Revisi per 28 November 2014 07.14 sunting Arupako (bicara \| kontrib) Peninjau 9.079 suntingan k →Tugas pokok dan kewenangan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 28 November 2014 07.15 sunting balikkan Arupako (bicara \| kontrib) Peninjau 9.079 suntingan kTidak ada ringkasan suntingan Revisi selanjutnya →
Baris 1: '''Pejabat pengadaan''' adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanaan [[~~Pengadaan~~pengadaan ~~Langsung~~langsung]]. <ref name="perpres">[http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/1_NGbYwGXOImvohABMovBxGVfBqRsOzjMi.pdf Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Pasal 1 angka 9 dan Pasal 17 ayat 2 huruf h]</ref> ==Tugas pokok dan kewenangan== # Menetapkan penyedia barang jasa berupa [[pengadaan langsung]] . #* Untuk paket pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); <ref name="perpres"/> #* Untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) <ref name="perpres"/> Baris 9: # Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada [[Pengguna Anggaran]] atau [[Kuasa Pengguna Anggaran]]<ref name="perpres"/> Selain tugas pokok dan kewenangan diatas, ~~'''Pejabat~~pejabat pengadaan~~'''~~ juga dapat melakukan pengkajian ulang atas rencana umum pengadaan dalam rapat koordinasi sesuai dengan undangan [[Pejabat Pembuat Komitmen]]<ref name="perka"> [http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/file/09012013155917LAMPIRAN%20PERKA%20LKPP%20NO%2014_2012%20TENTANG%20PETUNJUK%20TENIS%20PERPRES%2070.pdf Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012]</ref> ==Rujukan==

Pejabat pengadaan: Perbedaan antara revisi