Kamerun: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 59:
*[[Provinsi Selatan, Kamerun|Provinsi Selatan]]
*[[Provinsi Barat Daya, Kamerun|Provinsi Barat Daya]]
== Politik dan pemerintahan ==
[[Image:PaulBya Lula April 10 2005.jpg|thumb|left|Presiden Kamerun [[Paul Biya]] disambut oleh Presiden Brazil [[Luiz Inácio Lula da Silva]] pada 2005]]
[[Presiden Kamerun]] adalah kepala negara Kamerun dan memiliki kekuasaan yang luas untuk menciptakan kebijakan, mengatur badan-badan pemerintah, mengepalai [[militer Kamerun|angkatan bersenjata]], membicarakan dan mengesahkan perjanjian, dan menyatakan keadaan darurat.<ref>"Background Notes: Cameroon; Neba 250.</ref> Presiden menunjuk pejabat-pejabat negara di semua tingkat, mulai dari [[Perdana Menteri Kamerun|perdana menteri]] (kepala pemerintahan) sampai gubernur provinsi, pejabat divisi, dan anggota lembaga perwakilan kota-kota besar. Presiden dipilih secara langsung setiap tujuh tahun. Di kota-kota kecil, penduduk memilih walikota. Korupsi tersebar di semua tingkat pemerintahan. Pada 1997, Kamerun mendirikan kantor-kantor anti korupsi di 29 kementrian, tapi hanya 25% yang bekerja,<ref name="IRIN">IRIN, "New anti-corruption drive"</ref> dan pada 2006, [[Transparency International]] menempatkan Kamerun di posisi 138 dari 163 negara.<ref>2006 Corruption Perceptions Index 2006</ref> Pada [[18 Januari]] [[2006]], Biya memulai gerakan anti korupsi di bawah pengawasan [[National Anti-Corruption Observatory]].<ref name="IRIN"/>
[[Image:Statue d'un chef coutumier à Bana.jpg|thumb|right|Patung seorang tetua di [[Bana, Kamerun|Bana]], Provinsi Barat]]
Sistem hukum Kamerun didasarkan pada [[hukum di Perancis]] dengan pengaruh common law.<ref name="CIA">"Cameroon", ''The World Factbook''</ref> Walaupun independen, lembaga yudikatif berada di bawah lembaga eksekutif [[Menteri Kehakiman Kamerun|Kementrian Kehakiman]].<ref name="State Dept">"Background Note: Cameroon"</ref> Presiden menunjuk hakim di semua tingkat pemerintahan. Lembaga yudikatif dibagi menjadi tribunal, [[Pengadilan Banding Kamerun|pengadilan banding]], dan [[Mahkamah Agung Kamerun|mahkamah agung]]. Majelis Nasional memilih anggota [[Pengadilan Tinggi (Kamerun)|Pengadilan Tinggi]] yang mengadili pejabat-pejabat tinggi negara bila mereka dituduh membahayakan keamanan nasional.
Berbagai organisasi hak asasi manusia menuduh polisi dan militer menyiksa tersangka kriminal, etnis minoritas, [[Hak LGBT di Kamerun|kaum homoseksual]], dan aktivis politik.<ref>"Cameroon", Amnesty International; "Cameroon (2006)", Freedom House; "Cameroon", Country Reports on Human Rights Practices, U.S. Department of State; "Elections to the Human Rights Council", Amnesty International</ref> Penjara diisi terlalu penuh dan kekurangan makanan dan fasilitas medis,<ref name="EHRC">"Elections to the Human Rights Council"</ref><ref name="Human Rights Report">"Cameroon", Country Reports on Human Rights Practices</ref> dan penjara yang dikepalai oleh pemimpin tradisional di utara dituduh menahan lawan politik karena desakan pemerintah.<ref name="Freedom House">"Cameroon (2006)", Freedom House</ref> Namun, sejak awal tahun 2000-an, banyak polisi telah dihukum karena pelanggaran hukum.<ref name="Human Rights Report"/>
[[Majelis Nasional Kamerun|Majelis Nasional]] membuat hukum. Badan ini terdiri dari 180 anggota yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun dan bersidang 3 kali setahun. Hukum disahkan oleh pemungutan suara mayoritas. Badan ini jarang menolak hukum yang diusulkan oleh presiden.<ref name="State Dept"/> Konstitusi 1996 mendirikan parlemen majelis rendah, yaitu Senat yang beranggotakan 100 orang. Namun lembaga ini belum pernah digunakan.<ref name="CIA"/> Pemerintah mengakui kekuasaan pemimpin tradisional, [[fon]], dan [[lamido|lamibe]] untuk memerintah di tingkat lokal dan untuk menyelesaikan persengketaan sepanjang keputusan mereka tidak berlawanan dengan hukum nasional.<ref>"Background Note: Cameroon"; Neba 252</ref>
Partai Presiden Paul Biya, [[Cameroon People's Democratic Movement]] (CPDM) adalah satu-satunya partai politik yang sah sampai Desember 1990. Berbagai partai politik etnis dan agama telah muncul sejak saat itu. Oposisi utama adalah [[Social Democratic Front]] (SDF), didukung sebagian besar oleh daerah Anglophone dan dipimpin oleh [[John Fru Ndi]].<ref>West 11</ref> Biya dan partainya telah mengendalikan kepresidenan dan Majelis Nasional dalam pemilu-pemilu nasional, tapi lawan-lawan politiknya menuduh bahwa hal ini tidak adil.<ref name="DeLancey 9"/> Berbagai organisasi HAM menuduh pemerintah menekan kebebasan kelompok oposisi dengan mencegah demonstrasi, membubarkan pertemuan, dan menangkap para pemimpin dan wartawan oposisi.<ref name="Amnesty">"Cameroon", Amnesty International</ref><ref name="Freedom House"/> [[Freedom House]] memberi Kamerun peringkat "not free" dalam hal hak politik dan kebebasan sipil.<ref>Kamerun mendapat peringkat 6 dalam kedua kategori dari skala 1 sampai 7, dengan 1 adalah "most free" dan 7 adalah "least free". "Cameroon (2006)", Freedom House</ref> [[Pemilihan umum parlemen Kamerun, 2007|Pemilu parlemen]] terakhir diadakan pada [[22 Juli]] [[2007]].<ref>Kandemeh</ref>
Kamerun adalah anggota [[Commonwealth of Nations]] dan [[Francophonie|La Francophonie]]. [[Hubungan luar negeri Kamerun|Hubungan luar negeri]] mereka mengikuti sekutu terdekat mereka, [[Perancis]].<ref>DeLancey and DeLancey 126; Ngoh 328.</ref> Negara ini juga sangat bergantung pada Perancis dalam hal pertahanan,<ref name="State Dept"/> walaupun pengeluaran militer tinggi dibandingkan dengan sektor pemerintahan lain.<ref>DeLancey and DeLancey 30</ref> Biya telah berselisih dengan pemerintah [[Nigeria]] dalam hal kepemilikan semenanjung [[Bakassi]] dan dengan presiden [[Gabon]] [[Omar Bongo|El Hadj Omar Bongo]] mengenai urusan pribadi.<ref>West 11</ref> Walaupun demikian, perang saudara adalah ancaman utama dalam negeri, karena ketegangan antara kaum Kristen dan Muslim dan antara kaum Anglophones dan Francophones.<ref>MacDonald 69</ref>
== Pendidikan dan kesehatan ==
| |||