Ketuanan Melayu: Perbedaan antara revisi

[[Image:Hisham Keris.jpeg|thumb|200px| Ketua pemuda [[ Organisasi Nasional Melayu Bersatu]] (UMNO) [[Hishammuddin Hussein]] mengacung-acungkan [[keris]], sebuah aksi yang dilihat oleh sebagian orang sebagai pertahanan terhadap ''ketuanan Melayu''.]]

 

 

Walaupun gagasan ini telah ada sebelum Malaysia merdeka, frasa ''ketuanan Melayu'' sendiri tidak pernah mencuat sampai awal tahun 2000-an. Suara oposisi paling besar terhadap konsep ini datang dari partai-partai non-Melayu seperti [[Partai Aksi Demokratik]] (DAP). Pemikiran atas supremasi Melayu mendapat perhatian publik pada tahun 1940-an, ketika warga Melayu membentuk organisasi yang memprotes pebentukan [[Malayan Union]] (Persatuan Malaya) dan kemudian memperjuangkan kemerdekaan. Pada tahun 1960-an, terdapat usaha yang keras menentang konsep ''ketuanan Melayu'' yang dipimpin oleh [[Partai Aksi Demokratik]] (PAP) dari [[Singapura]] — yang menjadi salah satu negara bagian dari Malaysia dari tahun 1963 sampai 1965 — dan oleh DAP setelah Singapura memisahkan diri. Namun konstitusi yang berhubungan dengan ''ketuanan Melayu'' semakin dikukuhkan setelah [[Insiden 13 Mei|kerusuhan rasial 13 Mei]] tahun [[1969]] yang diikuti kampanye pemilu yang memfokuskan pada isu hak-hak non-Melayu dan ''ketuanan Melayu''. Periode ini nampak dengan munculnya kelompok "[[Ultra(Malaysia)|Ultra]]" yang mengajukan sebuah pemerintahan satu partai yang dipimpin oleh UMNO dan peningkatan tekanan pada konsep orang Melayu sebagai "rakyat Malaysia" yang sebenarnya.