Wikipedia

Injourney Airports

perusahaan asal Indonesia
Revisi sejak 14 Oktober 2021 07.17 oleh 140.213.74.232 (bicara)

PT Angkasa Pura II (disingkat AP2 atau AP II, diperdagangkan dengan nama bahasa Inggris Indonesia's Airport Company) adalah anak usaha Aviasi Pariwisata Indonesia yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengusahaan bandar udara di Indonesia bagian barat.

PT Angkasa Pura II
Anak perusahaan BUMN
IndustriPengelolaan bandar udara
Didirikan13 Agustus 1984 (sebagai Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng
19 Mei 1986 (sebagai Angkasa Pura II
Kantor pusat
Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten
,
Indonesia
Cabang
19 bandar udara
Wilayah operasi
Indonesia bagian Barat
Tokoh kunci
Muhammad Awaluddin (Direktur Utama) [1]
JasaPelayanan bandar udara
PendapatanKenaikan Rp9,49 Triliun (2018)
Penurunan Rp1,91 Triliun (2018)
Karyawan
5.400
IndukPT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)
Anak usahaGapura Angkasa, Angkasa Pura Solusi, Angkasa Pura Propertindo, Angkasa Pura Kargo, Angkasa Pura Aviasi[2]
Situs webangkasapura2.co.id
Artikel ini bukan mengenai Angkasa Pura I.
Untuk kegunaan lain, lihat Angkasa Pura.

Angkasa Pura II berkantor pusat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten.[3]

Sejarah

PT Angkasa Pura II (Persero), selanjutnya disebut “Angkasa Pura II” atau “Perusahaan” merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara di wilayah Indonesia Barat. Angkasa Pura II telah mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola dan mengupayakan pengusahaan Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng yang kini berubah nama menjadi Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta serta Bandara Halim Perdanakusuma sejak 13 Agustus 1984.

Keberadaan Angkasa Pura II berawal dari Perusahaan Umum dengan nama Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1984, kemudian pada 19 Mei 1986 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1986 berubah menjadi Perum Angkasa Pura II. Selanjutnya, pada 17 Maret 1992 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1992 berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Seiring perjalanan perusahaan, pada 18 November 2008 sesuai dengan Akta Notaris Silvia Abbas Sudrajat, SH, SpN Nomor 38 resmi berubah menjadi PT Angkasa Pura II (Persero). Pada tanggal 6 Oktober 2021, Pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke Aviasi Pariwisata Indonesia, sebagai bagian dari upaya pembentukan holding BUMN yang bergerak di bidang aviasi dan pariwisata.[4]

Berdirinya Angkasa Pura II bertujuan untuk menjalankan pengelolaan dan pengusahaan dalam bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara dengan mengoptimalkan pemberdayaan potensi sumber daya yang dimiliki dan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Hal tersebut diharapkan agar dapat menghasilkan produk dan layanan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat sehingga dapat meningkatkan nilai Perusahaan dan kepercayaan masyarakat.

Kiprah Angkasa Pura II telah menunjukkan kemajuan dan peningkatan usaha yang pesat dalam bisnis jasa kebandarudaraan melalui penambahan berbagai sarana prasarana dan peningkatan kualitas pelayanan pada bandara yang dikelolanya.

Angkasa Pura II telah mengelola 16 Bandara, antara lain yaitu Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta), Halim Perdanakusuma (Jakarta), Kualanamu (Medan), Supadio (Pontianak), Minangkabau (Padang), Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), Husein Sastranegara (Bandung), Sultan Iskandarmuda (Banda Aceh), Raja Haji Fisabilillah (Tanjungpinang), Sultan Thaha (Jambi), Depati Amir (Pangkal Pinang), Tjilik Riwut (Palangkaraya), Silangit (Tapanuli Utara), Kertajati dan Banyuwangi.

Tata Kelola Perusahaan

Komitmen penerapan GCG merupakan hal yang mutlak bagi Angkasa Pura II. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan infrastruktur yang dimiliki dan secara berkesinambungan meningkatkan sistem dan prosedur untuk mendukung efektivitas pelaksanaan GCG di Angkasa Pura II.

Untuk mewujudkan perusahaan yang tumbuh berkembang dan berdaya saing tinggi, Angkasa Pura II telah mengembangkan struktur dan sistem tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG sesuai ketentuan dan peraturan serta best practise yang berlaku. Pelaksanaan GCG merupakan tindak lanjut Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER 01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BUMN, yang menyebutkan bahwa “BUMN wajib melaksanakan operasional perusahaan dengan berpegang pada prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntanbilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran”.

Semangat yang terkandung dalam penerapan GCG di Angkasa Pura II adalah niat dan tekad manajemen Angkasa Pura II untuk menjadikan Angkasa Pura II sebuah perusahaan yang terus tumbuh dan berkembang dengan kualitas Produk dan Proses Kerja yang baik, serta memiliki Code of Conduct, termasuk tanggung jawab terhadap lingkungannya.

Tujuan Penerapan GCG di Angkasa Pura II adalah sebagai berikut:

  1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Organ Perseroan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi), karyawan, pelanggan, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan berjalan secara baik dan kepentingan semua pihak terpenuhi.
  2. Mendorong dan mendukung pengembangan Angkasa Pura II.
  3. Mengelola sumber daya secara lebih amanah.
  4. Mengelola risiko secara lebih baik.
  5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada stakeholders.
  6. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Angkasa Pura II.
  7. Memperbaiki budaya kerja Angkasa Pura II.
  8. Meningkatkan citra Angkasa Pura II (image) menjadi semakin baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Angkasa Pura II memiliki komitmen penuh dan secara konsisten menegakkan penerapan GCG dengan mengacu kepada beberapa aturan formal yang menjadi landasan bagi Angkasa Pura II dalam penerapan GCG yaitu:

  1. Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN(Pasal 5 ayat 3).
  2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha No. PER- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012.
  3. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.
  4. Undang Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang diperbaharui oleh Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007.
  5. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: KEP.448/UM.004/X/AP II–2007 dan Nomor: KEP.02.03.01/00/10/2007 461 tentang Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) di Lingkungan PT Angkasa Pura II (Persero).

Prinsip-prinsip GCG sesuai dengan PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, meliputi:

  1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
  2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
  3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
  4. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
  5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan(stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Angkasa Pura II selalu melaksanakan kewajiban untuk membayar dividen kepada negara selaku pemegang saham. Angkasa Pura II juga senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan perlindungan konsumen kepada pengguna jasa bandara, menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya serta meningkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat umum dan lingkungan sekitar bandara melalui program Corporate Social Responsibility.

Penghargaan

Angkasa Pura II telah berhasil memperoleh berbagai penghargaan dari berbagai instansi. Penghargaan yang diperoleh merupakan bentuk apresiasi kepercayaan masyarakat atas performance Perusahaan dalam memberikan pelayanan, di antaranya adalah:

  • “The Best BUMN in Logistic Sector” dari Kementerian Negara BUMN RI (2004-2006).
  • “The Best I in Good Corporate Governance” (2006).
  • Juara I “Annual Report Award” kategori BUMN Non-Keuangan Non-Listed (2007).
  • BUMN Terbaik dan Tepercaya dalam bidang Good Corporate Governance pada Corporate Governance Perception Index Award (2007).
  • 1st The Best Non Listed Company dari Anugerah Business Review (2009).
  • The World 2nd Most On Time Airport untuk Bandara Soekarno-Hatta dari Forbestraveller.com (2009).
  • Juara III Annual Report Award kategori BUMN Non- Keuangan Non-Listed (2009).
  • The Best Prize ‘INACRAFT Award in category natural fibers (2010).
  • GCG Award as Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2010 (2011).
  • Penghargaan Penggunaan Bahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2011).
  • Penghargaan untuk Bandara Internasional Minangkabau Padang sebagai Indonesia Leading Airport dalam Indonesia Travel & Tourism Award (2011).
  • Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) selama 2.084.872 jam kerja terhitung mulai 1 Januari 2009 - 31 Desember 2011 untuk Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dalam Indonesia Travel & Tourism Award (2011).
  • Serta berbagai penghargaan pada tahun 2012 dari Majalah Bandara kategori Best Airport 2012 untuk Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru) dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), kategori Good Airport Services untuk Bandara Internasional Minangkabau dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3 (Cengkareng) dan kategori Progressive Airport Service 2012 untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3 (Cengkareng).

Logo Angkasa Pura I dan II awalnya sama, tetapi kemudian masing-masing perusahaan menggunakan logo barunya sendiri-sendiri.

  •  
    Logo Angkasa Pura II tahun 1984-2014. Logo juga dipakai untuk Angkasa Pura I sebelum perusahaan tersebut ganti logo.
  •  
    Logo Angkasa Pura II mulai 21 Januari 2014

Operasi

PT Angkasa Pura II menitik beratkan bandar udara di wilayah barat Indonesia.

Referensi

  1. ^ https://www.angkasapura2.co.id/id/tentang/dewan-direksi
  2. ^ https://cms.angkasapura2.co.id/NUWEB_PUBLIC_FILES/angkasapura2/Annual_01_05_2019__10_15_07.pdf
  3. ^ "Informasi Perusahaan Diarsipkan 2012-03-09 di Wayback Machine.." Angkasa Pura II. Retrieved on 16 September 2010. "Kantor Pusat PT (Persero) Angkasa Pura II Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta."
  4. ^ "Peraturan Pemerintah nomor 104 tahun 2021" (PDF). Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses tanggal 12 Oktober 2021. 

Pranala luar

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Injourney_Airports&oldid=19259302"