Wikipedia

Daftar wilayah sengketa Tiongkok

Revisi sejak 4 September 2021 04.02 oleh Silencemen21 (bicara | kontrib)

Terdapat beberapa wilayah sengketa Republik Rakyat Tiongkok. Persengketaan wilayah merupakan ketidaksetujuan mengenai kepemilikan atau kontrol sebuah wilayah diantara dua atau lebih entitas politik.

Sengketa wilayah yang melibatkan Tiongkok pada 2020

Perselisihan yang sedang berlangsung

Bhutan

Bhutan memiliki hubungan yang panjang mengenai budaya, sejarah, agama, dan ekonomi dengan Tibet. Perbatasan Bhutan dengan tibet tidak pernah diakui secara resmi, dan kurang dibatasi. Republik Tiongkok (Taiwan) tetap mempertahankan klaim teritorial pada sebagian wilayah Bhutan hingga hari ini[1]. Klaim wilayah dipertahankan oleh Republik Rakyat Tiongkok setelah Partai Komunis Tiongkok mengambil kontrol atas daratan Tiongkok pada Perang Saudara Tiongkokr.[2][3][1].

Pemberontakan Tibet 1959 dan kedatangan Tenzin Gyatso di India membuat keamanan di perbatasan Bhutan dengan Tiongkok dibutuhkan oleh Bhutan[1][4]. Diperkirakan sebanyak 6.000 orang Tibet melarikan diri ke Bhutan dan mendapatkan Hak suaka, walaupun kemudian Bhutan menutup perbatasannya dengan Tiongkok, takut akan datang pengungsi lebih banyak[1][4]. Pada Juli 1959, bersamaan dengan pendudukan Tibet, Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok menduduki beberapa daerah eksklave Bhutan yang terletak di selata Tibet dimana daerah tersebut berada dibawah administrasi Bhutan lebih dari 300 tahun dan diberikan kepada Bhutan oleh Ngawang Namgyal (Rinpungpa) pada Abad ke-17[5]. Daerah tersebut meliputi Darchen, Biara Labrang, Gartok dan beberapa biara kecil dan desa-desa di dekat Gunung Kailash[6][7][8][9].

Pada 1983, Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wu Xueqian dan Menteri Luar Negeri Bhutan Dawa Tsering menyelenggarakan pembicaraan untuk mendirikan hubungan bilateral di New York. Pada 1984, Tiongkok dan Bhutan memulai pembicaraan tahunan untuk berbicara langsung mengenai sengketa perbatasan[10][2]. Pada 1998, Tiongkok dan Bhutan menandatangani perjanjian bilateral untuk menjaga perdamaian dan perbatasan. Pada perjanjian tersebut kedua belah pihak sepakat untuk membangun hubungan berdasarkan Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai[10][2][11][12]. Walaupun begitu, pembangunan jalan milik Tiongkok yang Bhutan klaim dilakukan di wilayah Bhutan, diduga hal tersebut melanggar perjanjian tahun 1998, dan menaikan tensi[2][3][12]. Pada 2002, Tiongkok menyajikan apa yang mereka klaim sebagai "bukti" yang menguatkan kepemilikan atas wilayah tersebut, setelah negosiasi, perjanjian internal disepakati[10].

Pada 11 Agustus 2016, Menteri Luar Negeri Bhutan Damcho Dorji mengunjungi Beijing, Ibu Kota Tiongkok, untuk diskusi ke-24 terkait dengan masalah perbatasan dengan Wakil Presiden Tiongkok Li Yuanchao. Kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka siap untuk memperkuat kerja sama dalam beragam bidang dan berharap bisa menyelesaikan masalah perbatasan[13].

India

Tiongkok memiliki sengketa perbatasan dengan India, India mengklaim wilayah Aksai Chin yang dikelola oleh Tiongkok. Selama tahun 1950an, Republik Rakyat Tiongkok membangun 1.200 km (750 mil) jalan yang menghubungkan Xinjiang dan bagian Barat Tibet, sepanjang 179 km (112 mil) berada di selatan Garis Johnson yang melewati wilayah Aksai Chin yang diklaim India[14][15]. Aksai Chin lebih mudah diakses dari Tiongkok dan lebih susah diakses oleh India dari sisi lain Karakorams[14]. India tidak mengetahui keberadaan jalan tersebut sampai dengan tahun 1957, yang kemudian dikonfirmasi ketika jalan tersebut berada di peta Tiongkok yang dipublikasikan pada 1958[16]. Tiongkok mengkonsolidasi kontrol atas Aksai Chin setelah Perang Tiongkok-India pada 1962.

Dataran Depsang terletak di perbatasan teritorial Ladakh dan zona sengketa Aksai Chin. Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok menduduki sebagian besar dataran selama Perang Tiongkok-India[17] sementara itu India mengontrol bagian barat dari dataran[18]. Sengketa ini belum terselesaikan[19].

Arunachal Pradesh merupakan negara bagian di India yang didirikan pada 20 Januari 1972, terletak di utara jauh. Negara bagian ini berbatasan langsung dengan Assam dan Nagaland di bagian selatan, dan Tiongkok di Utara. Mayoirtas dari daerah ini diklaim oleh Tiongkok dengan nama Tibet Selatan[20]. Perbatasan utara dari Arunachal Pradesh merefleksikan Garis McMahon yaitu garis batas yang dibuat berdasarkan Konvensi Simla tahun 1914 antara Britania Raya dan Pemerintahan Tibet (1912–1951). Konvensi Silma tidak pernah diterima oleh pemerintahan Tiongkok, dan dianggap tidak sah oleh Tibet tidak tercapaian beberapa persyaratan yang disepakati pada konvensi[21]. Perbatasan tidak dijaga ketat oleh pemerintah India sampai dengan 1950. Saat ini, teritorial ini diperintah oleh India[22][23]

Jepang

Tiongkok dan Jepang memiliki sengketa teritorial atas sekelompok Pulau tak berpenghuni yang dikenal sebagai Kepulauan Pinnacle di Jepang dan Kepulauan Diaoyu di Tiongkok[24] serta Kepuauan Tiaoyutai di Republik Tiongkok (Taiwan)[25]. Disamping menjadi bagian dari Administrasi oleh Amerika Serikat pada 1945 s.d 1972 sebagai bagian dari Kepulauan Ryukyu, kepulauan tersebut telah dikontrol oleh Jepang sejak 1895[26]. Menurut Lee Seokwoo, Tiongkok mulai mempertanyakan kedaulatan atas keulauan tersebut pada pertengahan 1970an ketika muncul bukti bahwa terdapat cadangan minyak muncul[27]. Republik Tiongkok juga mengajukan klaim atas kepulauan tersebut. Wilayaj tersebut dekat dengan jalur pelayaran penting dan merupakan daerah Perikanan yang subur serta mungkin memiliki cadangan minyak[28].

Jepang berargumen bahwa telah mensurvei kepulauan tersebut pada akhir abad ke-19 dan menemukan kepulauan tersebut berstatus Terra nullius (Latin: Pulau tanpa pemilik), kemudian, Tiongkok mengakui kedaulatan Jepang atas kepulauan itu sampai dengan 1970an. Tiongkok dan Taiwan berargumen bahwa dokumentasi bukti sebelum berlangsungnya Perang Tiongkok-Jepang Pertama mengindikasikan kepemilikan Tiongkok dan teritorial tersebut merupakan wilayah hasil penguasaan Jepang yang harus dikembalikan seperti seluruh pengusaan Kekaisaran Jepang yang dikembalikan pada 1945.

Kepualauan tersebut termasuk ke dalam Perjanjian Kerja Sama dan Keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang, hal ini berarti pertahanan terhadap kepulauan tersebut oleh Jepang mewajibkan Amerika Serikat untuk datang membantu[29].

Pada September 2012, Pemerintah Jepang membeli tiga dari pulau sengketa dari kepemilikan individu, memicu demonstrasi besar anti Jepang di Tiongkok[30]. Pada awal Februari 2013, situasi digambarkan sebagai "keadaan serius untuk hubungan antara Jepang dan Tiongkok pada masa pasca perang dalam definsi risiko memunculkan konflik militer"[31].

Taiwan

Tiongkok mengklaim administrasi de jure dari Provinsi Taiwan, serta pulau yang berada dekat dengan Tiongkok yaitu Kinmen dan Kepuluan Matsu, saat ini dikontrol oleh Taiwan[20].

Vietnam

Tiongkok dan Vietnam memiliki sengketa wilayah yaitu di Kepulauan Paracel yang diduduki oleh Tiongkok tetapi diklaim oleh Vietnam.[20]

Laut Tiongkok Selatan

Area Lautan di Laut Tiongkok Selatan, yang diklaim Tiongkok sebagai wilayah kedaulatannya pada bagian beting dan kepulauan, juga hak sejarah di dalam Sembilan garis putus-putus, tetapi negara lain seperti Amerika Serikat dan Jepang menganggap wilayah tersebut sebagai bagian dari Perairan internasional[32].

Perselisihan yang diselesaikan

Kazakstan

Pasca Pembubaran Uni Soviet, Kazakhstan menjadi negara independen dan sekitar 2.420 kilometer persegi dataran menjadi objek sengketa dengan Tiongkok[33]. Perjanjian perbatasan antara dua negara ditandatangani di Almaty pada 26 April 1994 dan diratifikasi oleh Presiden Kazakhstan pada 15 Juni 1994[34]. Tiongkok menerima sekitar 22% dari total wilayah yang disengketakan dan Kazakhstan mempertahankan sebanyak 78% wilayahnya[33].

Kirgistan

Ketika Kirgistan menjadi negara independen pada 1991 setelah Pembubaran Uni Soviet, negara ini mewarisi bagian dengan perbatasan antara Uni Soviet dan Tiongkok. Kedua negara menyepakati perbatasan mereka pada 1996[35]. Proses pengesahan perbatasan terhambat oleh elemen-elemen pihak oposisi dari kesepakatan perbatasan yang dipimpin oleh oposisi Kirgistan yaitu Azimbek Beknazarov sebagai bagian dari aksi lebih luas melawan mantan Presiden Askar Akayev yang memuncak pada Revolusi Tulip 2005. Perjanjian perbatasan difinalisasi pada 2009, ketika Tiongkok menyerahkan bagian dari Khan Tengri sementara itu Kirgistan menyerahkan Uzengi-Kush, area pegungungan yang berada di selatan wilayah Issky Kul.[36]

Laos

Laos meraih sebagian kemerdekaannya dari Prancis pada 1949, saat bersamaan Mao Zedong mendirikan Tiongkok setelah mengalahkan Chiang Kai-shek dari pemerintahan nasional dalam Perang Saudara Tiongkok. Sebagai akibatnya, adaptasi Tiongkok atas prinsip-prinsip Stalinisme dalam bentuk Maoisme mempengaruhi politikus Laos, mendorong permintaan agar Laos mendapatkan kemerdekaan penuh dari Prancis, yang kemudian dikabulkan pada 1953[37]. Perbatasan keduanya berubah menjadi perbatasan dua negara mereka. Perbatasan kemudian disurvei ulang dan ditetapkan pada April 1992[38]

Mongolia

Walaupun Mongolia merupakan bagian dari Dinasti Qing, Tiongkok yang baru berdiri mengakui kemerdekaan Mongolia karena kedua negara memiliki ideologi komunis yang sama pada 1950an. Tiongkok memiliki hubungan diplomatik dengan Mongolia pada 16 Oktober 1949, kedua negara menandatangani kesepakatan perbatasan pada 1962[39]. Ketika Perpecahan Tiongkok-Soviet, Mongolia mendekatkan diri ke Soviet dan meminta penempatan pasukan Soviet, memicu kekhawaitran dari Tiongkok[40]. Akibatnya hubungan diplomatik menjadi tegang hinga 1984, ketika delegasi tingkat tinggi Tiongkok mengunjungi Mongolia dan kedua negara memulai serivei dan penetapan daerah perbatasan mereka. Sekretaris Jenderal Mongolia Jambyn Batmönkh, selama petemuan dengan Presiden Kim Il-sung ketika melakukan Kunjungan kenegaraan di Pyongyang pada November 1986 menyatakan bahwa "pembaharuan perkembangan hubungan antara Tiongkok dan Mongolia merupakan hal penting untuk kedua kepentingan negara[41]. Pada 1986, beberapa perjanjian untuk mendorong perdagangan dan mendirian transportasi darat dan udara ditandatanggani[40].

Myanmar

Area perbatasan antara Tiongkok dan Burma (Myanmar) dihuni oleh masyarakat non-Han dan non-burma, dan secara tradisional merupakan daerah penyangga antara beragam kerajaan Tiongkok dan Burma[42]. Pada abad ke-19 Britania Raya yang berpangkalan di India mulai menduduki Burma (Burma Britania), dan secara bertahap mendirikan India Britania[39]. Posisi mereka terus mendekat menuju tanah yang secara tradisional diklaim oleh Tiongkok, mendorong kedua pihak untuk bernegosiasi mengenai perjanjian perbatasan yang meliputi setengah perbatasan dibagian selatan dan ujung utara disekitar Myitkyina, tidak termasuk negara bagian Wa[39]. Bagian dari perbatasan ini telah ditetapkan dan ditandai langsung dari 1897-1900[39]. Pada 1941 perbatasan yang berada di negara bagian Wa disetujui setelah survei langsung dilaksanakan pda tahun 1930an, meskipun tidak ada kesepakatan pada pebatasan bagian utara yang tercapai, Tiongkok mengklaim banyak wilayah yang saat ini menjadi Myanmar bagian utara[39]. Sementara itu pada 1937 Burma berpisah dari India dan menjadi koloni terpisah, dan meraih kemerdekaan pada 1948.

Selama Perang Dunia II Jalan Raya Burma dibangun sepanjang perbatasan sebagai bagian dari logistik sekutu untuk membantu Tiongkok melawan Jepang[43]. Sebagai tambahan pada 1941, mengikuti Pencaplokan Jepang di Burma, bagian dari Burma diserahkan kepada Siam sebagai wilayah Sharat Thai Doem, kemudian memberikan Tiongkok perbatasan yang sama dengan Thailand, walaupu begitu area ini kemudian dikembalikan kepada Burma pada 1946 setelah Jepang kalah[39][44][45].

Diskusi antara Burma dan Tiongkok mengenai perbatasan dimulai pada 1954, dimana Tiongkok berhasrat untuk memegang kontrol daerah tersebut secara lebih efektif karena digunakan sebagai pangkalan oleh pasukan Kuomintang[39]. Pada 28 Januari 1960 perjanjian ditandatangani yang membatasi sebagian besar perbatasan, yang kemudian diselesaikan dengan penetapan penuh pada 1 Oktober 1960, dimana kedua pihak menyerahkan sebagian kecil area sepanjang perbatasan[39]. Kedua belah pihak penetapkan perbatasan langsung setahun kemudian[39].

Sejak hal tersebut hubungan kedua negara tetap mesra, meskipun regional perbatasan penuh gejolak karena pemberontakan di negara bagian Kachin dan Shan, Myanmar[46][47]. Beberapa tahun belakangan ini beberapa kota disepanjang perbatasan seperti Mong La, Ruili, dan Muse menjadi pusat perjudian, prostitusi, dan penyelundupan obat-obatan[48][49][50].

Nepal

Beberapa perjanjian telah dinegosiasikan antara Nepal dan Tibet (Dinasti Qing) pada abad ke-18 dan ke-19, walaupun begitu perjanjian tersebut tetap tidak jelas atau saling bertentangan. Setelah pendirian Tiongkok pada 1949, pemerintah Tiongkok dan Nepal menandatangani tiga perjanjian perbatasan yaitu pada 1960, 1961, dan 1963. Komisi bersama juga dibuat untuk menjelaskan dan menetapkan perbatasan kedua negara[51].

Politisi India dan pihak oposisi Nepal mengklaim bahwa Nepal dan Tiongkok memiliki permasalahan mengenai teritorial sepanjang perbatasan di Himalaya tetapi Tiongkok dan Nepal menyangkal tuduhan tersebut[52].

Korea Utara

Tiongkok dan Korea utara berbagi perbatasan darat sepanjang 1.416 km yang hampir seluruhnya berkesesuaian dengan aliran Sungai Yalu dan Sungai Tumen. Dua negara menandatangani perjanjian perbatasan pada 1962 untuk menyelesaikan perbatasan darat yang belum disepakati. Tiongok menerima 40% dari daerah sengketa danau kawah di Gunung Baekdu (yang dikenal sebagai Pengunungan Changbai di Tiongkok) sementara itu Korea Utara mendapatkan daratannya[53].

Pakistan

Sengketa perbatasan kedua negara mulai dinegosiasikan pada 1950an. Perjanjian Pakistan dan Tiongkok merupakan dokumen yang diterbitkan pada 1963 antara pemerintah Pakistan dan Tiongkok untuk menetapkan perbatasan dari kedua negara[54]. Sebagai hasilnya Tiongkok menyerahkan lebih dari 1.942 kilometer persergi (750 sq mil) kepada Pakistan dan Pakistan mengakui kedaulatan Tiongkok pada ratusan kilometer daratan di utara Kashmir dan Ladakh sebagai imbalannya[55][56].

Rusia

Pada 1991, Tiongkok dan Uni Soviet menandatangani Perjanjian Perbatasan antara Tiongkok dan Uni Soviet yang dimaksudkan untuk memulai proses negosiasi permasalahan perbatasan yang ditunda sejak 1960an. Tetapi, beberapa bulan kemudian Uni Soviet pecah, dan empat mantan republik Uni Soviet yaitu - Rusia, Kazakhstan, Kirgizstan, dan Tajikistan mewarisi variasi bagian yang berbeda dari perbatasan Uni Soviet.

Dibutuhkan lebih dari satu dekade untuk Rusia dan Tiongkok untuk sepenuhnya menyelesaikan sengketa perbatasan dan menetapkannya. Pada 29 Mei 1994, saat kunjungan Perdana Menteri Rusia Viktor Chernomyrdin ke Beijing, "kesepakatan mengenai Sistem Management Perbatasan Tiongkok dengan Rusia dimaksudkan untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas dan menegah kegiatan kriminal" disepakati. Pada 3 September, perjanjian penetapan ditandatangani untuk perbatasan sepanjang 55 kilometer (34 mil) pada bagian barat perbatasan kedua negara, dan penetapan perbatasan pada bagian ini selesai pada 1998[57]

Sengketa perbatasan terakhir yang belum diselesiakan antara dua negara terpecahkan dengan Kesepakatan Perjanjian Tambahan antara Tiongkok dan Federasi Rusia pada Bagian Timur dari Perbatasan Tiongkok-Rusia[58]. Berdasarkan kesepakatan itu Rusia mentransfer kepada Tiongkok bagian dari Abagaitu Islet, seluruh Pulau Yinlong, setengah dari Pulau Bolshoy Ussuriysky, dan beberapa pulau sungai yang berdekatan. Transfer ini telah diratifikasi oleh Tiongkok dan Rusia pada 2005, mengakhiri sengketa perbatasan selama satu dekade. Upacara penyerahan resmi dilakukan pad 14 Oktober 2008[59].

Tajikistan

Tiongkok memiliki klaim wilayah seluas 28.430 kilometer (10.977 square miles) terhadap teritorual Tajikistan sejak 1884, yang dimiliki dari masa Dinasti Qing oleh Perjanjian Tidak Adil.[60][61]

Pada 2011, sebagai bagian dari perjanjiaan, Tiongkok secara resmi melepas klaim terhadap 96% dari total wilayah sengketa, sementara itu Tajikistan menyerahkan sekitar 4% dari wilayah tersebut sekitar 1.137 kilometer persegi (438 square miles) kepada Tiongkok[62][63][33].

Lihat juga

Referensi

  1. ^ a b c d Savada, Andrea Matles (September 1991). Nepal and Bhutan : country studies. Library of Congress. hlm. 330–333. ISBN 0844407771. Diakses tanggal 2008-05-30. 
  2. ^ a b c d Balaji, Mohan (Jan 12, 2008). "In Bhutan, China and India collide". Asia Times Online. Diarsipkan dari versi asli tanggal May 9, 2008. Diakses tanggal 30 May 2008. 
  3. ^ a b M Shamsur Rabb Khan (8 April 2008). "Elections in the Himalayan Kingdom: New Dawn of India-Bhutan Relations". Institute of Peace & Conflict Studies. Diakses tanggal 29 May 2008. 
  4. ^ a b Bhutan: a land frozen in time (9 February 1998). BBC. Accessed 30 May 2008.
  5. ^ "Economic and political relations between Bhutan and the neighbouring countries pp-168" (PDF). Institute of developing economies Japan external trade organisation. Diakses tanggal 29 June 2020. 
  6. ^ Ranade, Jayadeva (16 July 2017). "A Treacherous Faultline". The Pioneer. 
  7. ^ K. Warikoo (2019). Himalayan Frontiers of India: Historical, Geo-Political and Strategic Perspectives. 149: Routledge. hlm. 240. ISBN 9781134032945. 
  8. ^ Arpi, Claude (16 July 2016). "Little Bhutan in Tibet". The Statesman. 
  9. ^ "Ladakhi and Bhutanese Enclaves in Tibet" (PDF). John Bray. 
  10. ^ a b c Bhutan-China relations (5 July 2004). BhutanNewsOnline.com. Accessed 30 May 2008.
  11. ^ India and the upcoming Druk democracy Diarsipkan 13 January 2008 di Wayback Machine. (May 2007). HimalMag.com. Accessed 30 May 2008.
  12. ^ a b Bhutan Gazette[pranala nonaktif permanen] (7 June 2007). BhutanGazette. Accessed 30 May 2008.
  13. ^ "China hopes to forge diplomatic ties with Bhutan". Xinhua News. Diakses tanggal 29 September 2016. 
  14. ^ a b Maxwell, Neville (1970). India's China War . New York: Pantheon. ISBN 978-0224618878. 
  15. ^ Calvin, James Barnard (April 1984). "The China-India Border War". Marine Corps Command and Staff College. Diarsipkan dari versi asli tanggal November 11, 2011. Diakses tanggal October 15, 2011. 
  16. ^ China's Decision for War with India in 1962 by John W. Garver Diarsipkan 26 March 2009 di Wayback Machine.
  17. ^ Manoj Joshi (2013-05-07). "Making sense of the Depsang incursion". The Hindu. Diakses tanggal 2014-03-15. 
  18. ^ "Khurshid to visit China on May 9, no date for flag meet". Hindustan Times. 2013-04-25. Diarsipkan dari versi asli tanggal April 25, 2013. Diakses tanggal 2014-03-15. 
  19. ^ "Let's shake hands: 20 days on, China withdraws troops from Ladakh : India, News - India Today". Indiatoday.intoday.in. 2013-05-05. Diakses tanggal 2014-03-15. 
  20. ^ a b c "ciaworldfactbook - china". 
  21. ^ Tsering Shakya (1999). The Dragon in the Land of Snows: A History of Modern Tibet Since 1947. Columbia University Press. hlm. 279–. ISBN 978-0-231-11814-9. 
  22. ^ Guo, Rongxing (2006). Territorial Disputes and Resource Management: A Global Handbook. Nova Publishers. hlm. 51. ISBN 9781600214455. 
  23. ^ Shurtleff, William; Aoyagi, Akiko (2010). History of Soybeans and Soyfoods in South Asia / Indian Subcontinent (1656-2010): Extensively Annotated Bibliography and Sourcebook (edisi ke-illustrated). Soyinfo Center. hlm. 952. ISBN 9781928914310. 
  24. ^ Ogura, Junko (14 October 2010). "Japanese party urges Google to drop Chinese name for disputed islands". US: CNN. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 October 2012. 
  25. ^ Kristof, Nicholas (10 September 2010). "Look Out for the Diaoyu Islands". The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 October 2012. Diakses tanggal 15 August 2012. 
  26. ^ JOHN W. FINNEY Special to The New York Times (11 November 1971). "SENATE ENDORSES OKINAWA TREATY – Votes 84 to 6 for Island's Return to Japan – Rioters There Kill a Policeman Senate, in 84 to 6 Vote, Approves the Treaty Returning Okinawa to Japan – Front Page". The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 July 2018. Diakses tanggal 20 August 2012. 
  27. ^ Lee, Seokwoo et al. (2002). Territorial disputes among Japan, Taiwan and China concerning the Senkaku Islands, pp. 11–12., hlm. 11, pada Google Books
  28. ^ "Q&A: China-Japan islands row" Diarsipkan 10 July 2018 di Wayback Machine. BBC News 11 September 2012
  29. ^ "U.S. says Senkaku Islands fall within scope of Japan-U.S. security treaty". Kyodo News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 July 2012. Diakses tanggal 20 August 2012. 
  30. ^ "Anti-Japan protesters rally in Beijing". Agence France-Presse. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 February 2014. Diakses tanggal 12 November 2016. 
  31. ^ "Viewpoints: How serious are China-Japan tensions?". BBC. 8 February 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 November 2013. Diakses tanggal 16 November 2013. 
  32. ^ "The South China Sea conflict in a nutshell". japantimes. 
  33. ^ a b c Fravel, M. Taylor (2005-10-01). "Regime Insecurity and International Cooperation: Explaining China's Compromises in Territorial Disputes". International Security. 30 (2): 46–83. doi:10.1162/016228805775124534. ISSN 0162-2889. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-12-20. Diakses tanggal 2020-08-08. 
  34. ^ See the text of the "Agreement between the Republic of Kazakhstan and the People's Republic of China on the Kazakhstan-China international border, signed in Almaty on Aprel 26, 1994" in О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о казахстанско-китайской государственной границе. Указ Президента Республики Казахстан от 15 июня 1995 г. N 2331 Diarsipkan 2013-10-05 di Wayback Machine.. The border shown on Google Maps follows the description in the treaty; specifically, border point 38 described in the text is at the border line's crossing with the Terekty River (铁列克提河; Tiělièkètí Hé) can be seen at 45°37′00″N 82°15′30″E / 45.61667°N 82.25833°E / 45.61667; 82.25833. The 1969-era Soviet claim in the area can be seen on the period's topo maps, e.g. border point No. 40 on this map Diarsipkan 2013-10-01 di Wayback Machine..
  35. ^ (dalam bahasa bahasa Tionghoa)   中华人民共和国和吉尔吉斯共和国关于中吉国界的协定. Wikisource. 1996-07-04. 
  36. ^ Kyrgyzstan, China end common border demarcation, 14 July 2009 
  37. ^ "Laos – Encyclopædia Britannica Overview". Encyclopædia Britannica. Diakses tanggal 23 January 2011. 
  38. ^ St John, Ronald Bruce. "The Land Boundaries of Indochina: Cambodia, Laos and Vietnam" (PDF). International Boundaries Research Unit, Department of Geography, University of Durham. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 13 November 2020. Diakses tanggal 17 September 2020. 
  39. ^ a b c d e f g h i "China-Mongolia Boundary" (PDF). International Boundary Study. The Geographer, Bureau of Intelligence and Research (173): 2–6. August 1984. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2006-09-16. Diakses tanggal 2008-06-16. 
  40. ^ a b "Mongolia-China relations". Library of Congress. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-09-05. Diakses tanggal 2008-06-15. 
  41. ^ "Wilson Center Digital Archive". 
  42. ^ "International Boundary Study No. 42 – Burma-China Boundary" (PDF). US DOS. 30 November 1964. Diakses tanggal 17 September 2020. 
  43. ^ Burma Road - Britannica Online Encyclopedia
  44. ^ Donald M. Seekins, Historical Dictionary of Burma (Myanmar), p. 251
  45. ^ "A Forgotten Invasion: Thailand in Shan State, 1941–45"
  46. ^ "More fighting feared as thousands flee Burma". Bangkok Post. Agence France-Presse. 27 August 2009. Diakses tanggal 28 August 2009. 
  47. ^ "Myanmar says Chinese tip-off led to border clash". Associated Press. 10 September 2009. Diakses tanggal 11 September 2009. 
  48. ^ Asia Times Online, Virtual gambling in Myanmar's drug country, Michael Black and Roland Fields, Aug 26, 2006
  49. ^ "Asia Times Online :: south-east Asia news - Virtual gambling in Myanmar's drug country". Atimes.com. 2006-08-26. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-10-19. Diakses tanggal 2012-11-29. 
  50. ^ "Strategic Programme Framework: Union of Myanmar 2004-2007" (PDF). United Nations Office on Drugs and Crime. Diakses tanggal 2009-01-01. 
  51. ^ Office of the Geographer (30 May 1965). "China - Nepal Boundary" (PDF). Bureau of Intelligence and Research. 
  52. ^ Office of the Geographer (30 May 1965). "China - Nepal Boundary" (PDF). Bureau of Intelligence and Research. 
  53. ^ Fravel, M. Taylor (2005-10-01). "Regime Insecurity and International Cooperation: Explaining China's Compromises in Territorial Disputes". International Security. 30 (2): 46–83. doi:10.1162/016228805775124534. ISSN 0162-2889. 
  54. ^ "Signing with the Red Chinese". Time (magazine). 15 March 1963. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 December 2008. Diakses tanggal 28 October 2019. 
  55. ^ NOORANI, A.G. (Jan 14, 2012). "Map fetish" (Volume 29 - Issue 01). Frontline. Diakses tanggal 24 January 2020. 
  56. ^ Ahmed, Ishtiaq (1998), State, Nation and Ethnicity in Contemporary South Asia, A&C Black, hlm. 148, ISBN 978-1-85567-578-0 : "As a friendly gesture some territory in the northern areas was surrendered to China and a treaty was signed which stated that there were no border disputes between the two countries."
  57. ^ Chen, Qimao, "Sino-Russian relations after the break-up of the Soviet Union", dalam Chufrin, Gennady, Russia and Asia: the Emerging Security Agenda (PDF), hlm. 288–291, diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2016-05-19, diakses tanggal 2015-07-15 
  58. ^ Archived copy, January 2015, diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-08-12, diakses tanggal 2015-07-15  . October 14, 2004 (dalam bahasa Rusia)
  59. ^ "The cockerel's cropped crest". The Economist. 26 July 2008. 
  60. ^ "Tajikistan Cedes Disputed Land to China". The Jamestown Foundation. 24 January 2011. 
  61. ^ Fravel, M. Taylor (2005-10-01). "Regime Insecurity and International Cooperation: Explaining China's Compromises in Territorial Disputes". International Security. 30 (2): 46–83. doi:10.1162/016228805775124534. ISSN 0162-2889. 
  62. ^ "Tajikistan cedes land to China". BBC News. 13 January 2011. 
  63. ^ "China's area increases by 1000 sq km". Times of India. 12 January 2011. 
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Daftar_wilayah_sengketa_Tiongkok&oldid=19066686"