Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU bertanggungjawab kepada Presiden. Komisioner KPPU berjumlah 9 orang, diangkat oleh Presiden Indonesia berdasarkan hasil Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saat ini KPPU diketuai oleh Kurnia Toha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU
Berkas:Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.jpg
Gambaran umum
Singkatan	KPPU
Didirikan	7 Juni 2000
Dasar hukum pendirian	Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Sifat	Independen
Struktur
Ketua	Kurnia Toha
Kantor pusat
Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120
Situs web
kppu.go.id

Lingkup Pengawasan

Perjanjian yang dilarang diantaranya yaitu:

• Oligopoli (Ps. 4)
• Penetapan Harga (Ps. 5-8)
• Pembagian Wilayah (Ps. 9)
• Pemboikotan (Ps. 10)
• Kartel (Ps. 11)
• Trust (Ps. 12)
• Oligopsoni (Ps. 13)
• Integrasi Vertikal (Ps. 14)
• Perjanjian Tertutup (Ps. 15)
• Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri (Ps. 16)

Kegiatan yang dilarang diantaranya yaitu:

• Monopoli (Ps. 17)
• Monopsoni (Ps. 18)
• Penguasaan Pasar (Ps. 19-21)
• Persekongkolan (Ps. 22-24)
• Posisi Dominan (Ps. 25-28)

Tugas dan Wewenang

Tugas (Ps. 35)

• melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
• melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
• melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
• mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
• memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
• menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
• memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Wewenang (Ps. 36)

• menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
• melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
• melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
• menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
• memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
• memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahuipelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
• meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
• meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
• mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
• memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
• memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
• menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Anggota

Anggota KPPU periode 2000-2005 terdiri dari:

1. Ir. H. Tadjuddin Noersaid
2. Faisal Hasan Basri, S.E., M.A.
3. Dr. Syamsul Maarif, S.H.,LL.M
4. Ir. H. Moh. Iqbal
5. Dr. Pande Radja Silalahi
6. Soy Martua Pardede, S.E.
7. Erwin Syahril, S.H.
8. Dr. Ir. Bambang Purnomo
9. Dr. Ir. Sutrisno Iwantono, M.A.

Anggota KPPU periode 2006-2012 terdiri dari: (berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006) perpanjangan ingga tahun 2012

1. Ir. H. Tadjuddin Noersaid
2. Ahmad Ramadhan Siregar
3. Dr. Syamsul Maarif, S.H.,LL.M (mengundurkan diri menjadi hakim agung)
4. Ir. H. Moh. Iqbal (mengundurkan diri)
5. Benny Pasaribu
6. Dedie S. Martadisastra
7. Erwin Syahril, S.H.
8. M. Nawir Messi
9. Yoyo Arifardhani
10. Didik Akhmadi
11. Sukarmi
12. Anna Maria Tri Anggraini
13. Tresna Priyana Soemardi

Anggota KPPU periode 2013-2017

1. Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc.
2. Prof. Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S.
3. Dr. Sukarmi, S.H., M.H.
4. Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E. (Ketua)
5. Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D.
6. Saidah Sakwan, M.A.
7. R. Kurnia Sya’ranie, S.H., M.H.
8. Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M.
9. Kamser Lumbanradja, M.B.A.

Anggota KPPU-RI periode 2018 – 2023 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia:

1. Dr. H. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.
2. Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.
3. Dinni Melanie, S.H., M.E.
4. Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.
5. Harry Agustanto, S.H., M.H.
6. Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D.
7. Kurnia Toha, S.H., LL. M., Ph.D.
8. Ukay Karyadi, S.E., M.E.
9. Yudi Hidayat, S.E., M.Si.

Pranala luar

• (Indonesia) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
• Undang Undang no. 5 tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Daftar Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha