Demokrasi terpimpin

sistem demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia sejak tahun 1959 hingga 1966, istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia.
Revisi sejak 21 Oktober 2019 01.53 oleh Johannataniaa (bicara | kontrib) (a)

Demokrasi terpimpin, juga disebut demokrasi terkelola[1], adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Pemerintahan negara dilegitimasi oleh pemilihan umum yang walaupun bebas dan adil, digunakan oleh pemerintah untuk melanjutkan kebijakan dan tujuan yang sama [2]. Atau, dengan kata lain, pemerintah telah belajar untuk mengendalikan pemilihan umum sehingga pemilih dapat melaksanakan semua hak-hak mereka tanpa benar-benar mengubah kebijakan publik. Walaupun mengikuti prinsip-prinsip dasar demokrasi, dapat timbul penyimpangan kecil terhadap otoritarianisme. Dalam demokrasi terpimpin, pemilih dicegah untuk memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh negara melalui pengefektifan teknik kinerja humas yang berkelanjutan. [3]

Istilah ini digunakan sebagai referensi untuk periode politik tertentu di Indonesia. Akhir-akhir ini istilah ini juga banyak digunakan dalam Rusia, di mana ia diperkenalkan ke dalam praktik umum oleh pemikir dari anggota Kremlin, khususnya Gleb Pavlovsky.[4]

Demokrasi Terpimpin di Indonesia

Demokrasi Terpimpin berjalan berdasarkan Dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959 dan Tap MPRS No. VIII/MPRS/1965. Paham demokrasi ini berdasarkan paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan ( sila ke-4 dari Pancasila ). Paham ini berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional yang revolusioner dengan prinsip Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme).


Kabinet Era Demokrasi Terpimpin

Kabinet Kerja I (10 Juli 1958-18 Februari 1960) ⎼ Ir. Soekarno

A. Pimpinan Kabinet

  1. Perdana Menteri: Ir Soekarno
  2. Menteri pertama: Djuanda Kartawidjaja

B. Menteri Menteri Anggota Kabinet Inti

  1. Menteri Keamanan dan Pertahanan, A H Nasution
  2. Menteri Keuangan, Djuanda Kartawidjaja
  3. Menteri Produksi, Suprajogi
  4. Menteri Distribusi, J Leimena (pada 27 Juli 1959 diangkat menjadi Wakil Menteri Pertama)
  5. Menteri Pembangunan, Chaerul Saleh
  6. Menteri Kesejahteraan Rakyat, Muljadi Djojomartono
  7. Menteri Luar Negeri, Subandrio
  8. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Ipik Gandamana
  9. Menteri Sosial dan Kebudayaan, Mohammad Yamin
  10. Menteri Muda Penerangan, Maladi
  11. Menteri Muda Pertahanan, Hidajat
  12. Menteri Muda Kehakiman, Sahardjo
  13. Menteri Muda Kepolisian Said Sukanto Tjokroatmodjo
  14. Menteri Muda Veteran, Sambas Atmadinata
  15. Menteri Muda Keuangan, Notohamiprodjo
  16. Menteri Muda Pertanian, Azis Saleh
  17. Menteri Muda Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja, Sardjono Dipokusumo
  18. Menteri Muda Perburuhan, Ahem Erningpradja
  19. Menteri Muda Perhubungan Laut, Abdulmutalib Danuningrat
  20. Menteri Muda Perhubungan Darat dan Pos, Telegraf dan Telepon, Djatikusumo
  21. Menteri Muda Perhubungan Udara, R Iskander
  22. Menteri Muda Perdagangan, Arifin Harahap
  23. Menteri Muda Perindustrian, Suharto
  24. Menteri Muda Agraria, Sadjarwo
  25. Menteri Muda Transmigrasi/Koperasi Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi
  26. Menteri Muda Kesehatan, Satrio
  27. Menteri Muda Agama, KH M Wahib Wahab
  28. Menteri Muda Pendidikan dan Kebudayaan, Prijono
  29. Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat, Sudibjo dan Sudjono
  30. Menteri Muda Perindustrian Dasar dan Pertambangan, Chaerul Saleh
  31. Menteri Muda Sosial, Muljadi Djojomartono
  32. Menteri Muda Penghubung dengan Legislatif, WJ Rumambi
  33. Menteri Muda Penghubung dengan Ulama, Fattah Jasin
  34. Kepala Staf Angkatan Darat, AH Nasution
  35. Kepala Staf Angkatan Udara, S Surjadarma
  36. Kepala Staf Angkatan Laut, RE Martadinata
  37. Kepala Staf Kepolisian, Said Sukanto Tjokroatmodjo
  38. Jaksa Agung, Gatot Taroenamihardja (sampai 22 September 1959) R Goenawan (sejak 31 Desember 1959)
  39. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Roeslan Abdulgani
  40. Ketua Dewan Perencanaan Nasional, Muhammad Yamin
  41. Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara, Sri Sultan Hamengku Buwono IX

Kabinet Kerja II (18 Februari 1960 - 6 Maret 1962) ⎼ Ir. Soekarno

A. Pimpinan Kabinet

  1. Perdana Menteri: Presiden / Panglima Tertinggi APRI
  2. Menteri Pertama: Ir. H. Juanda
  3. Wakil Menteri Pertama: Dr. J. Leimena
  4. Wakil Menteri Pertama: Dr. Subandrio

B. Menteri-menteri Anggota Kabinet Inti

  1. Menteri Keamanan Nasional: Jend. A.H. Nasution
  2. Menteri Luar Negeri: Dr. Subandrio
  3. Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah: Ipik Gandamana
  4. Menteri Kehakiman: Mr. Suharjo
  5. Menteri Keuangan 1: Ir. H. Djuanda  
  6. Menteri Keuangan 2: R.M. Notohamiprodjo
  7. Menteri Produksi: Brigjen Suprayogi
  8. Menteri Distribusi: Dr. J. Leimena
  9. Menteri Pembangunan: Dr. Chaerul Sakeh
  10. Menteri Kesejahteraan Sosial: Muljadi Djojomartono
  11. Menteri Kesehatan: Brigjen. Prof. Dr. Satrio
  12. Menteri PP & K: Prof Dr. Prijono
  13. Menteri Agama: H.H. Wahib Wahab / H.H. Saifuddin Zuhri
  14. Menteri/Wk. Ketua Dewan Pertimbangan: Roeslan Abdoelgani
  15. Menteri Ketua Dewan Perancangan Nasional: Prof. Mr. M. Yamin
  16. Menteri Penghubung DPR & MPR: Ds.W.J. Rumambi
  17. Menteri Penasihat Hukum: Mr. Wirjono Prodjodikoro

Kabinet Kerja III (8 Maret 1962-13 November 1963) ⎼ Ir. Soekarno

Presiden, Soekarno

A. Pimpinan Kabinet

1. Perdana Menteri, Soekarno

2. Menteri Pertama, Ir. H. Djuanda

3. Wakil Menteri Pertama I, Dr. J. Leimena

4. Wakil Menteri Pertama II, Dr. Subandrio

B. Bidang Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri

Wakil Menteri Pertama/Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri , Dr. Subandrio

C. Bidang Dalam Negeri

Wakil Menteri Pertama sebagai Koordinator, Mr. Sahardjo

1. Menteri Pemerintahan Umum & Otonomi Daerah, Ipik Gandamana

2. Menteri Kehakiman, Mr. Sahardjo

3. Menteri/Ketua Mahkamah, Mr. Wirjono Projodikoro Agung

D. Bidang Pertahanan/Keamanan

Wakil Menteri Pertama sebagai Koordinator, Jend. A.H. Nasution

1. Menteri/KASAD, Mayjen. Achmad Yani

2. Menteri/KASAL, Laksda. (L) R.E. Martidinata

3. Menteri/KASAU, Laksda. (U) Oemar Dhani

4. Menteri/KKN. Irjen. Kepolisian Negara Sukarno Djojonegoro

5. Menteri/Jaksa Agung, Brigjen. Sambas Atmadinata

6. Menteri Veteran pada Wakil/Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan, Letjen. Hidayat

E. Bidang Produksi

Wakil Menteri Pertama sebagai Koordinator, Mayjen Soeprajogi

1. Menteri Pertanian/Agraria. Mr. Sadjarwo

2. Menteri Perburuhan, Ahem Erningpraja

3. Menteri Pekerjaan Umum & Tenaga, Mayjen Soeprajogi

4. Menteri Perindustrian Dasar & Pertambangan, Dr. Chaerul Saleh

5. Menteri Perindustrian Rakyat, Mayjen. Azis Saleh

6. Menteri Urusan Research Nasional, Prof. Dr. Soedjono Djuned Pusponegoro

F. Bidang Distribusi

Wakil Menteri Pertama sebagai Koordinator, Mayjen Soeprajogi

1. Menteri Perdagangan, Dr. Suharto

2. Menteri Perhubungan Darat Pos, Telekomunikasi, dan Pariwisata, Letjen. Djatikusumo

3. Menteri Perhubungan Laut, Ir. Abdul Muttalib Danuningrat

4. Menteri Perhubungan Udara, Laksda. (U) Iskandar

5. Menteri Koperasi, Achmadi

G. Bidang Keuangan

Wakil Menteri Pertama sebagai Koordinator, Notohamiprodjo

1. Menteri Urusan Pendapatan Pembiayaan & Pengawasan, Notohamiprodjo

2. Menteri Urusan Anggaran Negara, Mr. Arifin Harahap

3. Menteri Urusan Bank Sentral, Mr. Sumarno

H. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Wakil Menteri Pertama Sebagai Koordinator, Muljadi Djojomartono

1. Menteri Agama, K.H. Saifuddin Zuhri

2. Menteri Sosial, Mr. Ny. Rusiah Sardjono

3. Menteri Kesehatan, Mayjen. Prof. Dr. Satrio

Kabinet Kerja IV (13 Now 1963-27 Agustus 1964) ⎼ Ir. Soekarno

Presiden. Soekarno

Perdana Menteri: Presiden/Panglima tertinggi ABRI

Presidium:

Wakil Perdana Menteri I : Dr. Subandrio

Wakil Perdana Menteri II : Dr. J. Leimena

Wakil Perdana Menteri III : Dr. H Chaerul Saleh

A. Kompartimen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri

Menko Kopartimen Hukum, Dr. Soebandrio

B. Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri

Menko Kompartimen Hukum & Dalam Negeri : Wirjono Projodikoro

  1. Menteri Dalam Negeri, Ipik Gandamana
  2. Menteri Kehakiman, Astrawinata, HT
  3. Menteri & Ketua Mahkama Agung, Wirjono Projodikoro
  4. Menteri Jaksa Agung, Kadarusman, SH

C. Kompartimen Pertahanan/Keamanan

Menko Kompartimen Pertahanan/Keamanan : Jenderal A.H. Nasution

  1. Menteri/ Pagad : MayJend. Ahmad Yani
  2. Menteri/ Pangal : Laksada. (L) E. Maradinata
  3. Menteri/ Pangau : Laksada. (U) Oemar Dhani
  4. Menteri/ Pangak : Irjen. (Pol) Soetjipto Danu Kusumo

Kabinet Dwikora I (27 Agustus 1964-22 Februari 1966) ⎼ Ir. Soekarno

Presiden, Soekarno

Perdana Menteri: Presiden/Panglima Tertinggi ABRI

Presidium:

  1. Wakil Perdana Menteri I: Dr. Subandrio
  2. Wakil Perdana Menteri II: Dr. J. Leimena
  3. Wakil Perdana Menteri III: Dr. H. Chaerul Saleh

Menteri Kordinator di Bawah Presiden Melalui Presidium

  1. Menteri Koordinator: Adam Malik
  2. Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin

Menteri di bawah Presiden Melalui Presidium

  1. Menteri/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta: Mayjen. TNI Dr.  Sumarno Sosroatmodjo

Menteri-menteri Diperbantukan pada Presidium

  1. Menteri Negara: Oei Tjoe Tat, SH
  2. Menteri Negara: Njoto
  3. Menteri Negara: Arifin Harahap, SH
  4. Menteri Negara: Brigjen. (Pol) Moedjoko Koesoemodirdjo
  5. Menteri Negara: Kolonel (Pol) Drs. Boegie Soepeno
  6. Menteri Negara: Mayjen (TNI) Dr. Ibnu Sutowo
  7. Menteri Negara: H. Aminuddin Azis

Menteri-Menteri berkedudukan sebagai Menko

  1. Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional: Dr. Suharto
  2. Menteri/Ketua BPK: Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Menteri Kompartimen Luar Negeri, Hubungan Ekonomi, dan Perdagangan Luar Negeri

  1. Menteri Koordinator: Dr. Subandrio
  2. Menteri Luar Negeri, Hubungan Ekonomi, dan Perdagangan Luar Negeri: Dr. Subandrio

Menteri Kompartimen Hukum & Dalam Negeri

  1. Menteri Koordinator: Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H.
  2. Menteri Dalam Negeri: Mayjen TNI Dr. Soemarno Sosroatmodjo
  3. Menteri Kehakiman: Astrawinata S.H.
  4. Menteri/Ketua Mahkamah Agung: Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H.
  5. Menteri/Jaksa Agung: Brigjen TNI A. Soethardio

Kabinet Dwikora II (24 Februari 1966-28 Maret 1966) ⎼ Ir. Soekarno

Presiden: Soekarno

Perdana Menteri: Ir. Soekarno

Presidium:

  1. Wakil Perdana Menteri I: Dr. Subandrio
  2. Wakil Perdana Menteri II: Dr. J. Leimena
  3. Wakil Perdana Menteri III: Dr. H. Chaerul Saleh
  4. Wakil Perdana Menteri IV: K.H Idham Chalid
  5. Menteri Penerangan diperbantukan ke Presidium: Mayen Achmadi
  6. Menteri Kompartemen
    1. Menteri Koordinator: Dr, Subandrio
    2. Menteri Luar Negeri & Hubungan Perdagangan Luar Negeri: Dr. Subandrio
  7. Kompartemen Hukum & Dalam Negeri
    1. Menteri Koordinator: Sartono
    2. Menteri Dalam Negeri merangkap Menteri / Gubernur DKI Jakarta Mayjen: Dr. Soemarno Sosroatmodjo
    3. Menteri Kehakiman: Astrawinata SH
    4. Menteri / Ketua Mahkamah Agung: Wirjono Prodjodikoro
    5. Menteri / Jaksa Agung: Brigjen TNI A. Soethardhio
  8. Kompartemen Pertahanan Keamanan / KASAB
    1. Menteri Koordinator: Mayjen TNI Sarbini
    2. Wakil Menteri Koordinator: Mayjen TNI Mursyid
    3. Menteri/Panglima Tingkat Darat: Letjen. TNI Soeharto
    4. Menteri/Panglima Tingkat Laut: Laksda TNI Muljadi
    5. Menteri/Wakil Panglima Tingkat Laut: Mayjen KKO R.Hartono
    6. Menteri/Panglima Tingkat Udara: Laksda Udara Sri Muljono Herlambang
    7. Menteri/Panglima Tingkatan Kepolisian: Kom Jen Pol Soetjipto Joedodihardjo
  9. Kompartemen Keuangan
    1. Menteri Koordinator: Sumarno S.H.
    2. Menteri Urusan Bank Sentral / Gubernur BI: Jusuf Muda Dalam
    3. Wakil Menteri Urusan Bank Sentral: Arifin Harahap dan Mohammad Hasan
    4. Menteri / Wakil I Gubernur BNI: JD Massie
    5. Menteri Urusan Perkiraan Negara: Drs. Surjadi
    6. Menteri Iuran Negara: Brigjen (Pol) Drs. Hoegeng Imam Santoso
    7. Menteri Urusan Perasuransian: Sutjipto S. Amidharmo
  10. Kompartemen Pembangunan
    1. Menteri Koordinator: Sultan Hamengkubuwono IX
    2. Menteri Perburuhan: Soetomo Martopradopo
    3. Menteri Urusan Research Nasional: Suhadi Reksowardojo
    4. Menteri Urusan Minyak & Gas Bumi: Mayjen TNI Ibnu Sutowo
    5. Menteri Pertambangan: Armunanto
    6. Menteri Perindustrian Landasan: Brigjen TNI M. Jusuf
    7. Menteri Pariwisata: Sultan Hamengkubuwono IX
  11. Kompartemen Perindustrian Rakjat
    1. Menteri Koordinator: Mayjen TNI Dr. Azis Saleh
    2. Menteri Perindustrian Landasan: Brigjen TNI Muhammad Jusuf
    3. Menteri Perindustrian Ringan: Laksda Udara Suharnoko Harbani
    4. Menteri Perindustrian Tekstil: Brigjen TNI Ashari Danudirdjo
    5. Menteri Perindustrian Kerajinan: Hadi Thayeb
    6. Menteri diperbantukan pada Menteri Koordinator
    7. Kompartimen Perindustrian Rakyat kepada "Berdikari": T.D. Pardede
  12. Kompartemen Pekerjaan Umum & Tenaga
    1. Menteri Koordinator:Sutami
    2. Menteri Urusan Listrik & Ketenagaan : Ir. Setiadi Reksoprodjo
    3. Menteri Pengairan Landasan: Ir. P.C. Harjasudirdja
    4. Menteri Binamarga: Brigjen TNI Hartawan Wirjodiprodjo
    5. Menteri Ciptakarya & Konstruksi: David G Cheng
    6. Menteri Jalan Raya Sumatera: Ir. Bratanata
  13. Kompartemen Pertanian dan Agraria
    1. Menteri Koordinator: Sadjarwo S.H.
    2. Menteri Pertanian: Ir. Sukarno
    3. Menteri Perkebunan: Drs. Frans Seda
    4. Menteri Kehutanan: Soedjarwo
    5. Menteri Agraria: Rudolf Hermanses S.H.
    6. Menteri Pengairan Rakyat & Pembangunan Masyarakat Desa: Ir. Surachman

Lihat pula

Referensi

  1. ^ Rohmann, C (2000) A World of Ideas: The Dictionary of Important Ideas and Thinkers, Ballantine Books ISBN 978-0-345-43706-8
  2. ^ Wolin 2008, hlm. 47.
  3. ^ Wolin 2008, hlm. 60.
  4. ^ Weir, Fred (October 1, 2003). "Kremlin lobs another shot at marketplace of ideas". The Christian Science Monitor. Diakses tanggal 2009-11-10. 

Pranala luar