Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 156:
Depdagri menyatakan RUU Keistimewaan DIY sudah selesai tinggal diserahkan ke DPR RI. Targetnya sebelum Pilkada DIY, RUU itu sudah menjadi UU<ref>Kedaulatan Rakyat 31 Agustus 2007</ref>. Dan DPD RI pun mengesahkan Amandemen UU 3/1950 untuk selanjutnya diserahkan kepada DPR RI<ref>Kedaulatan Rakyat 20 September 2007</ref>. Akhirnya Sultan HB X pun berharap seluruh draft tersebut segera masuk ke DPR RI untuk dibahas dan segera diselesaikan. Mendagri Mardiyanto sendiri, menurut Sultan HB X, berharap sebelum akhir 2007 draft RUUK DIY sudah masuk ke DPR RI<ref>Kedaulatan Rakyat 22 September 2007</ref>.
==
# Achiel Suyanto. (2007) "Keistimewaan DIY dalam Tinjauan Sosio-Yuridis" ''Kedaulatan Rakyat'' (19 April 2007).
* P.J. Suwarno. (1994) ''Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974: sebuah tinjauan historis''. Yogyakarta: Kanisius▼
# HB X dalam Kedaulatan Rakyat 23 Mei 2007 [Sultan HB X Soal Kepemimpinan; Jangan Ada Dualisme di DIY]
* [[Soedarisman Poerwokoesoemo]]. (1984) ''Daerah Istimewa Yogyakarta''. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.▼
# HB X (2007) "Berbaktibagi Ibu Pertiwi". ''Kedaulatan Rakyat'' (9 April 2007).
* Peraturan tentang Pemerintahan Daerah (UU 22/1948; UU 1/1957; PenPres 6/1959; UU 18/1965; UU 5/1974; UU 22/1999; dan UU 32/2004)▼
# Joyokusumo dalam Kedaulatan Rakyat 03 Juli 2007 [Kesitimewaan Tidak di UU 3/50 ; DIY Bukan Monarkhi Konstitusi].
* Peraturan tentang pembentukan DIY, kabupaten dan kota dalam lingkungannya (UU 3/1950; UU 15/1950; UU 16/1950; UU 19/1950; PP 31/1950; PP 32/1950; UU 18/1951; UU Drt 5/1957; UU 14/1958)▼
# Joyokusumo (2007) "Kraton, Otonomi Daerah dan Good Governance di DIY (tulisan bersambung)" ''Kedaulatan Rakyat''(23,24,26 Februari 2007).
# Kedaulatan Rakyat 03 Juli 2007 [Kesitimewaan Tidak di UU 3/50 ; DIY Bukan Monarkhi Konstitusi].
# Kedaulatan Rakyat 05 Juni 2007 [Draft RUUK DIY Tak Minta Status Keistimewaan; Joyokusumo Tolak Konsep JIP].
# Kedaulatan Rakyat 09 April 2007 [Rakyat Bantul Siap Gelar ‘Pisowanan Agung’].
# Kedaulatan Rakyat 19 April 2007 [Jika Untuk Jabatan Lebih Tinggi Rakyat Dukung Langkah Sultan].
# Kedaulatan Rakyat 20 September 2007 [Hari Ini DPD Sahkan RUUK DIY ; Gubernur/Wagub DIY Dipilih Langsung].
# Kedaulatan Rakyat 22 September 2007 [Banyaknya Draft RUUK DIY; Memperkaya Materi Pembahasan].
# Kedaulatan Rakyat 31 Agustus 2007 [Sekjen Depdagri Pastikan : Pilkada DIY 2008 Gunakan UUK].
# Kompas 09 April 2007 [Posisi Sultan Harus di Atas Gubernur].
# Kompas 19 April 2007 [Sultan Akan Ke Kancah Nasional : penolakan jadi gubernur lagi merupakan hasil pergulatan panjang].
# Kompas Yogyakarta 09 April 2007A [Pernyataan Sultan, Sentilan bagi Masyarakat].
# Kompas Yogyakarta 09 April 2007B [Ulang Tahun Ngarso Dalem yang Sarat Makna].
# Kompas Yogyakarta 09 April 2007C [“Saya Merasa Terharu dan Bangga”].
# Kompas Yogyakarta 10 April 2007 [DPD akan menjaring aspirasi ke masyarakat].
# Kompas Yogyakarta 19 April 2007 [Indikator Kompas: Lebih Setuju Gubernur Dijabat Kalangan Keraton].
# Kompas Yogyakarta 20 April 2007 [Indikator Kompas: Fakta Sejarah Boboti Keistimewaan DIY].
▲
▲
▲
# Saafroedin Bahar et. al. (ed). (1993) ''Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 29 Mei 1945-19 Agustus 1945''. Edisi kedua. Jakarta: SetNeg RI.
▲
# UUD 1945 pertama (baca: sebelum perubahan) dan UUD 1945 kedua (baca: setelah perubahan ke 1-4)
== Rujukan ==
| |||