Partai Dakwah Rakyat Indonesia

Partai Dakwah Rakyat Indonesia adalah sebuah partai politik Islamis yang dibentuk pada 31 Mei 2021. Parpol tersebut dibentuk oleh Farid Okbah dan Islamis Indonesia lainnya. Parpol tersebut dituduh Polri sebagai wadah untuk perlindungan para anggota Jemaah Islamiyah. Tapi tuduhan ini dibantah oleh Partai Dakwah Rakyat Indonesia sendiri. [1] Tuduhan tersebut mengejutkan banyak orang karena bagaimana mungkin sebuah organisasi teroris bisa mengambil wujud sebagai parpol dan berupaya untuk berintervensi dan berpartisipasi dalam sistem politik Indonesia. Menurut PDRI tuduhan tersebut fitnah keji dan tidak berdasarkan fakta.

Partai Dakwah Rakyat Indonesia
Ketua umum	Farid Okbah
Sekretaris Jenderal	Yunasdi
Dibentuk	31 Mei 2021 (2021-05-31)
Kantor pusat	Jakarta, Indonesia
Ideologi	Nasionalisme relijius
Posisi politik	Sayap-kanan
Agama	Islam Sunni
Situs web
https://partaidakwah.id/
Politik Indonesia Partai politik Pemilihan umum

Menurut informasi dari pihak Partai Dakwah, Partai Dakwah Rakyat Indonesia didirikan oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Partai Islam Ideologis (BPU-PPII) yang terdiri dari para alim ulama seperti KH. A. Cholil Ridwan, Almarhum KH. Abdurrasyid Abdullah Syafi’i, Almarhum Drs. Mohammad Siddik, Ustad Farid Ahmad Okbah, Dr, Masri Sitanggang dll. yang sebelumnya telah melaksanakan acara silaturrahim keluarga besar dan pecinta Masyumi pada tanggal 07 Maret 2020 dan atas hasil rekomendasi silaturrahim tersebut maka BPU-PPII mendeklarasikan kembali Partai Masyumi Reborn pada tanggal 07 November 2020. Tetapi karena Majelis Syura Partai Masyumi Reborn mengembalikan mandat kepada BPU-PPII pada tanggal 20 Februari 2021. Karena pengembalian mandat tersebut, maka BPU-PPII mendirikan Partai Dakwah Rakyat Indonesia sebagai penerus perjuangan dari dakwah politik yang pernah dilaksanakan oleh Partai Masyumi pada masa lalu. Cita - cita BPU-PPII adalah merintis adanya partai politik yang memperjuangkan cita -cita para pendiri bangsa / Founding Fathers agar Indonesia bisa menjadi negeri yang Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur dengan dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 melalui jalan dakwah politik yang berakhlakul karimah.

Sebagai informasi, bahwa Partai Dakwah Rakyat Indonesia sedang dalam proses pengurusan perizinan untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Menkumham sehingga segala aktivitasnya masih berupa pembentukan jaringan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan sebagai syarat administratif mendapatkan SK Menkumham tersebut. Oleh sebab itu, selama ini aktivitas kepartaian hanya terkait hal tersebut dan merupakan aktivitas konstitusional yang dibolehkan oleh hukum di Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi.