Nurdin Halid

Politisi dan pengusaha Indonesia

Nurdin Halid (lahir 17 November 1958) adalah seorang pengusaha, politisi, mantan atlet, dan penggerak koperasi Indonesia. Ia adalah Ketua Umum PSSI periode 2003-2011 dan pernah menjadi anggota DPR-RI dari Partai Golkar pada tahun 19992004. Kini Ia adalah Ketua Harian DPP Partai Golkar[1] dan Ketua Umum Dewan koperasi Indonesia (Dekopin)[2]

Nurdin Halid
Berkas:Nurdin halid.jpg
Nurdin Halid
Ketua Harian DPP Partai Golkar
Informasi pribadi
Lahir17 November 1958 (umur 66)
Indonesia Watampone, Sulawesi Selatan, Indonesia
Suami/istriAndi Nurbani
AnakAndi Nurhilda Daramata Asiah Indasari
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Sebagai Ketua PSSI

Nurdin terpilih sebagai Ketua PSSI pada tahun 2003. Ia dikenal sebagai ketua PSSI yang kontroversial. Dia menjalankan organisasi dari balik terali besi penjara, mengumumkan ide menaturalisasikan pemain asing, menambah jumlah peserta Liga Indonesia tiap tahun sehingga tidak ada klub yang terdegradasi, menentang penghentian pengucuran dana APBD untuk klub, dan mengurangi sanksi Persebaya yang sebelumnya terlibat kerusuhan pertandingan secara besar-besaran (dari larangan main di kandang selama dua tahun menjadi hanya larangan sebanyak 3 kali pertandingan kandang).

Status kriminal

Pada 13 Agustus 2007, Ia kembali divonis dua tahun penjara akibat tindak pidana korupsi dalam pengadaan minyak goreng.[3] Berdasarkan standar statuta FIFA, seorang pelaku kriminal tidak boleh menjabat sebagai ketua umum sebuah asosiasi sepak bola nasional.[4][5] Karena alasan tersebut, Nurdin didesak untuk mundur dari berbagai pihak[6][7][8]; Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI saat itu),[9] Ketua KONI,[10] dan bahkan FIFA[5][9][11] menekan Nurdin untuk mundur. FIFA bahkan mengancam untuk menjatuhkan sanksi kepada PSSI jika tidak diselenggarakan pemilihan ulang ketua umum.[12] Akan tetapi Nurdin bersikeras untuk tidak mundur dari jabatannya sebagai ketua PSSI, dan tetap menjalankan kepemimpinan PSSI dari balik jeruji penjara.[9][10][13][14] Agar tidak melanggar statuta PSSI, statuta mengenai ketua umum yang sebelumnya berbunyi "harus tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal" (bahasa Inggris: “They..., must not have been previously found guilty of a criminal offense....") diubah dengan menghapuskan kata "pernah" (bahasa Inggris: "have been previously") sehingga artinya menjadi "harus tidak sedang dinyatakan bersalah atas suatu tindakan kriminal" (bahasa Inggris: "... must not found guilty of a criminal offense...").[15][16] Setelah masa tahanannya selesai, Nurdin kembali menjabat sebagai ketua PSSI.[14][17]

Politisasi PSSI

Pada deklarasi calon gubernur Sulawesi Tenggara dari Partai Golkar, Nurdin Halid mengklaim 'sukses' tim nasional Indonesia pada Piala Suzuki AFF 2010 adalah karya Partai Golkar.[18][19][20] Hal ini bertentangan dengan Statuta FIFA yang melarang keras politisasi sepak bola.[21] Pernyataan tersebut dikecam oleh beberapa pihak, termasuk Sekretaris PSSI[22] dan Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.[23]

Kehidupan Pribadi

Dari perkawinannya dengan Andi Nurbani, dia memperoleh enam putra dan satu putri.

Referensi

  1. ^ Media, Kompas Cyber. "Novanto Tunjuk Idrus Marham sebagai Sekjen Golkar, Nurdin Halid Jadi Ketua Harian - Kompas.com". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2016-11-08. 
  2. ^ "Nurdin Halid tetap ketua umum Dekopin - ANTARA News". www.antaranews.com. Diakses tanggal 2016-11-08. 
  3. ^ "Nurdin Halid Divonis Dua Tahun Penjara". Antara. 14 September 2007. Diakses tanggal 9 Desember 2010. 
  4. ^ "Article 32. Composition". Standard Statutes (PDF). FIFA. hlm. 29. Diakses tanggal 2010-12-09. The members of the Executive Committee shall be no older than … [age to be completed by the Association] and no younger than … [age to be completed by the Association]. They shall have already been active in football, must not have been previously found guilty of a criminal offence and have residency within the territory of X. 
  5. ^ a b "PSSI Harus Harus Hindari Munaslub". Okezone. 2 November 2007. 
  6. ^ "Praktisi Olahraga: Nurdin Halid Harus Mundur Dari PSSI". Kapanlagi.com. 19 September 2007. 
  7. ^ "Nurdin Harus Segera Dicopot". Kompas. 26 Maret 2008. 
  8. ^ "Pengda PSSI DKI Setuju Desak Nurdin Mundur". Goal.com. 8 Mei 2008. 
  9. ^ a b c "Nurdin Halid Menolak Mundur dari PSSI". Antara. 2 November 2007. 
  10. ^ a b "Ketua KONI: PSSI Harus Pilih Ketua Baru". Tempo. 2 November 2007. 
  11. ^ "Menegpora Minta KONI Desak FIFA Soal Status Ketua Umum PSSI". Okezone. 1 November 2007. 
  12. ^ "FIFA Ancam Jatuhkan Sanksi Kepada PSSI". Tempo. 2 November 2007. 
  13. ^ "Nurdin Halid Menolak Mundur dari PSSI". Tempo. 2 November 2007. 
  14. ^ a b "Lindungi Indonesia dari Godaan Nurdin yang Terkutuk". Tribun News. 5 Desember 2010. 
  15. ^ "Soal Statuta FIFA, Nurdin Punya Kartu Truf". Okezone. 31 Maret 2010. 
  16. ^ "Inilah Rapor Merah Nurdin Halid". Goal.com. 7 Maret 2010. 
  17. ^ "Nurdin Langsung Aktif sebagai Ketua PSSI". Okezone. 27 November 2008. 
  18. ^ "Tempointeraktif.Com - Nurdin: Sukses Timnas Karya Golkar". tempointeraktif.com. Diakses tanggal 2011-01-19. 
  19. ^ "KOMPAS bola - Nurdin Halid Politisasi Sepak Bola!". bola.kompas.com. Diakses tanggal 2011-01-19. 
  20. ^ bola/liga-indonesia/11/01/18/159353-nurdin-halid-sukses-timnas-karena-saya-dan-golkar "Nurdin Halid: Sukses Timnas karena Saya dan Golkar" Periksa nilai |url= (bantuan). republika.co.id. Diakses tanggal 2011-01-19.  Teks "Republika Online " akan diabaikan (bantuan)
  21. ^ "Article 3. Neutrality and non-discrimination". FIFA Statutes August 2010 edition (PDF). FIFA. hlm. 10. Diakses tanggal 2011-01-19. Political and religious neutrality as well as the fi ght against racism and the punishment of any kind of discrimination is of great concern to FIFA. 
  22. ^ "detikSport : Bendahara PSSI: Sukses Timnas Bukan Hanya karena Golkar". us.detiksport.com. Diakses tanggal 2011-01-19. 
  23. ^ "Pramono: Nurdin Halid Egois dan Keblinger". metrotvnews.com. Diakses tanggal 2011-01-19. 

Pranala luar

Jabatan olahraga
Didahului oleh:
Agum Gumelar
Ketua Umum PSSI
2003—2011
Diteruskan oleh:
Agum Gumelar
(Ketua Komite Normalisasi PSSI)