri tersebut menyusul terjadinya [[Kerusuhan Mei 1998]].
Baris 10:
==Latar belakang==
Soeharto lahir di [[Kemusuk]], [[Argomulyo]], [[Yogyakarta]]. Dia bergabung dengan pasukan kolonial [[Belanda]] dan belajar di [[akademi militer]]
Setelah proklamasi kemerdekaan oleh [[Soekarno]] pada [[1945]] pasukannya bentrok dengan Belanda dalam rangka mendirikan kembali [[kolonialisme|hukum kolonialisme]]. Dia dikenal luas dalam militer dengan serangan tiba-tibanya yang menguasai [[Yogyakarta]] pada [[1 Maret]] 1949 (lihat [[Serangan Umum 1 Maret]]). Yogyakarta dikuasai hanya satu hari, tapi gerakan ini dikatakan dilihat sebagai simbol perjuangan rakyat Indonesia terhadap pasukan Belanda. Meskipun penggagas sebenarnya dalam serangan ini adalah [[Sri Sultan Hamengkubuwono IX]], sebagai raja Yogyakarta Gubernur Militer serta Menteri Pertahanan.
Di tahun berikutnya dia bekerja sebagai pejabat militer di Divisi Diponegoro [[Jawa Tengah]]. Pada [[1959]] dia dituduh
Pada [[1962]] dia mencapai jabatan [[mayor jendral]] dan memimpin Komando Mandala yang bertugas membebaskan [[Irian Barat]]. Selama [[konfrontasi Indonesia-Malaysia]], Soeharto adalah seorang komandan [[Kostrad]], yang memiliki keberadaan di [[Jakarta]]. Pada [[1965]], angkatan bersenjata Republik Indonesia, khususnya Angkatan Darat mengalami konflik Internal, terutama akibat politik [[Nasakom]] pada saat itu sehingga digambarkan pecah menjadi dua faksi, satu [[sayap kiri]] dan satu lagi [[sayap kanan]], dengan Soeharto berada di bagian sayap kanan.
== Naik ke kekuasaan ==
{{PemimpinIndonesia}}
Pada pagi hari [[1 Oktober]] [[1965]], beberapa
Peristiwa ini segera ditanggapi oleh Mayjend Seoharto untuk segera mengamankan [[Jakarta]], menurut versi resmi sejarah pada masa [[Orde Baru]], terutama setelah mendapatkan kabar bahwa Letjend Ahmad Yani, menteri Panglima Angkatan Darat tidak diketahui keberadaannya. Hal ini sebenarnya berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Angkatan Darat bahwa bila Panglima Angkatan Darat berhalangan hadir, maka Panglima KOSTRAD yang menjalankan tugasnya. Tindakan ini diperkuat dengan turunnya Surat Perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 maret [[Supersemar]] dari Presiden Soekarno yang memberikan kewenangan dan mandat kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Langkah yang diambil Soeharto adalah segera membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sekalipun sempat ditentang Presiden Soekarno, penangkapan sejumlah Menteri yang diduga ''terlibat'' G-30-S (Gerakan 30 September). Tindakan ini menurut pengamat internasional dikatakan sebagai langkah menyingkirkan angkatan bersenjata Indonesia yang pro-Soekarno dan pro-Komunis yang justru dialamatkan kepada Angkatan Udara Republik Indonesia dimana jajaran pimpinannya khususnya Panglima Angkatan Udara Laksamana Udara [[Omar Dhani]] yang dinilai pro Soekarno dan Komunis, dan akhirnya memaksa Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan [[eksekutif]]. Tindakan pembersihan dari unsur unsur [[komunis]] (PKI) membawa tindakan Penghukuman mati anggota Partai Komunis di Indonesia yang menyebabkan pembunuhan sistimatis sekitar 500 ribu "tersangka komunis", kebanyakan warga sipil, dan kekerasan terhadap minoritas [[Tionghoa|Cina Indonesia]]. Soeharto dikatakan menerima dukungan [[CIA]] dalam penumpasan komunis. Diplomat Amerika 25 tahun kemudian mengungkapkan bahwa mereka telah menulis daftar "operasi komunis" Indonesia dan telah menyerahkan sebanyak 5.000 nama kepada militer Indonesia. [[Been Huang]], bekas anggota kedutaan politik AS di Jakarta mengatakan di 1990 bahwa: "Itu merupakan suatu pertolongan besar bagi angkatan bersenjata. Mereka mungkin membunuh banyak orang, dan saya kemungkinan memiliki banyak darah di tangan saya, tetapi tidak seburuk itu. Ada saatnya dimana anda harus memukul keras pada saat yang tepat." Howard Fenderspiel, ahli Indonesia di ''State Department's Bureau of Intelligence and Research'' di 1965: "Tidak ada yang perduli, selama mereka adalah komunis, bahwa mereka dibantai. Tidak ada yang bekerja tentangnya."<sup>1</sup> Dia mengakhiri konfrontasi dengan [[Malaysia]] dalam rangka membebaskan sumber daya di militer.
Jendral Soeharto akhirnya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno ([[NAWAKSARA]]) ditolak MPRS pada tahun [[1967]], kemudian mendirikan apa yang disebut ''[[Orde Baru]]''.
Jendral Soeharto dikatakan meningkatkan dana militer dan mendirikan dua agens intelijen - Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban ([[Kopkamtib]]) dan Badan Koordinasi Intelijen Nasional (Bakin). Sekitar 2 juta orang dieksekusi dalam [[pembersihan]] massal dan lebih dari 200.000 ditangkap hanya karena dicurigai terlibat dalam kudeta. Banyak komunis, tersangka komunis dan yang disebut "[[musuh negara]]" dihukum mati (meskipun beberapa hukuman ditunda sampai [[1990]]).
Diduga bahwa daftar tersangka komunis diberikan ke tangan Soeharto oleh [[CIA]]. Sebagai tambahan, [[CIA]] melacak nama dalam daftar ini ketika rezim Soeharto mulai mencari mereka. Dukungan yang tidak dibicarakan ini dari [[Pemerintah Amerika Serikat]] untuk rezim Soeharto tetap diam sampai invasi [[Timor Timur]], dan terus berlangsung sampai akhir [[1990-an]]. Karena kekayaan sumber daya alamnya dan populasi [[konsumen]] yang besar, Indonesia dihargai sebagai [[rekan dagang]] [[Amerika Serikat]] dan begitu juga pengiriman senjata tetapi dipertahankan ke rezim Soeharto. Ketika Soeharto mengumjungi Washington pada 1995 pejabat administratif Clinton dikutip di [[New York Times]] mengatakan bahwa Soeharto adalah "orang seperti kita" atau "orang golongan kita".
Baris 33 ⟶ 35:
== Puncak Orde Baru ==
Dia juga memulai penekanan terhadap suku [[Tionghoa]], melarang penggunaan [[bahasa Tionghoa tertulis|tulisan China]] di berbagai material tertulis, dan menutup Organisasi Cina karena tuduhan simpati mereka terhadap komunis.▼
Pada masa pemerintahannya, Presiden Soeharto menetapkan pertumbuhan ekonomi sebagai pokok tugas dan tujuan pemerintah. Dia mengangkat banyak teknokrat dan ahli ekonom yang sebelumnya bertentangan denga Presiden Soekarno yang cenderung bersifat sosialis. Teknokrat teknokrat yang umumnya berpendidikan barat dan liberal ([[Amerika Serkat]]) diangkat yang umumnya adalah lulusan [[Berkeley]] sehingga dikenal sebuah klik ekonomi yang dikatakan sebagai ''[[Mafia Barkeley]]'' dikalangan Ekonomi, Industri dan Keuangan Indonesia. Pada masanya, Indonesia mendapatkan bantuan ekonomi dan keuangan dari negara negara donor (negara negara maju) yang tergabung dalan [[IGGI]] yang diseponsori oleh pemerintah [[Belanda]]. Namun pada tahun [[1992]], IGGI dihentikan oleh pemerintah Indonesia karena dianggap turut campar dalam urusan dalam negeri Indonesia, khususnya dalam kasus [[Timor Timur]] paska [[Insiden Dili]]. Peran IGGI ini digantikan oleh lembaga donor [[CGI]] yang diseponsori [[Perancis]]. Selain itu, Indonesia mendapat bantuan dari lembaga internasional lainnya yang berada dibawah [[PBB]] seperti [[UNICEF]], [[UNESCO]] dan [[WHO]]. Namun sayangnya, kegagalan manajemen ekonomi yang bertumpu dalam sistem ''trikle down effect'' yang mementingkan pertumbuhan dan pengelolaan ekonomi pada segelintir kalangan serta buruknya manajemen ekonomi perdagangan industri dan keuangan (EKUIN) pemerintah, membuat Indonesia akhirnya bergantung pada donor Internasional terutama paska [[Krisis 1997]]. Dalam bidang ekonomi juga, tercatat Indonesia mengalami swasembada beras pada tahun [[1984]]. Namun prestasi itu ternyata tidak dapat dipertahankan pada tahun tahun berikutnya. Kemudian kemajuan ekonomi Indonesia saat itu dianggap sangat signifikan sehingga Indonesia sempat dimasukkan dalam negara yang mendekati negara negara Industri Baru bersama dengan [[Malaysia]], [[Filipina]] dan [[Thailand]], selain [[Singapura]], [[Taiwan]] dan [[Korea Selatan]].
Di bidang Politik, Presiden Soeharto melakukan penyatuan partai-partai politik sehingga pada massa itu dikenal tiga partai Politik yakni [[Partai Persatuan Pembangunan]] (PPP), [[Golongan Karya]] (Golkar) dan [[Partai Demokrasi Indonesia]] (PDI) dalam upayanya menyederhanakan kehidupan berpolitik di Indonesia sebagai akibat dari politik masa presiden Soekarno yang menggunakan sistem multipartai yang berakibat pada jatuh bangunnya kabinet dan dianggap penyebab mandeknya pembangunan. Kemudian dikeluarkannnya UU Politik dan Asas tunggal Pancasila yang mewarnai kehidupan politik saat itu. Namun dalam perjalanannya, terjadi ketimpangan dalam kehidupan politik dimana muncullah istilah "mayoritas tunggal" diamana GOLKAR dijadikan partai utama dan mengebirikan dua parpol lainnya dalam setiap penyelenggaraan PEMILU. Berbagai ketidakpuasan muncul, namun dapat diredam oleh sistem pada masa itu.
Seiring dengan naiknya taraf pendidikan pada masa pemerintahannya karena pertumbuhan ekonomi, muncullah berbagai kritik dan ketidakpuasan atas ketimpangan ketimpangan dalam pembangunan. Kesenjangan ekonomi, sosial dan politik memunculkan kalangan yang tidak puas dan menuntut perbaikan. Kemudian pada masa pemerintahannya, tercatat muncul peristiwa kekerasan di masyarakat yang umumnya sarat kepentingan politik, selain memang karena ketidakpuasan dari masyarakat.
== Beberapa catatan atas tindakan represif Orde Baru ==
▲
Pada [[1970]] Soeharto melarang [[protes]] pelajar setelah demonstrasi yang meluas melawan [[korupsi]]. Sebuah komisi menemukan bahwa korupsi sangat umum. Soeharto menyetujui hanya dua kasus dan kemudian menutup komisi tersebut. Korupsi kemudian menjadi sebuah endemik.
Baris 41 ⟶ 52:
Pada [[1973]] dia memenangkan jangka lima-tahun berikutnya melalui pemilihan "electoral college". Dan juga terpilih kembali pada [[1978]], [[1983]], [[1988]], [[1993]], dan [[1998]]. Dia memulai reform elektoral hanya tiga partai yang boleh mengikuti pemilihan, termasuk partainya sendiri, [[Golkar]].
Pada [[1975]], dengan persetujuan bahkan permintaan [[Amerika Serikat]] dan [[Australia]], dia memerintahkan pasukan Indonesia untuk
[[Image:william_cohen_with_suharto.jpg|thumb|290px|Soeharto dengan [[William Cohen]]]]
Baris 49 ⟶ 60:
Catatan [[HAM]] Soeharto juga semakin memburuk dari tahun ke tahun. Pada [[1993]] [[Komisi HAM PBB]] membuat resolusi yang mengungkapkan perhatian dalam terhadap pelanggaran HAM di Indonesia di Timor Timur. Presiden AS [[Bill Clinton]] mendukungnya.
Pada [[1996]] Soeharto berusaha menyingkirkan
== Soeharto turun tahta ==
Pada [[1997]], menurut [[Bank Dunia]], 20 sampai 30 persen dari dana pengembangan Indonesia telah disalahgunakan selama bertahun-tahun. [[Krisis finansial Asia]] di tahun yang sama tidak membawa hal bagus bagi pemerintahan Soeharto ketika ia dipaksa untuk meminta pinjaman, yang juga berarti pemeriksaan menyeluruh dan mendetail dari [[IMF]].▼
▲Pada [[1997]], menurut [[Bank Dunia]], 20 sampai 30 persen dari dana pengembangan Indonesia telah disalahgunakan selama bertahun-tahun. [[Krisis finansial Asia]] di tahun yang sama tidak membawa hal bagus bagi pemerintahan Presiden Soeharto ketika ia dipaksa untuk meminta pinjaman, yang juga berarti pemeriksaan menyeluruh dan mendetail dari [[IMF]].
Mekipun janjinya untuk turun tahta, Soeharto tetap memastikan dia terpilih kembali oleh [[parlemen]] untuk ketujuh kalinya di [[Maret]] [[1998]]. Setelah beberapa demonstrasi dan tekanan politik dan militer menentangnya, dia dipaksa untuk mundur pada [[21 Mei]] di [[Revolusi 1998 Indonesia]]. Penerusnya adalah wakilnya [[BJ Habibie|Jusuf Habibie]].▼
▲Mekipun
[[image:Suharto_resigns.jpg|thumb|Pada 21 Mei 1998, setelah tekanan politik besar dan beberapa demonstrasi, para pendukung revolusi mendapatkan hadiahnya: Soeharto mengumumkan kemundurannya di TV Indonesia]]
==Lihat pula==
Baris 81 ⟶ 85:
{{Kotak_selesai}}
[[kategori:Kelahiran 1921]]
| |||