Revisi per 9 Maret 2007 06.59 sunting Aday (bicara \| kontrib) 8.676 suntingan k ~kat ← Revisi sebelumnya		Revisi per 7 September 2007 03.44 sunting balikkan 222.124.209.2 (bicara) →‎Parpol Peserta Pemilu 1971 Revisi selanjutnya →
Baris 6: Pemilu 1955 diikuti oleh 172 Parpol kontestan [[Pemilu]]. Empat partai besar diantaranya yaitu: [[PNI]] (22,3 %), [[Masyumi]] (20,9%), [[Nahdlatul Ulama]] (18,4%), dan [[PKI]] (15,4%). Daftar partai politik Indonesia ~~===Parpol Peserta Pemilu 1971===~~ Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia. Langsung ke: navigasi, cari Berikut adalah daftar partai politik di Indonesia, disusun berdasarkan keikutsertaannya dalam pemilihan umum. Daftar isi [sembunyikan] 1 Parpol Peserta Pemilu pra-2004 1.1 Parpol Peserta Pemilu 1955 1.2 Parpol Peserta Pemilu 1971 1.3 Parpol Peserta Pemilu 1977-1997 1.4 Parpol peserta Pemilu 1999 2 Parpol Peserta Pemilu 2004 3 Pranala luar [sunting] Parpol Peserta Pemilu pra-2004 [sunting] Parpol Peserta Pemilu 1955 Pemilu 1955 diikuti oleh 172 Parpol kontestan Pemilu. Empat partai besar diantaranya yaitu: PNI (22,3 %), Masyumi (20,9%), Nahdlatul Ulama (18,4%), dan PKI (15,4%). [sunting] Parpol Peserta Pemilu 1971 Pemilu 1971 diikuti oleh sepuluh kontestan: ~~# Partai Katolik~~ #Partai Katolik Partai Syarikat Islam Indonesia # Partai Nahdlatul Ulama # Partai Muslimin Indonesa # Golongan Karya # Partai Kristen Indonesia # Partai Musyawarah Rakyat Banyak # Partai Nasional Indonesia # Partai Islam PERTI # Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia [sunting] Parpol Peserta Pemilu 1977-1997 Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 diikuti oleh tiga kontestan yang sama, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan Golongan Karya Partai Demokrasi Indonesia [sunting] Parpol peserta Pemilu 1999 Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik, antara lain: Partai Indonesia Baru Partai Kristen Nasional Indonesia Partai Nasional Indonesia Partai Aliansi Demokrat Indonesia Partai Kebangkitan Muslim Indonesia Partai Ummat Islam Partai Kebangkitan Umat Partai Masyumi Baru Partai Persatuan Pembangunan Partai Syarikat Islam indonesia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Abul Yatama Partai Kebangsaan Merdeka Partai Demokrasi Kasih Bangsa Partai Amanat Nasional Partai Rakyat Demokrat Partai Syarikat Islam Indonesia - 1905 Partai Katolik Demokrat Partai Pilihan Rakyat Partai Rakyat Indonesia Partai Politik Islam Indonesia Masyumi Partai Bulan Bintang Partai Solidaritas Pekerja Partai Keadilan Partai Nahdlatul Ummat Partai Nasional Indonesia - Front Marhaenis Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia Partai Republik Partai Islam Demokrat Partai Nasional Indonesia - Massa Marhaen Partai Musyawarah Rakyat Banyak Partai Demokrasi Indonesia Partai Golongan Karya Partai Persatuan Partai Kebangkitan Bangsa Partai Uni Demokrasi Indonesia Partai Buruh Nasional Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong Partai Daulat Rakyat Partai Cinta Damai Partai Keadilan dan Persatuan Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia Partai Nasional Bangsa Indonesia Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia Partai Nasional Demokrat Partai Umat Muslimin Indonesia Partai Pekerja Indonesia [sunting] Parpol Peserta Pemilu 2004 1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Didirikan: Jakarta, 20 Mei 2002 Asas: Marhaenisme Ajaran Bung Karno Ketua Umum: DM Sukmawati Soekarnoputri Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 24 provinsi 2. Partai Buruh Sosial Demokrat Didirikan: Jakarta, 1 Mei 2001 Asas: Pancasila dan UUD 1945 Ketua Umum: Muchtar Pakpahan Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi 3. Partai Bulan Bintang Didirikan: Jakarta, 17 Juli 1998 Asas: Islam Ketua Umum: Yuzril Ihza Mahendra Keterangan: Electoral Threshold 4. Partai Merdeka Didirikan: Jakarta, 10 Oktober 2002 Asas: Pancasila Ketua Umum: Adi Sasono Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi 5. Partai Persatuan Pembangunan Didirikan: Jakarta, 5 Januari 1973 Asas: Islam Ketua Umum: Hamzah Haz Keterangan: Electoral Threshold 6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Didirikan: Jakarta, 23 Juli 2002 Asas: Pancasila Ketua Umum: M Ryaas Rasyid Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi 7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru Didirikan: Jakarta, 23 September 2002 Asas: Keadilan, Demokrasi, dan Kemakmuran Ketua Umum: Sjahrir Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi 8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Didirikan: Jakarta, 27 Juli 2002 Asas: Marhaenisme Ajaran Bung Karno Ketua Umum: Eros Djarot Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi 9. Partai Demokrat Didirikan: Jakarta, 9 September 2001 Asas: Pancasila Ketua Umum: S Budhisantoso Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 25 provinsi 10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Didirikan: Jakarta, 9 September 2002 Asas: Pancasila Ketua Umum: Jend TNI (Purn) Edi Sudrajat Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi 11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia Didirikan: Jakarta, 10 Januari 2003 Asas: Pancasila Ketua Umum: H Dimmy Haryanto Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi 12. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Didirikan: Jakarta, 5 Maret 2003 Asas: Islam Ketua Umum: KH Syukron Ma'mun Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi 13. Partai Amanat Nasional Didirikan: Jakarta, 23 Agustus 1998 Asas: Pancasila Ketua Umum: HM Amien Rais Keterangan: Electoral Threshold 14. Partai Karya Peduli Bangsa Didirikan: Jakarta, 9 September 2002 Asas: Pancasila Ketua Umum: Jend TNI (Purn) HR Hartono Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi 15. Partai Kebangkitan Bangsa Didirikan: Jakarta, 23 Juli 1998 Asas: Pancasila Ketua Umum: Alwi Abdurrahman Shihab Keterangan: Electoral Threshold 16. Partai Keadilan Sejahtera Didirikan: Jakarta, 20 April 2002 Asas: Islam Ketua Umum: Hidayat Nur Wahid Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi 17. Partai Bintang Reformasi Didirikan: Jakarta, 20 Januari 2002 Asas: Islam Ketua Umum: KH Zainuddin MZ Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi 18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Didirikan: Jakarta, 10 Januari 1973 Asas: Pancasila Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri Keterangan: Electoral Threshold 19. Partai Damai Sejahtera Didirikan: Jakarta, 1 Oktober 2001 Asas: Pancasila Ketua Umum: Ruyandi Hutasoit Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi 20. Partai Golongan Karya Didirikan: Jakarta, 20 Oktober 1964 Asas: Pancasila Ketua Umum: Akbar Tandjung Keterangan: Electoral Threshold 21. Partai Patriot Pancasila Didirikan: Jakarta, 1 Juni 2001 Asas: Pancasila Ketua Umum: KRMH Japto S Soerjosoemarno Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi 22. Partai Sarikat Indonesia Didirikan: Surabaya, 17 Desember 2002 Asas: Pancasila Ketua Umum: H Rahardjo Tjakraningrat Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi 23. Partai Persatuan Daerah Didirikan: Jakarta, 18 November 2002 Asas: Pancasila Ketua Umum: Oesman Sapta Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi 24. Partai Pelopor Didirikan: Jakarta, 29 November 2002 Asas: Pancasila Ketua Umum: Rachmawati Soekarnoputri Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi (Keterangan: Nama ketua umum yang dicantumkan pada tabel di atas adalah ketua umum saat pemilu 2004) [sunting] Pranala luar Wikisource memiliki naskah atau teks asli yang berkaitan dengan: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002Diperoleh dari "http://wiki-indonesia.club/wiki/Daftar_partai_politik_Indonesia" Kategori: Partai politik di Indonesia TampilanArtikel Pembicaraan Sunting ↑Versi terdahulu Peralatan pribadiMasuk log / buat akun Navigasi Halaman Utama Portal komunitas Peristiwa terkini Perubahan terbaru Halaman sembarang Bantuan Donasi Warung Kopi Pencarian Kotak peralatan Pranala balik Perubahan terkait Pemuatan Halaman istimewa Versi cetak Pranala permanen Kutip artikel ini Hapus singgahan Kontributor halaman Subhalaman Peta artikel Halaman ini terakhir diubah pada 06:59, 9 Maret 2007. Seluruh teks tersedia sesuai dengan Lisensi Dokumentasi Bebas GNU Wikipedia® adalah merek dagang terdaftar dari Wikimedia Foundation, Inc. Kebijakan privasi Perihal Wikipedia Penyangkalan ===Parpol Peserta Pemilu 1977-1997===

Daftar partai politik di Indonesia: Perbedaan antara revisi