Dr. Abdul Kholik, SH., M.Si., (lahir di Cilacap, 19 Juli 1968: umur 53 tahun) merupakan senator DPD RI periode 2019-2024 perwakilan Jawa Tengah. [1] Abdul Kholik terpilih sebagai senator DPD RI periode 2019 - 2024 yang mewakili Provinsi Jawa Tengah dengan perolehan suara sebesar 1.420.065 suara.[2] Suara yang didapat Abdul Kholik merupakan perolehan suara terbanyak ke 7 di antara semua Anggota DPD 2019-2024.[3] Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komite I DPD RI.

Riwayat Pendidikan

  • S1 Fakulas Hukum UNSOED Purwokerto, 1993.
  • S2 Pasca Sarjana FISIP Universitas Indonesia, 2004.
  • S3 Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang, 2019.

Pendidikan Nonformal

Selain pendidikan formal, ia pernah mengikuti berbagai kursus/pelatihan. Seperti Bahasa Inggris di Lembaga bahasa LIA 1997-1999, Kursus Pendidikan Advokat, Penyelenggra Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia dan PERADI, Jakarta tahun 2005, Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan bagi Tim Pendukung DPR-RI, DPD dan Pemerintah, PSHK, Aus Aid dan Baleg DPR-RI, tahun 2006, Pelatihan Perancangan Undang-Undang Penyelenggara DRSP-US Aid, Baleg DPR- RI, tahun 2007, Pelatihan Perancangan Undang-Undang dalam Bidang Politik, Penyelenggra, DRSP-US-Aid, LIPI dan Baleg DPR-RI, tahun 2007, Pelatihan Legal Drafting Kerjasama Pemerintah Belanda dengan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta tahun 2009, Legal Drafting tingkat Advance diselenggarakan oleh Baleg DPR-RI kerjasama dengan Prorep USAID, Surabaya tahun 2012, Budget Impact Analysis, kerja sama Baleg DPR-RI dengan Prorep USAID, Bandung, tahun 2013, dan lainnya.[1]

Riwayat Organisasi

  1. Pengelola Majalah Pro Justiia, FH. UNSOED Purwokweto tahun 1990-1991
  2. Pemimpin Litbang Koran Kampus Sketsa UNSOED Purwokerto, Jawa Tengah tahun 1990-1992
  3. Ketua Senat Mahasiswa FH. UNSOED Purwokerto, Jawa Tengah tahun 1991-1992
  4. Ketua Senat Mahasiswa Mahaiswa Perguruan Tinggi (SMPT) UNSOEd Purwokerto tahun 1992-1993
  5. Kordinator FoRum Aktivis Lembaga Mahasiswa (FALM) Jawa Tengah tahun 1992-1993
  6. Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Purwokerto, tahun 1990-1993,
  7. Pengurus Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) DPP AMPI tahun 1995-2000
  8. Wakil Sekjen Angkatan Muda Hukum Indonesia (AMHI) tahun 2000-2005
  9. Ketua Bidang Litbang Asosiasi Tenaga Ahli Parlemen Indonesia (ATAP INDONESIA) tahun 2014-2019
  10. Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-undangan (KUMDANG) MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) tahun 2015-2020.[1]

Riwayat Pekerjaan

Pengalaman kerjanya dimulainya sebagai Staf Redaksi Majalah Media Karya tahun 1995-1997, Legal Drafter FKP DPR RI tahun 1997-1999, Redaksi Tabloid Siaga tahun 1999, Redaktur Majalah Ekolita tahun 2000, Peneliti Pusat Studi dan Pengembangan Kawasan (PSPK) tahun 2000, Manajer Diseminasi dan Publikasi FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) tahun 2001, Direktur Eksekutif CiBa (Civic Education and Budget Transparency Advocation) tahun 2002, Anggota KPU Kota Depok tahun 2003-2006, Staf Pengajar STSIP Syamsul ‘Ulum, Sukabumi, Jawa Barat, 2005 10. Staf Ahli Badan Legislasi DPR-RI tahun 2006-2014, Staf Ahli DPR-RI tahun 2015, Tim Ahli Perancangan Undang-Undang Komite 3 DPD RI tahun 2016-2018.[1]

Kiprah Penyusunan Undang-undang

Di Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Abdul Kholik juga memiliki banyak pengalaman. Pernah terlibat dalam Pembahasan RUU Keuangan Negara, menjadi mitra dari unsur NGO tahun 2001-2002, Penanggungjawab Penyusuanan RUU Perencanaan Anggaran Negara (CiBa, Yappika dan CIDA) tahun 2002, Tim Ahli Penyusunan RUU Keuangan Negara (Revisi UU Nomor 17/2003), Baleg DPR-RI tahun 2006. 4. Tim Ahli Penyusun Program Legislasi Nasional Baleg DPR-RI dan DEPKUMHAM, tahun 2006 dan 2007, Koordinator Tim Ahli Penyusun RUU Tanda Jasa, Baleg DPR-RI tahun 2006, Koordinator Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan RUU RUU Pemberantasan Pembalakan Liar (Illegal Logging), Baleg DPR-RI tahun 2006, Tim Ahli Harmonisasi RUU Pariwisata, Baleg DPR-RI tahun 2006, Tim Monitoring Penyusunan/Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana tahun 2006, Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tahun 2006-2007, Tim Ahli Penyusun RUU Revisi UU Nomor 32 tahun 2004, Baleg DPR-RI tahun 2007, Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Abadi, Baleg DPR-RI tahun 2007, Tim Ahli Harmonisasi RUU Pembentukan Daerah Otonom, Baleg DPR-RI tahun 2006 dan 2007, Tim Ahli Penyusun Prolegnas Prioritas Tahun 2008. 14. Tim Ahli Harmonisasi RUU Kesejahteraan Sosial, Baleg DPR-RI tahun 2008, Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Komisi Yudisial, Baleg DPR-RI tahun 2010, Tim Ahli Penyusun RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2010, Tim Ahli Penyusun Prolegnas Prioritas tahun 2011, Koordinator Ahli Tim Harmonisasi RUU Penyelenggara Pemilu tahun 2011, Tim Ahli Harmonisasi RUU tentang Aparatur Sipil Negara tahun 2011, Kordinator Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Penyusunan dan RUU tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Baleg DPR-RI tahun 2011, Kordinator Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Baleg DPR-RI tahun 2010- 2011, Kordinator Tim Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Organisasi Kemasyarakatan, Baleg DPR-RI tahun 2011.

Kemudian juga Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Baleg DPR-RI tahun 2011, Tim Ahli Harmonisasi RUU Keuangan Mikro, Baleg DPR-RI tahun 2011, Tim Ahli Penyusun Prolegnas Prioritas tahun 2012, Koordinator Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Perubahan UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2012, Kordinator Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Larangan Minuman Beralohol, Baleg DPR-RI tahun 2013-2014, Kordinator Tim Ahli Harmonisasi RUU Pembentukan DOB tahun 2013, Kordinator Tim Ahli Penyusunan RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Baleg DPR-RI tahun 2013, Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Penyusunan RUU Pertembakauan, Baleg tahun 2013-2014, Krodinator Tim Harmonisasi RUU Radio Televis Republik Indonesia, Baleg tahun 2014, Kordinator Tim Ahli Harmonisasi RUU Perkebunan, Baleg tahun 2014, Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisisan, Baleg tahun 2014, Tim Ahli Pembahasan RUU Otsus Papua (Perubahan UU Nomor 21 Tahun Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua), Baleg tahun 2014, Tim Ahli Penyusunan Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas tahun 2015, Baleg tahun 2015, Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik RUU Bahasa dan Kesenian Daerah, DPD RI tahun 2015, Konsultan Penyusunan Kajian Payung Hukum BPNT tahun 2015, Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, DPD RI tahun 2016, Konsultan Penyusunan Indeks Risiko Terorisme BNPT tahun 2016, Tim Ahli Penyusunan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) RUU Terorisme, WFD tahun 2017, Tim Ahli RUU Perlindungan Pasien, DPD RI tahun 2018, dan lainnya.[1]

Referensi

  1. ^ a b c d e Kholik, Abdul (Januari 2020). Penyempurnaan Sistem Bikameral Indonesia & Sinergitas DPD dengan DPR. Semarang: CV. Pilar Nusantara. hlm. 359–367. ISBN 978-623-7590-40-8. 
  2. ^ Admin (1 Oktober 2019). "Dr. ABDUL KHOLIK, SH., M.Si". Portal.dpd go.id. Diakses tanggal 10 September 2021. 
  3. ^ Rosmala, Dian (1 Oktober 2019). "Proses Panjang Abdul Kholik, Dari Senat Mahasiswa Hingga Jadi Senator". Akurat.co. Diakses tanggal 10 September 2021.