Konvergensi Masyarakat Analog dan Digital di Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
12pandu dn (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
12pandu dn (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 12:
== Fungsi Kontrol Teknologi Komunikasi di Indonesia: RUU Pilkada ==
[[Teknologi]] [[komunikasi]] juga digunakan sebagai sarana untuk mengawasi [[pemerintahan]] di [[Indonesia]]. Peristiwa terbaru yang menjadi salah satu tonggak penting dalam penggunaan teknologi komunikasi sebagai sarana mengawasi [[pemerintahan]] adalah ketika proses pengesahan [[RUU]] Pemilihan [[Kepala Daerah]]([[Pilkada]]) yang akhirnya memunculkan sebuah ''trending topic'' di [[twitter]] yaitu #ShameOnYouSBY. ''Trending topic'' merupakan sebuah [[respon]] dari para [[pengguna]] [[media sosial]] (netizen) Indonesia terkait dengan hasil voting [[RUU]] [[Pilkada]] di [[DPR RI]] yang memenangkan Pilkada tingkat [[Bupati]]/[[Walikota]] dan [[Gubernur]] melalui [[DPRD]]. Keputusan ini didukung oleh [[Koalisi Merah Putih]] yang memenangkan 226 suara. Sedangkan opsi yang mendukung [[Pilkada]] langsung didukung oleh Koalisi Indonesia Hebat dengan 135 suara.
''Trending Topic'' #[[ShameOnYouSBY]] muncul karena aksi ''walk out'' yang dilakukan oleh anggota [[Fraksi]] [[Partai Demokrat]] karena opsi yang diusungnya yaitu [[pilkada]] langsung dengan sepuluh syarat tidak diakomodasi oleh Pimpinan [[Rapat]] Paripurna. Keputusan walk out [[Fraksi]] [[Partai Demokrat]] ini dianggap sebagai hal yang menyimpang dari keputusan Ketua Umum [[Partai Demokrat]] yang juga [[Presiden Republik Indonesia]] yaitu [[Susilo Bambang Yudhoyono]](SBY) yang sudah menginstruksikan kader-kadernya untuk mendukung pemilihan [[kepala daerah]] secara langsung. Melihat [[realita]] ini, [[pengguna]] [[twitter]] (netizen) di [[Indonesia]] menyampaikan protesnya melalui [[media sosial]] tersebut dengan menggunakan hash tag #[[ShameOnYouSBY]]. [[Presiden]] [[SBY]] dianggap tidak berpihak kepada [[rakyat]] dan sudah mengkhianati [[demokrasi]] langsung yang sudah berjalan selama sepuluh tahun. Presiden SBY yang sedang berada di [[Amerika Serikat]] menyatakan kekecewaannya atas disahkan [[RUU]] [[Pilkada]] yang meloloskan opsi pemilihan [[kepala daerah]] melalui [[DPRD]]. Aksi kekesalan masyarakat tidak hanya disampaikan melalui [[twitter]] dengan [[tagar]] #[[ShameOnYouSBY]] sebagai ''trending topic'', berbagai [[meme]] (gambar bertulisan) yang disebarkan melalui berbagai [[media sosial]] juga digunakan sebagai sarana pelampiasan kekesalan [[masyarakat]] atas sikap [[Presiden]] [[SBY]] yang dianggap tidak memihak [[rakyat]] untuk terus mendukung [[pilkada]] langsung. Berbagai aksi kekesalan masyarakat yang dilampiaskan melalui [[media sosial]] dan [[meme]] atas diloloskannya [[RUU]] [[Pilkada]] dengan opsi pemilihan [[kepala daerah]] melalui [[DPRD]] merupakan bentuk dari fungsi pengawasan masyarakat terhadap [[pemerintah]] di [[era]] [[digital]].
''Hash tag'' #
== Konvergensi Masyarakat Analog dan Digital di Indonesia ==
Konvergensi merupakan sebuah titik yang mempertemukan dua pihak. Terkait dengan [[teknologi]] [[komunikasi]] [[masyarakat]] [[Indonesia]], maka masyarakat yang menggunakan teknologi [[analog]] akan bertemu dengan masyarakat pengguna teknologi [[digital]]. Salah satu konteks terkini terkait dengan konvergensi masyarakat analog dan digital dapat dilihat pada pengesahan [[RUU]] [[Pilkada]]. Masyarakat yang berdemonstrasi menggunakan spanduk pada siang harinya melakukan sebuah sinergitas dengan masyarakat lainnya khususnya netizen yang menggunakan teknologi komunikasi digital melalui [[twitter]] untuk terus melakukan [[protes]] terhadap pengesahan RUU Pilkada. Hal penting terkait dengan [[konsep]] konvergensi ini adalah adanya aksi yang melibatkan masyarakat secara luas yang menggunakan teknologi komunikasi, baik analog maupun digital, untuk mencapai tujuan yang sama dalam hal ini pengesahan RUU Pilkada.
|