Revisi per 22 Agustus 2013 10.12 sunting 124.81.250.146 (bicara) →Penyusunan dan Perumpunan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 24 Oktober 2013 15.12 sunting balikkan 110.137.252.97 (bicara) →Besaran dan Variabel OPD Tag: VisualEditor Revisi selanjutnya →
Baris 1: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah [[Provinsi]]. Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas daerah [[Kabupaten]] dan daerah [[Kota]]. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah Daerah dan DPRD ~~adalah~~qadalah penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Daerah adalah [[Gubernur]], [[Bupati]], atau [[Walikota]], dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. '''Perangkat Daerah''' adalah organisasi atau lembaga pada [[Pemerintahan Daerah\|Pemerintah Daerah]] yang bertanggung jawab kepada [[Kepala Daerah]] dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Perangkat daerah: Perbedaan antara revisi