Wikipedia

Open Government Indonesia: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnyaRevisi selanjutnya →
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Kevincha (bicara | kontrib)
11 suntingan
Kevincha (bicara | kontrib)
11 suntingan
Baris 1:
''[[http://www.opengovindonesia.org/id/ |Open Government Indonesia ]]''[[http://www.opengovindonesia.org/id/|(OGI)]''] adalah sebuah gerakan bersama pemerintah dengan masyarakat  untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah Indonesia dan percepatan perbaikan pelayanan publik di Indonesia sebagaimana sudah diamanahkan oleh UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Gerakan OGI diluncurkan oleh Bapak Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden pada bulan Januari 2012.  Melalui OGI, pemerintah dan institusi non-pemerintah dapat duduk bersama-sama menentukan langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi luas terhadap kegiatan Badan Publik yang dibiayai Negara dan pelayanan publik yang murah, mudah dan berkualitas. Langkah yang telah disepakati bersama kemudian dituangkan dalam Rencana Aksi OGI. OGI mempunyai komitmen untuk mengimplementasikan program yang berlandaskan pada 3 pilar: transparansi, partisipasi, dan inovasi.
 
Berawal dari semangat, Indonesia turut memprakarsai terbentuknya ''[[http://www.opengovpartnership.org/ |Open Government Partnership ]]''[[http://www.opengovpartnership.org/|(OGP)]''] dengan 7 negara lain yaitu: Amerika Serikat, Brasil, Mexico, Inggris, Norwegia, Afrika Selatan, dan Filipina. OGP diluncurkan pada bulan September 2011 oleh Presiden Obama (AS) dan Presiden Roussef (Brasil) di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, AS.  Sejak diluncurkan, gerakan OGP telah berhasil menarik perhatian dan minat banyak negara, sehingga saat ini (per Januari 2014) telah berpartisipasi 63 negara dan akan terus bertambah.
== Sejarah ==
 
Baris 10:
Upaya OGI dalam mendorong keterbukaan dan partisipasi publik dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan diakui bukan merupakan hal baru. Upaya serupa pada dasarnya sudah di-inisiasi Pemerintah sejak lama, seiring dengan beragam upaya pemerintah untuk mendorong transparansi pengelolaan keuangan negara, program pencegahan dan pemberantasan korupsi, implementasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan lain-lain. Gerakan OGI pada dasarnya mencoba melakukan sinergi, integrasi dan optimalisasi beragam upaya yang telah dijalankan Pemerintah tersebut sembari menambahkan beberapa terobosan untuk percepatan upaya pencapaian tujuan Pemerintah yang menganut azas demokratis ini.
 
Itulah mengapa sejak awal program ini dikumandangkan, pembangunan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah dan masyarakat sengaja diutamakan melalui pelibatan mereka dalam Tim Inti OGI. Diyakini bahwa kolaborasi berbagai pihak dari sejak penyusunan rencana aksi dan bersama-sama mengawal pelaksanaan program OGI akan menghasilkan ''ownership'' dari perjuangan mewujudkan hak-hak publik menyangkut informasi dan layanan publicpublik sebagai milik bersama yaitu Pemerintah dan Masyarakat.
 
Untuk itu, pertemuan perdana antara elemen pemerintah dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang dilaksanakan tanggal 27 Juli 2011 di Kantor UKP-PPP menjadi embrio dari terbentuknya Tim Inti OGI yang bertanggung jawab merencanakan, menjaring masukan dari masyarakat, mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengawasi program-program OGI. Dalam rangka menambah keyakinan bahwa prinsip keterbukaan dan partisipasi publik yang diperjuangkan OGI bukan merupakan barang asing bagi Pemerintah, sengaja dilakukan ''roadshow'' ke beberapa daerah seperti Kabupaten Lebak, Kota Yogyakarta, dan Kota Surakarta. Hasilnya semakin meyakinkan bahwa telah ada upaya sistematis yang dilakukan daerah dalam membuka akses informasi publik, modernisasi layanan pemerintah daerah serta menggandeng masyarakat untuk ikut terlibat menentukan program Pemerintah secara nyata.
 
Keyakinan bahwa spirit keterbukaan dan partisipasi publicpublik akan memberikan manfaat bagi masyarakat umum pula-lah yang mendorong pemerintah Indonesia untuk bergabung menjadi salah satu perintis gerakan global ''Open Government Partnership'' (OGP) pada bulan September 2011.
 
Kerja keras inisiator OGP memberikan hasil yang menggembirakan karena hanya dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun, gerakan OGP telah didukung oleh 63 negara (per Januari 2014) yang mewakili lebih dari 3 milyar penduduk dunia, dan akan terus bertambah.  Negara-negara yang bermitra dalam OGP ini berkolaborasi melampaui batas-batas politik dan mendekatkan hubungan masyarakat dengan pemerintah untuk bersama-sama menciptakan negara yang lebih baik dengan menjadi lebih terbuka. Negara yang dicita-citakan OGP adalah negara yang membawa perbaikan kualitas hidup masyarakatnya melalui pemerintahan yang terbuka, bersedia mendengar aspirasi masyarakat, partisipatif, dan memiliki semangat untuk memperbaiki diri terus-menerus.
Baris 21:
keseriusan terhadap ''Open Government'' seperti yang disampaikan dalam pidato kenegaraan di bulan Agustus 2012 dimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkata:
 
''“Perluasan peran dan partisipasi publik (diperlukan) dalam pembangunan hingga membuka akses agar publik ikut mengawasi pembangunan. Inilah esensi Open ''''Government.”''
 
''Government.”''
 
Sementara itu progres gerakan OGI selama tahun 2012 berjalan cukup menggembirakan. Dari sisi kelembagaan, ''Open Government'' di Indonesia telah mendorong terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 100% jajaran Kementerian/Lembaga dibawah Kabinet Indonesia Bersatu II dan ±30% Pemerintah Daerah. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara juga memberikan hasil saat hasil survei ''Open Budget Index (OBI) ''Indonesia berhasil meningkatkan OBI dari 51 di tahun 2010 menjadi 62 di tahun 2012. Peningkatan capaian OBI tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat pertama di Asia Tenggara, peringkat ke-3 di Asia (setelah Korea Selatan dan India), dan dalam kelompok keterbukaan anggaran yang sama (''Significant Information)'' dengan negara-negara yang memiliki sistem demokrasi yang sudah mapan seperti Amerika Serikat. Survei transparansi anggaran ini dilakukan setiap dua tahun sekali oleh ''Open Budget Partnership'' (OBP), sebuah lembaga internasional independen yang secara berkala melakukan survei keterbukaan anggaran di 100 negara. Belum lagi keterbukaan dalam penegakan hukum antara lain menyangkut keterbukaan kegiatan pengadilan pajak (jadwal sidang dan risalah putusan pengadilan pajak) dan publikasi putusan Mahkamah Agung dalam 1 hari sejak putusan ada. Keterbukaan di area menyangkut layanan dasar masyarakat seperti bidang pendidikan melalui transparansi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bidang Kesehatan melalui transparansi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Bahkan dukungan terhadap terwujudnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa sekalipun melalui pemanfaatan Sistem Online LPSE juga diupayakan sebagai bagian dari upaya preventif area yang rawan korupsi tersebut.
Baris 35 ⟶ 33:
 
=== Strategi Trek 1 ===
Trek 1 bertujuan untuk memperkuat dan mempercepat program berjalan yang mendorong kterbukaanketerbukaan. PadaHal tahunyang 2012,melatar-belakangi rencanadibentuknya aksiTrek dalam1 trekini 1untuk antaramemberikan laindukungan meliputidan penguatanapresiasi infrastukturKementerian/Lembaga danyang mekanismeselama diini seluruhtelah instansimengupayakan publikberagam program dalam menjawabrangka permintaanmendorong keterbukaan informasi, sertameningkatkan pembukaanlayanan informasipublik pengadilanserta pajakpencegahan dan pengadilanpemberantasan kasuskorupsi polisidi lingkungan Kementerian/Lembaganya.
 
Pada tahun 2012, rencana aksi dalam trek 1 antara lain meliputi penguatan infrastuktur dan mekanisme di seluruh instansi publik dalam menjawab permintaan informasi, serta pembukaan informasi pengadilan pajak dan pengadilan kasus polisi.
Pada tahun 2012-2013 telah terbentuk PPID seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah (secara peraturan), terbentuknya Komisi Informasi Provinsi di 19 Provinsi untuk penyelesaian sengketa informasi antara masyarakat dan badan publik, adanya publikasi putusan pajak dan layanan permohonan pengurusan SIM serta transparansi hasil ujian SIM melalui situs terkait, dimulainya pelayanan online untuk paspor, visa dan beberapa informasi kementerian perdagangan, perindustrian dan keuangan. Semua ini adalah contoh dari sekian banyak perbaikan pemerintah untuk mendorong keterbukaan.▼
 
▲PadaSelama tahun 2012-2013 telah terbentuk PPID seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah (secara peraturan), terbentuknya Komisi Informasi Provinsi di 19 Provinsi untuk penyelesaian sengketa informasi antara masyarakat dan badan publik, adanya publikasi putusan pajak dan layanan permohonan pengurusan SIM serta transparansi hasil ujian SIM melalui situs terkait, dimulainya pelayanan ''online ''untuk paspor, visa dan beberapa informasi kementerian perdagangan, perindustrian dan keuangan. Semua ini adalah contoh dari sekian banyak perbaikan pemerintah untuk mendorong keterbukaan.
=== Strategi Trek 2 ===
Trek 2 fokus pada pembangunan infrastruktur teknologi inovasi dalam mendukung keterbukaan, antaradan lainpeningkatan dengankualitas layanan publik melalui upaya terobosan yang dapat langsung dirasakan masyarakat. Tercatat program pembangunan tiga portal yang memuat informasi penting yang langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.
==== Satu Layanan ====
Portal Satu Layanan yang diluncrkandiluncurkan pada April 2013 merupakan salah satu sarana yang ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi layanan publik. Portal satu layanan mempunyai hampir 200 informasi layanan dasar masyarakat yang berasal dari berbagai institusi pemerintah, komunitas, dan akademisi. Melalui satu layanan, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi seperti informasi air, informasi listrik, dan pelayanan publik lainnya. Lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses [[http://www.satulayanan.net|www.satulayanan.net]].
==== Satu Pemerintah ====
Portal [[www.satupemerintah.net|Satu Pemerintah]] menjadi sarana yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi profil keorganisasian, program, anggaran dan kinerja pemerintah. Masayrakat dapat mengakses informasi dari pemerintah di tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Tujuan dibuatnya portal ini adalah untuk memudahkan masyarakat memahami aktivitas dan memonitor kegiatan institusi pemerintah.
==== Satu Peta ====
Dibuatnya portal Satu Peta yang merupakan inisiatif bersama OGI dan instansi pemerintah, Satu Peta adalah gerakan kolaboratif inter-pemerintah (Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah) dan antara pemerintah dengan publik. Satu Peta bertujuan agar Pemerintah Indonesia memiliki Informasi Geospasial (IG) yang akurat, kredibel, dan otoritatif secara efektif dan efisien. Kolaborasi ini didorong dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan inovasi teknologi, seperti yang ditunjukkan dalam proses penyusunan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB). Satu Peta disajikan dalam laman yang menjadi wadah peta dan informasi spasial dan non-spasial lainnya dalam situs tanahair.indonesia.go.id. Geoportal ini akan menjadi etalase seluruh IG yang bersifat publik untuk memastikan prinsip transparansi, partisipasi publik, dan inovasi teknologi dapat berjalan. Dengan akses IG kepada publik, penyedia jasa dan informasi IG akan memastikan produk IG yang dihasilkan konsisten dan akurat. Publik juga dapat memberikan masukan dan informasi untuk memperbaiki kualitas IG. Terhitung awal 2014, Geoportal Satu Peta telah terhubung dengan 16 Kementerian/Lembaga, 11 Provinsi, 1 Kabupaten dan 1 Kota secara online.
Dibuatnya portal Satu Peta yang merupakan inisiatif bersama OGI dan instansi pemerintah, bertujuan untuk mengefisienkan pengelolaan hutan melalui digitalisasi dan informasi yang menyangkut hutan primer dan sekunder dalam satu portal layanan. Portal ini telah mempublikasikan peta dasar dengan melakukan sinkronisasi data peta hutan dari Kementerian Kehutanan dan Badan Informasi Geospasial. Dalam rangka penyempurnaan portal tanahair.indonesia.go.id diberlakukan mekanisme penyampaian masukan oleh masyarakat.
==== LAPOR! ====
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) merupakan sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial pertama di Indonesia. Berbeda dengan sarana pengaduan lainnya, ketuntasan setiap laporan dapat diawasi oleh publik karena setiap laporan yang telah disahkan akan terpublikasikan pada situs [[http://lapor.ukp.go.id|LAPOR!]] dan dilengkapi dengan indikator penyelesaian. Laporan juga dapat didukung dan dikomentari sehingga mendorong interaksi antara pemerintah dengan masyarakat.
 
Masyarakat dapat mengirimkan laporan terkait program pembangunan maupun layanan publik secara mudah melalui berbagai kanal yang tersedia yaitu, situs http://lapor.ukp.go.id, Short Message Service ke 1708 (tanggal kemerdekaan Indonesia), dan aplikasi telepon pintar untuk BlackBerry dan Android. Dalam mengirimkan laporan, masyarakat tak perlu bingung soal kewenangan pemerintah karena setiap laporan akan didisposisikan secara digital ke instansi terkait di antara 67 instansi pemerintah yang telah terhubung. Diantaranya termasuk seluruh Kementerian, sejumlah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Kota Bandung. Kedepannya, LAPOR! akan terus membangun keterhubungan dengan seluruh instansi pemerintah guna menciptakan sarana aspirasi dan pengaduan yang terpadu secara nasional.▼
 
▲Masyarakat dapat mengirimkan laporan terkait program pembangunan maupun layanan publik secara mudah melalui berbagai kanal yang tersedia yaitu, situs [[http://lapor.ukp.go.id]], ''Short Message Service'' ke 1708 (tanggal kemerdekaan Indonesia), dan aplikasi telepon pintar untuk ''BlackBerry ''dan ''Android.'' Dalam mengirimkan laporan, masyarakat tak perlu bingung soal kewenangan pemerintah karena setiap laporan akan didisposisikan secara digital ke instansi terkait di antaradiantara 67 instansi pemerintah yang telah terhubung. Diantaranya termasuk seluruh Kementerian, sejumlah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Kota Bandung. Lapor bukan hanya membantu penyelesaian keluhan publik namun juga memudahkan koordinasi antar Kemementerian/Lembag termasuk Pemda dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kedepannya, LAPOR! akan terus membangun keterhubungan dengan seluruh instansi pemerintah guna menciptakan sarana aspirasi dan pengaduan yang terpadu secara nasional.
=== Strategi Trek 3 ===
==== ProyekDaerah Percontohan ====
Untuk mencapai arahan yang bermanfaat bagi implementasi skala sub-nasional, sebuah proyekdaerah percontohan kemudian didesain dan dievaluasi untuk pelaksanaan inisiatif ''Open Governent ''di daerah''.'' ProyekDaerah percontohan'' ''adalah kesempatan pertama untuk mengetahui kapabilitas dari suatu sistem dan mengetahui secara langsung bagaimana proses implementasi suatu program atau sistem. Pada tahun 2013 ada 3 daerah yang terpilih menjadi daerah percontohan pelaksanaan inisiatif ''Open GovernementGovernment''. Adanya proyek percontohan ini dapat membantu menemukan permasalahan dan solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi hambatan keterbukaan. Harapannya adalah dapat menjadi contoh bagi daerah lain dan apabila sistem atau program tersebut berhasil maka dapat diimplementasikan ke daerah atau lembaga lain dengan beberapa modifikasi untuk memaksimalkan manfaat.
 
Implementasi ''Open GovernementGovernment ''di daerah proyek percontohan'' ''terutama menekankan pada 5 tantangan yang ada yaitu peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan integritas publik, peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya, peningkatan lingkungan yang lebih aman, dan peningkatan akuntabilitas sektor swasta. Kelima tantangan tersebut dijawab melalui proyekdaerah perontohanpercontohan yang secara garis besar terbagi menjadi beberapa fase aktivitas antara lain pemilihan daerah percontohan, desain solusi OGI, serta implementasi dan evaluasi.
Sebagai langkah awal, implementasi gerakan OGI melalui proyek percontohan dilakukan di tiga daerah yaitu Kota Ambon, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Provinsi Kalimantan Tengah. Pemilihan dilakukan oleh Tim Inti OGI dengan mempertimbangkan beberapa kriteria. Kota Ambon dapat menjadi satu-satunya daerah proyek percontohan tingkat kota antara lain karena meraih Innovative Governement Award dari Kementrian Dalam Negeri Tahun 2010, memiliki sistem manajemen finansial publik terbaik menurut Bank Dunia tahun 2009, dan nominasi PU Award 2010 Penataan Ruang Berkelanjutan. ▼
 
▲Sebagai langkah awal, implementasi gerakan OGI melalui proyekdaerah percontohan dilakukan di tiga daerah yaitu Kota Ambon, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Pemilihan dilakukan oleh Tim Inti OGI dengan mempertimbangkan beberapa kriteria. Kota Ambon dapat menjadi satu-satunya daerah proyekdaerah percontohan tingkat kota antara lain karena meraih ''Innovative GovernementGovernment Award ''dari KementrianKementerian Dalam Negeri Tahun 2010, memiliki sistem manajemen finansial publik terbaik menurut Bank Dunia tahun 2009, dan nominasi PU Award 2010 Penataan Ruang   Berkelanjutan.
Provinsi Kalteng terpilih karena beberapa alasan antara lain telah memiliki Komisi Informasi Daerah, Peringkat 1 Indeks Demokrasi Indonesia 2009, menjadi nominasi Innovative Government Awards 2011 dan sejalan dalam prinsip keterbukaan melalui skema REDD+. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Pemkab Inhu) terpilih karena pencapaiannya menjadi peringkat 2 nasional PTSP 2011 tingkat kabupaten serta kepemimpinan daerah yang progresif.▼
 
▲Provinsi Kalteng terpilih karena beberapa alasan antara lain telah memiliki Komisi Informasi Daerah, Peringkat 1 Indeks Demokrasi Indonesia 2009, menjadi nominasi ''Innovative Government Awards 2011'' dan sejalan dalam prinsip keterbukaan melalui skema REDD+. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Pemkab Inhu) terpilih karena pencapaiannya menjadi peringkat 2 nasional PTSP 2011 tingkat kabupaten serta kepemimpinan daerah yang progresif.
 
Diluar kriteria sebagaimana disebutkan diatas, terdapat kriteria tambahan dalam pemilihan 3 daerah tersebut yaitu: daerah terpilih harus diluar Jawa. Diharapkan dari keberhasilan program pilot project tersebut akan menginspirasi daerah lain yang memiliki infrastruktur serupa bahkan lebih baik bahwa dengan komitmen kuat implementasi program OGI bisa dijalankan.
==== Inisiatif Baru ====
Dalam rangka giat mendorong semangat keterbukaan yang tidak terbatas pada kalangan instansi pemerintahan, OGI melakukan inovasi-inovasi untuk mengaktifkan pemerintah menjadi lebih terbuka dan melibatkan publik bersama-sama mendorong pemerintahan yang terbuka.
 
===== Kompetisi OGI 2012 =====
===== [[http://www.youtube.com/watch?v=8EEq01as1-4|Kompetisi OGI 2012]] =====
Merupakan ajang penanaman nilai-nilai keterbukaan yang diwujudkan secara nyata dalam bentuk layanan pemerintah. Kompetisi OGI melibatkan antar-unit layanan publik yang dari 34 kementerian/lembaga dan mengikutsertakan 62 layanan publik. Kompetisi ini telah membangun semangat bersaing positif antara kementerian/lembaga selama 3 bulan periode lomba (April–Agustus 2012) dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Penghargaan kepada 10 Unit Layanan Paling Progresif diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI.
===== ''[[http://modelogp.org/|Model Open Government Indonesia]]''[[http://modelogp.org/| (MOGP)]] =====
MOGP adalah sebuah kompetisi dalam bentuk konferensi yang mensimulasikan pertemuan OGP. Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam gerakan keterbukaan pemerintah baik di Indonesia maupun di dunia. Melalui MOGP, anak-anak muda diajak untuk mengenal prinsip-prinsip pemerintah terbuka dan terlibat dalam penyuaraan aspirasi anak muda dalam mendorong pemerintahan yang terbuka. Seluruh peserta akan mengikuti konferensi sebagaimana lazimnya Pertemuan Tingkat Tinggi OGP yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan OMS. Artinya, peserta konferensi diberikan peran sebagai perwakilan pemerintah atau OMS suatu Negara untuk membahas isu-isu dari negara yang diwakili dalam tatanan pemikiran global untuk mencari solusi dan berkomitmen bersama dalam mendorong keterbukaan pemerintah. Konferensi MOGP 2013 adalah yang pertama di dunia dan Indonesia dan pemenangnya bergabung dengan delegasi Indonesia menghadiri OGP Summit 2013 di London pada Oktober-November 2013.
===== ''e-Transparency Award'' =====
Program ini merupakan kerjasama antara UKP-PPP dan ''Paramadina Public Institute and Policy'' (PPIP) dimanadengan UKP-PPP. PPIP berperan dalamsebagai operasionalisasipenanggung jawab dan secara teknis menjalankanpelaksana program ini sepanjanghingga akhir 2013-2014. Tujuannya adalah membantu kementerian dan lembaga menyediakan dan mengelola informasi dalam situsnya sesuai dengan amanat UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kompetisi ini telah secara signifikan mendorong perbaikan situs Kementerian dan Lembaga.
===== Kontes Inovasi Solusi 2014: “SOLUSIMU, Ayo Berinovasi!” =====
Kontes ini bertujuan melibatkan publik dalam memberikan solusi yang inovatif untuk pemerintah yang lebih baik., sebagai wadah aspirasi masyarakat. Selain tentunya mendorongtentunyamendorong kepedulian mayarakat untuk mendukung dan terlibat dalam gerakan keterbukaan, OGI. Pada kontes ini ada dua jenis solusi yang diharapkan yaitu solusi inovasi dalam bentuk '''ide''' dan solusi komunikasi dalam bentuk '''infografis.''' SebisaHasil mungkinkumpulan solusi dariyang disampaikan publik iniakan diharapkanmenjadi dapatbahan diimplementasikanmasukan olehdalam pemerintahperumusan sesuairencana denganaksi kapasitasOGI kementerian/lembagatahun 2014 - 2015. Karya infografis dari kompetisi ini juga langsung dikomunikasikan kepada Kementerian/daerahLembaga dan Pemda terkait agar bias memanfaatkan karya tersebut dalam rangka meningkatkan layanan publiknya. KontesLebih jauh lagi, kontes ini merupakan terobosan dari, oleh dan untuk bangsa; yangdan pertamamenjadi dievent Indonesiaterobosan bahwadimana publik secara umum dilibatkan dalamPemerintah pemerintahansebagai bagian dari solusi penyelesaian masalah yang ada.▼
Suksesnya MOGP sebagai perintis awal keterbukaan pemerintah dalam melibatkan generasi muda memunculkan inovasi baru untuk melibatkan publik secara keseluruhan dalam lingkaran gerakan keterbukaan.
 
▲Kontes ini bertujuan melibatkan publik dalam memberikan solusi yang inovatif untuk pemerintah yang lebih baik., sebagai wadah aspirasi masyarakat. Selain tentunya mendorong kepedulian mayarakat untuk mendukung dan terlibat dalam gerakan keterbukaan, OGI. Pada kontes ini ada dua jenis solusi yang diharapkan yaitu solusi inovasi dalam bentuk ide dan solusi komunikasi dalam bentuk infografis. Sebisa mungkin solusi dari publik ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh pemerintah sesuai dengan kapasitas kementerian/lembaga/daerah terkait. Kontes ini merupakan terobosan dari, oleh dan untuk bangsa; yang pertama di Indonesia bahwa publik secara umum dilibatkan dalam pemerintahan.
 
== Aktivitas OGI ==
Baris 84:
==== Peningkatan Portal Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Publik ====
Program peningkatan portal satulayanan.net dan satupemerintah.net terus dilakukan untuk menunjang keterbukaan informasi pelayanan publik dan kepemerintahan (organisasi, program, anggaran, kinerja) agar dapat mengoptimalkan keterlibatan publik dalam pengawasan pembangunan. Saat ini satulayanan.net telah memiliki lebih dari 190 informasi layanan publik dan pada Februari 2014 mendatang akan diluncurkan wajah baru satupemerintah.net.
==== Media dan Jejaring Sosial =====
OGI memiliki situs informasi www.opengovindonesia.org dan juga beragam media sosial seperti facebook, twitter dan youtube. Semua ini dibuat untuk mendorong eksistensi OGI dalam menyuarakan semangat keterbukaan melalui peran publik untuk turut mendukung aktivitas positif OGI mencapai tujuan utamanya. Setiap aktivitas OGI dipublikasikan melalui media dan jejaring sosial ini agar semakin banyak masyarakat yang tahu, paham dan ingin turut berperan dalam gerakan keterbukaan pemerintah.
 
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Open_Government_Indonesia"