Gerakan perlawanan
Gerakan pemberontakan adalah sebuah upaya terorganisir oleh beberapa bagian populasi sipil dari sebuah negara untuk menggulingkan pemerintah yang berdiri sah atau penjajah dan untuk menganggu stabilitas dan tatanan sipil. Gerakan tersebut bertujuan untuk mencapai obyektivitasnya melalui penggunaan pemberontakan non-kekerasan (terkadang disebut pemberontakan sipil), atau menggunakan pasukan, baik secara bersenjata atau tak bersenjata, Dalam beberapa kasus, seperti halnya Norwegia pada Perang Dunia Kedua, gerakan pemberontakan yang menggunakan cara kekerasan maupun non-kekerasan, biasanya beroperasi di bawah organisasi dan tindakan yang berbeda dalam kawasan geografi atau fase yang berbeda pada sebuah negara.[1]
Catatan
- ^ On the relation between military and civil resistance in occupied Norway 1940–45, see Magne Skodvin, "Norwegian Non-violent Resistance during the German Occupation", in Adam Roberts (ed.), The Strategy of Civilian Defence: Non-violent Resistance to Aggression, Faber, London, 1967, pp. 136–53. (Also published as Civilian Resistance as a National Defense, Harrisburg, USA: Stackpole Books, 1968; and, with a new Introduction on "Czechoslovakia and Civilian Defence", as Civilian Resistance as a National Defence, Harmondsworth, UK/Baltimore, USA: Penguin Books, 1969. ISBN 0-14-021080-6.)
Referensi
- Gardam, Judith Gail (1993). Non-combatant Immunity as a Norm of International Humanitarian,Martinus Nijhoff ISBN 0-7923-2245-2.
- Ticehurst, Rupert. The Martens Clause and the Laws of Armed Conflict 30 April 1997, International Review of the Red Cross no 317, p. 125-134. ISSN 1560-7755