Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
buat |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 1:
'''Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum''' atau biasa disingkat '''DKPP''' adalah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (''check and balance'') kinerja dari [[KPU]] dan [[Bawaslu]] serta jajarannya. DKPP bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran [[kode etik]] yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. DKPP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 109 tentang Penyelenggara [[Pemilu]]. DKPP resmi dibentuk pada 12 Juni 2012, terdiri dari 7 anggota yang berasal dari unsur KPU dan Bawaslu masing-masing satu orang, unsur tokoh masyarakat yang diajukan oleh [[DPR]] tiga orang dan unsur tokoh masyarakat yang diajukan oleh [[Pemerintah Indonesia|Pemerintah]] dua orang.<ref>[http://mediacenter.kpu.go.id/berita/1328-presiden-sby-ambil-sumpah-7-anggota-dkpp.html Presiden SBY Ambil Sumpah 7 Anggota DKPP]</ref>
==
Keberadaan DKPP bukanlah hal baru karena sebelumnya sudah ada yang namanya Dewan Kehormatan [[Komisi Pemilihan Umum]] (DK KPU) sejak 2008. DK KPU adalah institusi etik difungsikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara. Namun, wewenangnya tidak begitu kuat, lembaga ini hanya difungsikan memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi pada KPU dan bersifat [[ad hoc]].
DK KPU dari sisi kompetensi keanggotaan cukup baik tetapi dari aspek struktural kurang seimbang karena didominasi oleh penyelenggara Pemilu. DK KPU beberapa kali dipimpin oleh Prof. Dr. [[Jimly Asshiddiqie]], SH., dan prestasinya pun tidak mengecewakan publik termasuk pemerintah dan DPR memberikan apresiasi yang positif. Terobosan memberhentikan beberapa anggota KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota termasuk salah satu mantan anggota KPU 2010 memberi harapan baru bagi publik pada perubahan.
Dari prestasi yang dianggap baik inilah Pemerintah, DPR, lembaga yudikatif dan lembaga-lembaga pemantau Pemilu sontak mendorong misi mulia ini dengan meningkatkan kapasitas wewenang dan memastikan institusi ini jadi tetap dan tidak hanya menangani kode etik pada KPU tapi juga Bawaslu di tiap tingkatan lewat produk hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. DKPP akhirnya secara resmi lahir pada 12 Juni 2012.
== Lihat pula ==
* [[Komisi Pemilihan Umum]]
* [[Badan Pengawas Pemilihan Umum]]
== Referensi ==
{{reflist}}
== Pranala luar ==
* {{official|www.dkpp.go.id}}
* [http://megapolitan.kompas.com/read/2012/06/13/20055869/DKPP.Dibentuk.Sebagai.Pengawas.KPU.dan.Bawaslu DKPP Dibentuk Sebagai Pengawas KPU dan Bawaslu] – Berita di situs Kompas
{{Indonesia-stub}}
| |||