Revisi per 19 Februari 2013 00.08 sunting 36.72.112.83 (bicara) Tidak ada ringkasan suntingan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 2 Juni 2013 15.26 sunting balikkan 103.3.222.234 (bicara) Tidak ada ringkasan suntingan Revisi selanjutnya →
Baris 6: Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan. Berdasarkan UU no. 26 tahun 2000, pelanggaran HAM meliputi :  Kejahatan Genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:  Membunuh anggota kelompok;  Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;  Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;  Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;  Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.  Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:  Pembunuhan; Baris 22:  Penyiksaan;  Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;  Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;  Penghilangan orang secara paksa  Kejahatan Apartheid.

Pengadilan hak asasi manusia di Indonesia: Perbedaan antara revisi