Revisi per 19 Agustus 2014 16.28 sunting Toonyf (bicara \| kontrib) 2.697 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 25 Agustus 2014 16.51 sunting balikkan Toonyf (bicara \| kontrib) 2.697 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Revisi selanjutnya →
Baris 16: Pada masa pemerintahan [[Soeharto]], konsep ini mengalami perubahan dan menjadikan TNI secara organisatoris (bukan perorangan) menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan seperti [[menteri]], [[gubernur]], [[bupati]], serta lembaga-lembaga legislatif dalam wadah Fraksi ABRI/TNI. ==Penerapan== Melalui dwifungsi dan "Orde Baru" sebagai kendaraan politik, [[Golkar]], tentara bisa masuk dalam semua jaring lapisan masyarakat Indonesia, dengan cara ini yang mencapai puncaknya pada 1990-an, namun masih tetap kuat setelahnya. Para perwira militer selama kepresidenan Soeharto memegang posisi kunci dalam semua tingkat pemerintahan di Indonesia, termasuk walikota, pemerintah provinsi, duta besar, perusahaan milik negara, peradilan, dan kabinet Soeharto. Presiden saat ini, [[Susilo Bambang Yudhoyono]] adalah mantan perwira tentara. ==Akhir==

Dwifungsi: Perbedaan antara revisi