Revisi per 3 Mei 2014 07.37 sunting Kenrick95Bot (bicara \| kontrib) Bot 692.563 suntingan k Bot: Penggantian teks otomatis (-diantara +di antara) ← Revisi sebelumnya		Revisi per 4 Mei 2014 09.27 sunting balikkan Kenrick95Bot (bicara \| kontrib) Bot 692.563 suntingan k Bot: Penggantian teks otomatis (- di tahun + pada tahun) Revisi selanjutnya →
Baris 3: == Sejarah == Benih-benih keterbukaan lahir sejak reformasi politik dipada tahun 1998. Seluruh elemen masyarakat menuntut pemerintah untuk menjadi lebih transparan dan menginginkan agar mereka diikutsertakan dalam proses perencanaan dan pengawasan pemerintah. Semenjak itu, bola salju keterbukaan terus bergulir. Pemerintah Indonesia semakin yakin bahwa keterbukaan adalah dasar pemerintahan yang modern dan merupakan kunci untuk membuka potensi negara Indonesia di bidang ekonomi, layanan publik, dan inovasi menuju negara yang progresif, adil, dan sejahtera. Pemerintahan yang dulunya tertutup dan terpusat, mulai semakin terbuka. Tahun 2004, desentralisasi pemerintahan mulai dicanangkan. Sistem ini mendorong pemerintah daerah untuk memiliki peran serta yang lebih aktif dalam membangun daerahnya. Pengesahan Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada tahun 2008 dan semakin maraknya pemanfaatan telepon genggam, internet, dan media sosial menciptakan dorongan yang lebih besar dan kuat agar pemerintah menjadi lebih terbuka. Bagi Indonesia, era baru keterbukaan pemerintah telah tiba. Pemerintahan yang terbuka (Open Government) menjadikan pemerintah semakin cerdas dalam menyelesaikan masalah dan melayani masyarakat lebih baik. Sejak awal, penyusunan dan pengawalan pelaksanaan program OGI telah diselenggarakan melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat yang secara sukarela telah tergabung dalam Tim Inti OGI. Baris 14: Progres gerakan OGI selama tahun 2012 berjalan cukup menggembirakan. Salah satu program pada tahun 2012 adalah kompetisi OGI yang diselenggarakan selama bulan April hingga Juli 2012. Di dalam kompetisi ini, 62 layanan publik berlomba untuk meningkatkan kualitas layanan publiknya. Upaya terobosan lain dalam Open Government di Indonesia termasuk beroperasinya portal satulayanan.net, yang saat ini telah berisi hampir 200 modul informasi layanan, mulai dari pembuatan paspor hingga informasi biaya pemasangan listrik. Dalam sisi kelembagaan, Open Government di Indonesia juga mendorong terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 100% jajaran Kementerian/Lembaga dibawah Kabinet Indonesia Bersatu II dan 30% Pemerintah Daerah. Dalam survei Open Budget Index (OBI) Indonesia berhasil meningkatkan OBI dari 51 dipada tahun 2010 menjadi 62 dipada tahun 2012. Peningkatan capaian OBI tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat pertama di Asia Tenggara, peringkat ke-3 di Asia (setelah Korea Selatan dan India), dan dalam kelompok keterbukaan anggaran yang sama (Significant Information) dengan negara-negara yang memiliki sistem demokrasi yang sudah mapan seperti Amerika Serikat. Survei transparansi anggaran ini dilakukan setiap dua tahun sekali oleh Open Budget Partnership (OBP), sebuah lembaga internasional independen yang secara berkala melakukan survei keterbukaan anggaran di 100 negara. Selama ini, OGI dikelola dengan penekanan bahwa OGI adalah sebuah gerakan, bukan semata-mata sebuah program pemerintah. Pendekatan ini telah membawa perubahan paradigma. OGI yang semula hanya milik pemerintah menjadi milik bersama, sikap pemerintah dalam pemecahan masalah yang semula konservatif menjadi lebih inovatif, dan sikap masyarakat berubah dari skeptis menjadi antusias dan partisipatif. Tidak hanya itu, sejumlah lembaga donor internasional, perusahaan swasta, dan civitas akademika bersinergi untuk mempercepat terimplementasinya OGI. Di dalam laporan ini pula akan nampak berbagai contoh implementasi OGI, baik yang didorong oleh pemerintah maupun yang didorong oleh masyarakat.

Open Government Indonesia: Perbedaan antara revisi