Kabupaten Enrekang

kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia

Kabupaten Enrekang adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Enrekang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786,01 km² dan berpenduduk sebanyak ± 190.579 jiwa.

Kabupaten Enrekang
Daerah tingkat II
Motto: 
Tana Rigalla' Tana Riabussungi
Peta
Peta
Kabupaten Enrekang di Sulawesi
Kabupaten Enrekang
Kabupaten Enrekang
Peta
Kabupaten Enrekang di Indonesia
Kabupaten Enrekang
Kabupaten Enrekang
Kabupaten Enrekang (Indonesia)
Koordinat: 3°36′S 119°48′E / 3.6°S 119.8°E / -3.6; 119.8
Negara Indonesia
ProvinsiSulawesi Selatan
Tanggal berdiri19 Februari 1960
Dasar hukumUU Nomor 29 tahun 1959
Ibu kotaKota Enrekang
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kecamatan: 12
  • Kelurahan: 130 (17 kelurahan dan 113 desa)
Pemerintahan
 • BupatiDrs. H. Muslimin Bando M.Pd
Luas
 • Total± 1,786,01 Km² km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi)
Populasi
 • Total190.579
Demografi
Zona waktuUTC+08:00 (WITA)
Kode BPS
7316 Edit nilai pada Wikidata
Kode area telepon0420
Kode Kemendagri73.16 Edit nilai pada Wikidata
APBD-
DAURp. 436.542.180.000.-
Situs webhttp://www.enrekangkab.go.id/
Jembatan gantung di Enrekang pada masa Hindia Belanda

Sejarah

Sejak abad XIV, daerah ini disebut Massenrempulu yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang dari Endeg yang artinya Naik Dari atau Panjat dan dari sinilah asal mulanya sebutan Endekan. Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam Adminsitrasi Pemerintahan telah dikenal dengan nama “ENREKANG” versi Bugis sehingga jika dikatakan bahwa Daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan sudah mendekati kepastian, sebab jelas bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung-menyambung mengambil ± 85% dari seluruh luas wilayah sekitar 1.786.01 Km².

Pada mulanya Kabupaten Enrekang merupakan suatu kerajaan besar bernama Malepong Bulan. Kerajaan ini kemudian bersifat Manurung (terdiri dari kerajaan-kerajaan yang lebih kecil) dengan sebuah federasi yang menggabungkan 7 kawasan/kerajaan yang lebih dikenal dengan federasi "Pitue Massenrempulu", yaitu:

  1. Kerajaan Endekan yang dipimpin oleh Arung/Puang Endekan
  2. Kerajaan Kassa yang dipimpin oleh Arung Kassa'
  3. Kerajaan Batulappa' yang dipimpin oleh Arung Batulappa'
  4. Kerajaan Tallu Batu Papan (Duri) yang merupakan gabungan dari Buntu Batu, Malua, Alla'. Buntu Batu dipimpin oleh Arung/Puang Buntu Batu, Malua oleh Arung/Puang Malua, Alla' oleh Arung Alla'
  5. Kerajaan Maiwa yang dipimpin oleh Arung Maiwa
  6. Kerajaan Letta' yang dipimpin oleh Arung Letta'
  7. Kerajaan Baringin (Baringeng) yang dipimpin oleh Arung Baringin

Pitu (7) Massenrempulu' ini terjadi kira-kira dalam abad ke XIV M. Tetapi sekitar pada abad ke XVII M, Pitu (7) Massenrempulu' berubah nama menjadi Lima Massenrempulu' karena Kerajaan Baringin dan Kerajaan Letta' tidak bergabung lagi ke dalam federasi Massenrempulu'.

Akibat dari politik Devide et Impera, Pemerintah Belanda lalu memecah daerah ini dengan adanya Surat Keputusan dari Pemerintah Kerajaan Belanda (Korte Verklaring), dimana Kerajaan Kassa dan kerajaan Batu Lappa' dimasukkan ke Sawitto. Ini terjadi sekitar 1905 sehingga untuk tetap pada keadaan Lima Massenrempulu' tersebut, maka kerajaan-kerajaan yang ada didalamnya yang dipecah.

Beberapa bentuk pemerintahan di wilayah Massenrempulu' pada masa itu, yakni: 1. Kerajaan-kerajaan di Massenrempulu' pada Zaman penjajahan Belanda secara administrasi Belanda berubah menjadi Landshcap. Tiap Landschap dipimpin oleh seorang Arung (Zelftbesteur) dan dibantu oleh Sulewatang dan Pabbicara /Arung Lili, tetapi kebijaksanaan tetap ditangan Belanda sebagai Kontroleur. Federasi Lima Massenrempulu' kemudian menjadi: Buntu Batu, Malua, Alla'(Tallu Batu Papan/Duri), Enrekang (Endekan) dan Maiwa. Pada tahun 1912 sampai dengan 1941 berubah lagi menjadi Onder Afdeling Enrekang yang dikepalai oleh seorang Kontroleur (Tuan Petoro). 2. Pada zaman pendudukan Jepang (1941–1945), Onder Afdeling Enrekang berubah nama menjadi Kanrikan. Pemerintahan dikepalai oleh seorang Bunkem Kanrikan. 3. Dalam zaman NICA (NIT, 1946–27 Desember 1949), kawasan Massenrempulu' kembali menjadi Onder Afdeling Enrekang. 4. Kemudian sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai 1960, Kawasan Massenrempulu' berubah menjadi Kewedanaan Enrekang dengan pucuk pimpinan pemerintahan disebut Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang (KPN Enrekang) yang meliputi 5 (lima) SWAPRAJA, yakni:

  1. SWAPRAJA ENREKANG
  2. SWAPRAJA ALLA
  3. SWAPRAJA BUNTU BATU
  4. SWAPRAJA MALUA
  5. SWAPRAJA MAIWA

Yang menjadi catatan atau lembaran sejarah yang tak dapat dilupakan bahwa dalam perjuangan atau pembentukan Kewadanaan Enrekang (5 SWAPRAJA) menjadi DASWATI II / DAERAH SWANTARA TINGKAT II ENREKANG atau KABUPATEN MASSENREMPULU'. (Perlu ingat bahwa yang disetujui kelak dengan nama Kabupaten Dati II Enrekang mungkin karena latar belakang historisnya).[butuh rujukan]

Adapun pernyataan resolusi tesebut antara lain:

  1. Pernyataan Partai/Ormas Massenrempulu' di Enrekang pada tanggal 27 Agustus 1956.
  2. Resolusi Panitia Penuntut Kabupaten Massenrempulu di Makassar pada tanggal 18 Nopember 1956 yang diketuai oleh almarhum Drs. H.M. RISA
  3. Resolusi HIKMA di Parepare pada tanggal 29 Nopember 1956
  4. Resolusi Raja-raja (ARUM PARPOL/ORMAS MASSENREMPULU') di Kalosi pada tanggal 14 Desember 1956

Geografi

Batas Wilayah

Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Utara Kabupaten Tana Toraja
Timur Kabupaten Luwu
Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang
Barat Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Pinrang

Pemerintahan

Daftar Bupati

  Bupati Enrekang  
No. Potret Bupati Mulai menjabat Akhir menjabat Partai Politik / Fraksi Wakil Bupati Periode Ref.
1   Andi Babba Mangopo 1960 1963 N/A 1 [1]
2   Muhammad Nur 1963 1964 N/A 2
3   Muhammad Cahtif Lasiny 1964 1965 ABRIAngkatan Darat N/A 3
4   Bambang Soetresna 1965 1969 N/A 4
5   Abdullah Rachman 1969 1971 N/A 5
6   Mappatoeroen Parawansa 1971 1973 N/A 6
7   Mochammad Daud 1973 1978 N/A 7
8   Abdoellah Dollar 1978 1983 N/A 8
9   M. Saleh Nurdin Agung 1983 1988 ABRIAngkatan Darat N/A 9
10   Amin Syam 1988 1993 ABRIAngkatan Darat N/A 10
11   Andi Rachman 1993 1998 N/A 11
12   Andi Iqbal Mustafa 1998 2003 Zaini Badawing 12
13   La Tinro La Tunrung 6 Oktober 2003 12 Mei 2008 Golkar M. Lody Sindangan 13
9 Oktober 2008 9 Oktober 2013 Nur Hasan 14
14   Muslimin Bando 9 Oktober 2013 9 Oktober 2018 Golkar H. M. Amiruddin 15 [2]
31 Oktober 2018 31 Oktober 2023 Asman 16 [3]
Legenda
  Non-Partisan/Penugasan Pemerintah
  ABRI

Pelaksana tugas Bupati

Berikut daftar Pelaksana Tugas Bupati yang menggantikan Bupati petahana yang sedang cuti kampanye atau dalam masa transisi.

Potret Pelaksana tugas Bupati Mulai jabatan Akhir jabatan Masa Ket. Bupati Definitif
  M. Lody Sindangan
(Pelaksana Tugas)
12 Mei 2008 9 Oktober 2008 13 La Tinro La Tunrung
  Chairul Latanro
(Pelaksana Harian)
9 Oktober 2018 31 Oktober 2018 Transisi
  Baba
(Penjabat)
31 Oktober 2023 23 Oktober 2024 [4] Transisi
  Marwan Mansyur
(Penjabat)
23 Oktober 2024 Petahana [5] Transisi


Dewan Perwakilan

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Enrekang sejak pembentukannya pada tahun 1959.[6][7]

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Enrekang dalam dua periode terakhir.

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2014–2019 2019–2024
Gerindra   3   3
PDI-P   1   1
Golkar   7   6
NasDem (baru) 3   5
PKS   3   3
Perindo (baru) 1
PPP   0   1
PAN   7   3
Hanura   2   2
Demokrat   3   3
PBB   1   2
Jumlah Anggota   30   30
Jumlah Partai   9   11


Berikut ini adalah daftar Pimpinan Daerah dibidang Legistalif yang pernah menjabat di Kabupaten Enrekang sampai sekarang, yaitu:

  1. Andi Baba Mangopo
  2. Abd. Rahman, Ba
  3. H. Arifin Ali
  4. Mahatmantong
  5. M. Jafar
  6. Ibrahim Taqwa
  7. H.M. Mien Kamase
  8. Jamaluddin Tanti
  9. M. Saleh Nurdin Agung
  10. H. Abd. Samad Mannan
  11. H.M. Ali Rahim
  12. H. Jk. Sawati
  13. Mayor Choiri
  14. Mayor Choiri Dan H. Achmad Anggoro
  15. Safruddin, SH Dan H. Achmad Anggoro
  16. H. Ahmad Anggoro, Safruddin, SH Dan Drs. H. Mustakim

Kecamatan

Berdasarkan PP No. 34 Tahun 1962 dan Undang-Undang NIT Nomor 44 Tahun 1960 Sulawesi terpecah dan sebagai pecahannya meliputi Administrasi Parepare yang lebih dikenal dengan nama Kabupaten Parepare lama, di mana kewedanaan Kabupaten Enrekang adalah merupakan salah satu daerah di antara 5 (lima) Kewedanaan lainnya. Selanjutnya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi) atau daerah Swatantra Tingkat II (DASWATI II), maka Kabupaten Parepare lama terpecah menjadi 5 (lima) DASWATI II, yaitu:

  1. DASWATI II ENREKANG
  2. DASWATI II SIDENRENG RAPPANG
  3. DASWATI II BARRU
  4. DASWATI II PINRANG
  5. DASWATI II PARE PARE

Kelima gabungan dearah tersebut dari dulu dikenal dengan nama Afdeling Parepare. Dengan terbentuknya DASWATI II Enrekang berdasarkan Undang-Undang Nomor: 29 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai tindak lanjutnya pada tanggal 19 Februari 1960, H. ANDI BABBA MANGOPO dilantik sebagai Bupati yang pertama dan ditetapkan sebagai hari terbentuknya DASWATI II Enrekang atau Kabupaten Enrekang. Sehubungan dengan ditetapkannya Perda Nomor: 4, 5, 6 dan 7 tahun 2002 pada tanggal 20 Agustus 2002 tentang pembentukan 4 (empat) Kecamatan Definitif dan Perda Nomor 5 dan 6 Tahun 2006 tentang pembentukan 2 kecamatan sehingga pada saat ini di Kabupaten Enrekang telah memiliki 12 (dua belas) kecamatan yang defenitif, yaitu:

  1. Kecamatan Alla
  2. Kecamatan Anggeraja
  3. Kecamatan Baraka
  4. Kecamatan Baroko
  5. Kecamatan Bungin
  6. Kecamatan Buntu Batu
  7. Kecamatan Cendana
  8. Kecamatan Curio
  9. Kecamatan Enrekang
  10. Kecamatan Maiwa
  11. Kecamatan Malua
  12. Kecamatan Masalle

Selanjutnya dari 12 (dua belas) kecamatan defenitif terdapat 112 (seratus dua belas) desa/kelurahan, yaitu 17 kelurahan dan 95 desa. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Enrekang pada tahun 2008 berjumlah sekitar 186.810 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 93.939 jiwa dan perempuan sebanyak 92.871 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 43.062.[butuh rujukan]

Daftar Kepala Pemerintahan Negeri

Berikut ini adalah mantan Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang (KPN), yaitu:

  • Abdul Hakim
  • Abdul Rahman, BA
  • Abdul Madjid Pattaropura
  • Nuhung
  • Atjo

Daftar Tokoh Masyarakat

Sesepuh yang mempelopori terbentuknya Kabupaten Enrekang. Antara lain:

  • H. Abd. Manan Mappasanda
  • Drs. H.M. Risa
  • Drs. H.M. Thala
  • H. Andi Santo
  • Andi Palisuri
  • H.M. Yasin
  • Andi Maraintang
  • Andi Baso Nur Rasyid
  • Andi Tambone
  • Bompeng Rilangi
  • Anri Enreng
  • Abdul Rahman, BA
  • Prof. Dr. H.M. Syukur Abdullah

Penduduk

Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu') berada diantara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu', yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja.

Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten Massenrempulu', sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya. Seluruh masyarakat Massenrempulu' dimana saja berada diharapkan tetap menjaga budaya Massenrempulu' sebagai modal dasar pembangunan dalam melaksanakan otonomi daerah untuk mewujudkan predikat atau gelar yang pernah diberikan oleh raja-raja dari Bugis yang diungkapkan dalam Bahasa Bugis, bahwa NAIYYA ENREKANG TANA RIGALLA, LIPU RIONGKO TANA RIABBUSUNGI. NAIYYA TANAH MAKKA TANAH MAPACCING MASSENREMPULU. NAIYYA TANAH ENREKANG TANAH SALAMA

Referensi

  1. ^ "Selayang Pandang Kabupaten Enrekang". Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Pemerintah Kabupaten Enrekang. Diakses tanggal 15 Januari 2018. 
  2. ^ "Kader Muhammadiyah Dilantik Jadi Bupati Enrekang Periode 2013 - 2018". sulsel.muhammadiyah.or.id. 23 Oktober 2013. Diakses tanggal 2 Februari 2017. 
  3. ^ "Penetapan Hasil Pilkada 2018: Enrekang Sulawesi Selatan". KPU: Portal Publikasi Pemilihan Kepala Daerah 2018. Komisi Pemilihan Umum Indonesia. 26 Juli 2018. Diakses tanggal 28 Agustus 2018. 
  4. ^ "Kemendagri Tunjuk Sekda Enrekang Jadi Pj Bupati Gantikan Muslimin Bando". detik.com. 29 Oktober 2023. Diakses tanggal 31 Oktober 2023. 
  5. ^ "Marwan Mansyur Resmi Dilantik Jadi Pj Bupati Enrekang". detik.com. 23 Oktober 2024. Diakses tanggal 25 Oktober 2024. 
  6. ^ Perolehan Kursi DPRD Enrekang 2014-2019
  7. ^ Perolehan Kursi DPRD Enrekang 2019-2024
  8. ^ Pemerintahan Republik Indonesia (1959). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Pemerintahan Republik Indonesia. 
  9. ^ Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan (1981). Sulawesi Selatan Dalam Angka 1981 (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Ujung Pandang: Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. hlm. 24. 
  10. ^ Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan (1982). Sulawesi Selatan Dalam Angka 1982 (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Ujung Pandang: Kantor Sensus & Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. hlm. 35. 
  11. ^ Lembaga Pemilihan Umum RI (1988). Pemilihan Umum 1987 (Volume 5) (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum. hlm. 218. 
  12. ^ Lembaga Pemilihan Umum RI (1994). Pemilihan Umum 1992 Dari Daerah Ke Daerah (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum. hlm. 448. 
  13. ^ Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2002). Sulawesi Selatan Dalam Angka 2002 (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Makassar: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. hlm. 22. 
  14. ^ Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2004). Sulawesi Selatan Dalam Angka 2004-2005 (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Makassar: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. hlm. 23–27. 
  15. ^ Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang (2014). Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2014 (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Enrekang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang. hlm. 39. 

Pranala luar