Politik Minangkabau: Perbedaan antara revisi

Jauh sebelum kedatangan kolonialis [[Belanda]], sistim pemerintahan di Minangkabau telah dijalankan dengan prinsip-prinsip politik yang demokratis, egaliter dan berkeadilan sosial. Hal ini terlihat dari berlakunya sistim [[Nagari]] yang otonom, dimana suatu kelompok yang berhimpun dalam suatu nagari (setingkat kelurahan/desa) dikelola secara bersama oleh sebuah triumvirat yang disebut ''[[Tigo Tungku Sajarangan]]'' dan dijalanken oleh seorang yang dipercaya menjabat sebagai ''[[Wali Nagari]]''.