Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Addbot (bicara | kontrib)
k Bot: Migrasi 4 pranala interwiki, karena telah disediakan oleh Wikidata pada item d:q3273955
Peter.kusnadi (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 109:
*[[11 Februari]] KPK menangkap Jaksa Dwi Seno Widjanarko asal Kejaksaan Negeri Tangerang di kawasan Pondok Aren, Bintaro, Tangerang. Dia diduga memeras Agus Suharto, pegawai BRI Unit Juanda, Ciputat. Upaya pemerasan terhadap Agus suharto ini diduga terkait dengan perkara penggelapan sertifikat di BRI cabang Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan yang ditangani Jaksa Seno. Atas perbuatannya, Seno disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.<ref>http://infokilat.com/Politik/jaksa-sistoyo-hattrick-tangkapan-kpk-setelah-urip-dan-seno-/</ref>
*[[4 Oktober]] KPK menahan FL (Bupati [[Nias Selatan]] periode 2006 s.d. 2011) dalam dugaan tindak pidana korupsi memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelanggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban.<ref>http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2272</ref>
*KPK menetapkan Timas Ginting selaku pejabat pembuat komitmen di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kemenakertrans sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya ([[PLTS]]), kasus ini juga menyeret Muhammad Nazaruddin dan istrinya [[Neneng Sri Wahyuni]] sebagai tersangka.<ref>http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2246</ref>
*[[26 September]] Penyidik KPK menahan tersangka ME ([[Bupati]] [[Kabupaten Seluma]])dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah di Pemerintah Kabupaten Seluma <ref>http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2261</ref>
*[[28 September]] KPK menetapkan RSP (mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan I untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dari dana DIPA Revisi APBN Pusat Penanggulangan Krisis Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2007<ref>http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2265</ref>