Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Kabupaten
	Danau Ranau
	Lambang
	Motto: Serasan seandanan; (Bahasa Daya) Seiya sekata, searah setujuan
	Peta
	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Peta Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Indonesia)
	Koordinat: 4°39′26″S 104°00′24″E / 4.65728°S 104.00659°E
Negara	Indonesia
Provinsi	Sumatra Selatan
Ibu kota	Muaradua
Jumlah satuan pemerintahan	Daftar Kecamatan: 19; Kelurahan: 116;
Pemerintahan
• Bupati	Popo Ali M, B.Comm.
• Wakil Bupati	Shoelehien Abuasir, SP., M.Si.
Luas
• Total	5.493,34 km2 (2,120,99 sq mi)
Populasi ((2020))
• Total	408.921
• Kepadatan	74/km2 (190/sq mi)
Demografi
• Agama	Islam 94,05%; Kristen 4,49%; - Katolik 3,27%; - Protestan 1,22%; Hindu 1,18%; Buddha 0,28%
Zona waktu	[[UTC]] (GMT+7)
Kode BPS	1608
Kode area telepon	0735
Pelat kendaraan	BG xxxx V**
Kode Kemendagri	16.09
DAU	Rp. 459.577.915.000.-
Situs web	http://www.okuselatankab.go.id

Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) adalah kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan, Indonesia. ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Muaradua. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diresmikan dengan UU No.37 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Kabupaten ini diresmikan pada 16 Januari 2004 di Muara Dua, ibu kota kabupaten OKU Selatan.

Letak Geografis

Secara geografis, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berada di antara koordinat berikut: 103'022–104'021 Bujur Timur dan 04'014–04'055 Lintang Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terletak di bagian barat daya ujung selatan wilayah Provinsi Sumatra Selatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu, serta memiliki luas wilayah sekira 5.849,89 Km2 atau 549.394 Ha dengan wilayah yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung. Titik tertinggi di kabupaten ini adalah Gunung Pesagi yang memiliki ketinggian 3.221 mdpl dan berbatasan dengan wilayah Lampung. Danau Ranau yang berada di kaki Gunung Seminung terdapat di kabupaten ini yang menjadi batas wilayah secara alamiah antara Provinsi Sumatra Selatan dan Provinsi Lampung.

Batas Wilayah

Berikut merupakan batas-batas wilayah dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatra Selatan:

Batas wilayah

Utara	Muara Enim, OKU, dan OKU Timur
Timur	Way Kanan, Lampung
Selatan	Lampung Barat, Lampung
Barat	Kaur, Bengkulu dan Pesisir Barat, Lampung

Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagian besar merupakan dataran tinggi yang membentuk bukit bukit dan gunung gunung. Ketinggian wilayahnya berkisar antara 45 s/d 3.221 mdpl. Titik tertinggi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah Gunung Pesagi di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, dengan ketinggian 3.221 mdpl yang menjadikan gunung tersebut sebagai batas alamiah antara wilayah Provinsi Sumatra Selatan dan wilayah Provinsi Lampung. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dialiri oleh dua sungai besar yaitu Sungai Selabung dan Sungai Saka yang bermuara ke Sungai Komering. Selain itu, masih terdapat sekitar 20 sungai dan anak sungai lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Di Kabupaten ini juga terdapat beberapa air terjun dan danau, baik yang besar maupun kecil, sehingga daerah ini merupakan daerah pariwisata potensial di Provinsi Sumatra Selatan. Danau yang terbesar adalah Danau Ranau (Kec. Banding Agung) yang berada di perbatasan dengan Lampung.

Sejarah

Pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu

Pasca diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, membuka peluang yang seluas luasnya bagi daerah di Indonesia untuk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) melalui program pemekaran daerah tak terkecuali di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) saat itu. Sebelum terjadi pemekaran, pembangunan infrastruktur banyak difokuskan di Kota Administratif (Kotif) Baturaja sebagai ibukota Kabupaten OKU. Hal ini menyebabkan kurangnya pemerataan pembangunan terutama bagi kecamatan - kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten sehingga terkesan semakin tertinggal. Selain itu, jarak tempuh yang cukup jauh ke ibukota kabupaten dirasa cukup menyulitkan bagi masyarakat karena pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain - lain juga berada di ibukota kabupaten sehingga tak jarang membuat masyarakat sampai memilih untuk menginap. Hal ini lah yang menjadi cikal bakal lahirnya latar belakang tuntutan pemekaran kabupaten baru yang dicetuskan oleh masyarakat yang kelak bernama Kabupaten OKU Timur dan OKU Selatan.

Pasca pemilihan Bupati OKU di tahun 2000, barulah terdengar secara masif tentang tuntutan pemekaran kabupaten dari wilayah timur dan selatan Kabupaten OKU. Hal ini pun langsung direspon baik oleh Bupati bersama DPRD Kabupaten OKU yang saat itu mencetuskan rencana pemekaran Kabupaten OKU.

Pada awalnya pemekaran Kabupaten OKU Timur dan OKU Selatan tidak masuk dalam agenda pemerintah pusat mengenai program pemekaran daerah serentak di Provinsi Sumatra Selatan yang dimotori juga oleh Gubernur Sumatra Selatan bersama DPRD Provinsi Sumatra Selatan di tahun 1999 - 2001. Daerah yang akan dimekarkan tersebut antara lain : Kabupaten Bangka Belitung (yang kemudian berubah menjadi sebuah Provinsi), Kabupaten Banyuasin, dan peningkatan status empat Kota Administratif (Kotif) menjadi Kota Prabumulih, Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, dan Kota Baturaja. Dengan demikian, ibukota kabupaten OKU direncanakan akan pindah ke wilayah timur (Martapura) atau selatan (Muaradua) sebagai akibat dari Kotif Baturaja sebagai ibukota Kabupaten OKU sebelumnya yang akan naik status menjadi Kota Otonom (Kotamadya).

Namun hal ini sempat menimbulkan polemik karena untuk Kabupaten OKU hanya ada untuk pemekaran Kota Baturaja saja. Hal ini membuat DPRD Kabupaten OKU menolak secara tegas dan menggantikannya dengan pemekaran Kabupaten OKU Timur dan OKU Selatan sesuai dengan tuntutan masyarakat serta mengembalikan status Baturaja untuk dilebur kembali menjadi bagian dari Kabupaten OKU sekaligus menjadi ibukota dengan menghapus status Kotif yang disematkan kepada Baturaja sejak tahun 1982. Hal ini sempat membuat Gubernur Sumatra Selatan tidak setuju sehingga terjadi sebuah perdebatan hingga desakan. Namun pada akhirnya atas nama demi masyarakat Kabupaten OKU, hal tersebut akhirnya disetujui.

Pemekaran Kabupaten OKU menjadi tiga kabupaten didukung oleh Surat Pernyataan Dukungan Tokoh Masyarakat dan Partai Politik Kabupaten OKU serta disetujui DPRD Kabupaten OKU dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten OKU Nomor 33 Tahun 2001 tanggal 13 Juli 2001 tentang Persetujuan Terhadap Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten OKU. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati OKU Nomor 125/10.A/AK/I/2001 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten OKU. Kemudian di bentuklah PPP - KOS sebagai panitia pembentukan pemekaran Kabupaten OKU Selatan yang diketuai oleh H. Muhtadin Sera'i dan juga dimotori oleh HIKAM (Himpunan Keluarga eks Kewedanaan Muaradua) Lampung.

Pemekaran ini dikukuhkan dengan keluarnya Undang Undang Nomor 37 Tahun 2003 dan diresmikan oleh Gubernur Sumatra Selatan pada tanggal 16 Januari 2004 di Muaradua (Kabupaten OKU Selatan).

Tujuan pemekaran adalah:

Mempersingkat rentang kendali (span of control) pemerintah, sehingga asas efektivitas dan efisiensi pelaksanaan bidang pemerintahan dapat terwujud.
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai pelayanan dalam rangka Otonomi Daerah secara nyata, luas, dinamis dan bertanggung jawab.
Meningkatkan efektivitas eksploitasi dan pendayagunaan sumber daya alam yang terkandung di daerah untuk kesejahraan masyarakat.
Mempercepat penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga akan dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang merata.
Memperkokoh sistem pertahanan keamanan wilayah yang merupakan bagian integral dari sistem pertahanan dan keamanan nasional.

Dasar Hukum Pemisahan Diri OKU Selatan dari OKU Induk

Latar Belakang

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan yang paling mendasar yang dibawa undang-undang tersebut adalah pemberian otonomi yang luas kepada daerah di Indonesia. Hal ini yang mendorong daerah untuk mengembangkan diri menjadi daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu daerah yang mengikuti trend dan berhasil mengembangkan diri menjadi daerah otonom (kabupaten) adalah Ogan Komering Ulu Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebelumnya adalah termasuk dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Proses dan setelah terbentuknya daerah otonom yang dimaksud dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah tentu saja membawa peubahan besar dalam sistem pemerintahan dan perpolitikan daerah disamping meninggalkan sejarah tersendiri. Perubahan sistem tersebut juga menimbulkan permasalahan baru dalam pelaksanaannya. Tulisan ini mencoba menelaah dan menganalisis perubahan sistem pemerintahan dan perkembangan politik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebelum dan sesudah terbentuknya kabupaten itu sendiri serta permalahan-permasalahan yang menjadi kendala pelaksanaannya. Hal ini dianggap penting karena perubahan-perubahan tersebut membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat.

Sejarah Singkat

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Indonesia yang diikuti dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 1947 tentang Pembentukan Daerah Otonom memicu tuntutan agar Afdeling Ogan Komering Ulu menjadi daerah otonom yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Perubahan sistem politik ini juga diikuti dengan perubahan Onder Afdeling yang ada di Ogan Komering Ulu. Perubahan tersebut antara lain:

Onder Afdeling Ogan Ulu yang berkedudukan di Lubuk Batang dipindahkan ke Baturaja.
Onder Afdeling Komering Ulu berkedudukan di Martapura.
Onder Afdeling Muaradua dan Ranau dipindahkan dari Banding Agung Ke Muaradua.

Secara yuridis formal, pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu diawali dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembubaran Negara Bagian Sumatra Selatan (17 Agustus 1950) dan Peraturanan Pemerintah pengganti Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Selatan yang kemudain diperkuat dengan Ketetapan Gubernur Sumatra Selatan No.GB/100/1950 tanggal 20 maret 1950 tentang Penetapan Batas Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut maka Kabupaten Ogan Komering Ulu resmi terbentuk dengan ibu kota Baturaja dan Muaradua dijadikan Kecamatan di Bawah Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut.

Dikeluarkanhya Undang-udnang Nomor 22 tahun 1999 sebagaiman telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatakan tuntutan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selama ini dimarginalkan oleh Baturaja untuk membentuk daerah otonom (kabupaten) sendiri yang berhak mengurus rumah tangga sendiri. Aspirasi masyarakat daerah yang disalurkan melalui Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten OKU Selatan dan melalui berbagai demostrasi massa untuk menuntut pembentukan Kabupaten baru akhirnya membuahkan hasil dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Baru di Provinsi Sumatra Selatan. Maka, dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut maka secara resmi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terbentuk dengan ibu kotanya Muaradua.

Politik dan Pemerintahan Sebelum Pemekaran

Secara administratif, wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan saat ini dahulunya adalah beberapa kecamatan yang berada di bawah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang merupakan Wilayah Kerja Pembantu Bupati III Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Baturaja sebagai Ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ulu pada saat itu merupakan sentral dari kegiatan pemerintahan dan perekonomian. Segala urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dipusatkan di baturaja, kecamatan-kecamatan yang berada di bawahnya hanya berfungsi pelengkap dan sebagai pelaksana dari segala kebijakan pemerintah Kabupaten. Hal ini menyebabkan pertumbuhan kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah kabupaten ogan komering ulu tertinggal dan berjalan dengan sangat lambat. Pada waktu-waktu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih berada di bawah Kabupaten Ogan Komering Ulu kondisi politik dan pemerintahan hampir tidak ada perkembangan yang berarti. Sebagai daerah berstatus kecamatan, pemerintah setempat hampir tidak bisa mengeluarkan kebijakan sendiri. Kecamatan-kecamatan yang berada di bawah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada waktu itu hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Perkembangan Politik dan Pemerintahan Pasca Pemekaran

Perkembangan politik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang paling menarik adalah pada waktu-waktu setelah adanya pemekaran/terbentuknya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Desember 2003 lalu. Walaupun pemerintahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan baru berjalan efektif pada 1 Januari 2004 lalu tetapi perubahan/perkembangan politik dan pemerintahannya cukup mendewasa dibandingkan dengan pada masa-masa sebalumnya. Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tampak sudah membuka mata untuk melihat dan mengambil sikap terhadap perkembangan politik di daerahnya. Memakai istilah lama, perkembangan politik yang terjadi pada masyarakat Ogan Komering Ulu Selatan diibaratkan layaknya “buta baru melek” karena dalam menyikapi suatu perubahan/perkembangan yang terjadi di daerahnya, masyrakat cenderung berlebihan. Kalau selama ini masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hanya peduli dan menyikapi perpolitikan nasional dalam skala warung kopi tetapi sekarang kenyataanya sudah memanfaatkan media massa untuk menyampaikan sikapnya terhadap perkembangan yang terjadi di daerahnya. Secara sederhana, hal ini dapat diamati dari sikap dan kritisasi masyarakat terhadap proses pelaksanaan pemerintahan baru dan yang paling menonjol adalah respons masyarakat terhadap rencana pilkadal yang akan diadakan pada bulan Juni 2005 mendatang. Bentuk respons masyarakat terhadap perkembangan perpolitikan dan pemerintahan Ogan Komering Ulu Selatan sedikit banyak memberikan gambaran tentang proses berjalannya pembelajaran politik bagi masyarakat daerah sebagaimana menjadi salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah.

Pemerintahan

Daftar Bupati

No		Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Prd.	Ket.	Wakil Bupati
1	Drs. H. Rusli Nawi Singa Depati., M.Si.	2004	2005	1	^{[Ket. 1]}
2	H. Kamil Nuh	2005	2005	2	^{[Ket. 2]}
3	H. Muhtadin Sera'i	2005	2010	3		Wancik Rasyid
3	H. Muhtadin Sera'i	23 Agustus 2010	23 Agustus 2015	4		Herawati Gatot
-	H. Iskandar S.Sos., M.M.	23 Agustus 2015	25 Agustus 2015	-	^{[Ket. 3]}	-
-	Robby Kurniawan S.STP., M.Si.	25 Agustus 2015	17 Februari 2016	-	^{[Ket. 4]}	-
4	Popo Ali Martopo B.Commerce.	17 Februari 2016	26 September 2020	5	^{[Ket. 5]}	Sholehien Abuasir
-	Hj. Nora Elisya S.H.,M.M.	26 September 2020	5 Desember 2020		^{[Ket. 6]}
(4)	Popo Ali Martopo B.Commerce.	5 Desember 2020	17 Februari 2021			Sholehien Abuasir
-	H. Romzi S.E., M.Si.	17 Februari 2021	26 Februari 2021	-	^{[Ket. 7]}	-
(4)	Popo Ali Martopo B.Commerce.	26 Februari 2021	Petahana	6	^[2]	Sholehien Abuasir S.P., M.Si.
Catatan ^ Pejabat Sementara Bupati OKU Selatan ^ Pejabat Sementara Bupati OKU Selatan ^ Pelaksana Harian Bupati ^ Penjabat Bupati ^ Cuti kampanye Pilbup Ogan Komering Ulu Selatan 2020 ^ Penjabat Sementara Bupati OKU Selatan ^ Pelaksana Harian Bupati

Dewan Perwakilan

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam tiga periode terakhir.

Partai Politik		Jumlah Kursi dalam Periode
Partai Politik		2014–2019^[3]	2019–2024^[4]	2024–2029
	PKB	3	3	4
	Gerindra	4	4	4
	PDI-P	4	4	3
	Golkar	7	4	6
	NasDem	4	3	3
	PKS	2	3	1
	Hanura	3	3	2
	Garuda		(baru) 0	1
	PAN	2	2	3
	PBB	3	3	1
	Demokrat	3	5	7
	Perindo		(baru) 2	1
	PPP	4	4	4
	PKPI	1	0
Jumlah Anggota		40	40	40
Jumlah Partai		12	12	13

Kecamatan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki 19 kecamatan, 7 kelurahan dan 252 desa (dari total 236 kecamatan, 386 kelurahan dan 2.853 desa di seluruh Sumatera Selatan). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 410.303 jiwa dengan luas wilayahnya 5.493,94 km² dan sebaran penduduk 75 jiwa/km².^[5]^[6]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, adalah sebagai berikut:

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
16.09.03	Banding Agung	1	21	Desa	Air Rupik Banding Agung Gunung Raya Karang Indah Penantian Rantau Nipis Sidodadi Sipatuhu Sipatuhu II Sugihwaras Sukamaju Sukanegeri Sumbermakmur Surabaya Surabaya Timur Talang Merbau Tangsi Agung Tanjung Agung Tanjung Harapan Telanai Terap Mulia Way Timah
16.09.03	Banding Agung	1	21	Kelurahan	Bandar Agung Ranau
16.09.17	Buana Pemaca		8	Desa	Bandar Damarpura Gemiung Jagaraga Sinar Danau Tanjung Beringin Tekana Tunas Jaya
16.09.09	Buay Pemaca		22	Desa	Air Kelian Danau Jaya Durian Sembilan Karet Jaya Kembang Tinggi Kota Way Mekar Jaya Serakat Jaya Sidodadi Sido Rahayu Sinar Baru Sinar Harapan Sipin Sri Menanti Sumber Raya Sumber Ringin Talang Padang Tanjung Baru Tanjung Durian Tanjung Jaya Tanjung Sari Tanjung Menang
16.09.12	Buay Pematang Ribu Ranau Tengah	1	21	Desa	Gedung Baru Hangkusa Jepara Padang Ratu Pakhda Suka Serumpun Jaya Simpang Sender Selatan Simpang Sender Tengah Simpang Sender Timur Simpang Sender Utara Subik Suka Bumi Sukamarga Sukarami Sumber Jaya Sumber Mulia Tanjung Baru Ranau Tanjung Kemala Tanjung Sari Tanjung Setia Way Relai
16.09.12	Buay Pematang Ribu Ranau Tengah	1	21	Kelurahan	Simpang Sender
16.09.19	Buay Rawan		11	Desa	Banjar Agung Bendi Bumi Agung Jaya Bumi Jaya Gunung Cahya Majar Pekuolan Pelawi Rantau Panjang Ruos Sukajaya
16.09.07	Buay Runjung		14	Desa	Bedeng Blambangan Belambangan Kagelang Blambangan Kota Aman Nagar Agung Negeri Batin Baru Padang Bindu Padang Sari Paninjauan Perupus Blambangan Saung Naga Simpang Saga Sukajadi Blambangan Sugih Rawas
16.09.06	Buay Sandang Aji		16	Desa	Bunga Mas Gunung Terang Kenali Kota Karang Lubuk Liku Madura Negeri Agung Negeri Batin Negeri Cahya Sukaraja I Sukarami Talang Baru Tanjung Iman Tanjung Menang Ilir Tanjung Menang Ulu Tanjung Raya
16.09.11	Kisam Ilir		9	Desa	Campang Jaya Keban Agung Muara Sindang Pengandonan Pius Pulau Kemiling Simpang Campang Siring Alam Tanjung Jati
16.09.10	Kisam Tinggi		19	Desa	Air Alun Balayan Bandar Alam Lama Berasang Danau Rata Gunung Megang Kota Padang Muara Payang Padang Bindu Padang Lay Pajar Bulan Pulau Panggung Simpang Empat Simpang Tiga Singa Laga Siring Agung Tebat Gabus Tenang Ulak Pandan
16.09.08	Mekakau Ilir		15	Desa	Air Baru Bunut Galang Tinggi Kemang Bandung Kepayang Kota Baru Kota Dalam Pere'an Pulau Duku Selabung Belimbing Sinar Marga Sri Menanti Sukaraja Tanjung Besar Teluk Agung
16.09.01	Muara Dua	5	9	Desa	Batu Belang 2 Datar Gedung Lepihan Gunung Tiga Mehanggin Pelangki Pendagan Suka Banjar Sukaraja II
16.09.01	Muara Dua	5	9	Kelurahan	Batu Belang Jaya Bumi Agung Kisau Pancur Pungah Pasar Muaradua
16.09.04	Muara Dua Kisam		18	Desa	Alun Dua Bandar Alam Baru Bayur Tengah Dusun Tengah Gunung Gare Lawang Agung Muaradua Kisam Pagar Dewa Panantian Penyandingan Simpang Lubuk Dalam Sugihan Sukananti Sukaraja Tanjung Beringin Tanjung Tebat Ulak Agung Ilir Ulak Agung Ulu
16.09.02	Pulau Beringin		13	Desa	Anugerah Kemu Aromantai Gunung Batu Kemu Kemu Ulu Pagar Agung Pematang Obar Pulau Beringin Pulau Beringin Utara Simpang Pancur Tanjung Bulan Tanjung Bulan Ulu Tanjung Kari
16.09.14	Runjung Agung		9	Desa	Air Baru Bumi Genap Gedung Nyawa Gedung Wani Karang Endah Merpang Penanggungan Sura Tanjung Kurung
16.09.05	Simpang		7	Desa	Bungin Campang Karang Agung Lubar Simpang Agung Simpangan Sinar Mulyo Tanjung Sari
16.09.16	Sindang Danau		7	Desa	Muara Sindang Ilir Muara Sindang Tengah Pematang Danau Tanjung Harapan Tebat Layang Watas Ulu Danau
16.09.15	Sungai Are		9	Desa	Cukoh Nau Guntung Jaya Pecah Pinggan Pulau Kemuning Sebaja Sedau Jaya Simpang Luas Tanah Pilih Ujan Mas
16.09.18	Tiga Dihaji		8	Desa	Karang Pendeta Kota Agung Kuripan Kuripan II Peninggiran Sukabumi Sukarena Surabaya
16.09.13	Warkuk Ranau Selatan		16	Desa	Bedeng Tiga Bumi Agung Gedung Ranau Gunung Aji Gunung Raya Kiwis Raya Kota Batu Mekar Sari Pagar Dewa Pilla Remanam Jaya Segigok Raya Sukajaya Tanjung Baru Tanjung Jati Way Wangi Seminung
	TOTAL	7	252

Lembaga Hukum dan Peradilan

Perkembangan lembaga-lembaga hukum di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan juga hingga saat ini masih belum menunjukkan adanya peningkatan yang berarti. Idealnya sebuah kabupaten yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki Lembaga Peradilan sendiri. Di Kabupaten Ogan komering Ulu Selatan, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama masih berstatus cabang dari Pengadilan Negeri Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu. Badan-badan peradilan ini harus menyelesaikan kasus-kasus dari 19 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Hal ini tentu saja merepotkan untuk Badan Peradilan dengan status Badan Peradilan Cabang. Demikian juga dengan Rumah Tahanan Negera, di Ogan Komering Ulu Selatan hanya terdapat satu buah rumah tahanan Negara yang juga harus memberdayakan narapidana dari 19 kecamatan yang ada di Ogan Komering Ulu Selatan. Untuk Daerah yang memiliki angka kejahatan yang cukup tinggi, rumah tahanan ini kadang-kadang mengalami over load dalam jumlah tahanan yang dibina. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa Pemerintah Daerah akan meningkatkan status dan jumlah lembaga-lembaga ini. Hanya saja, sebagai Kabupaten, Ogan Komering Ulu Selatan sudah memiliki Lembaga Kepolisian Resort.

Pemberdayaan/Pengawasan Terhadap Desa

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara serius memperhatikan Pemerintahan Desa. Rapat koordinasi guna membahas permasalahan desa sering dilakukan terutama mengenai permasalahan teknis penyaluran bantuan terhadap desa. Bantuan-bantuan tersebut di antaranya adalah, bantuan beras untuk rakyat miskin (raskin), bantuan dana dari gubernur dan Dana Alokasi Desa (DAD). Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan juga menggalakkan peran aktif badan perwakilan desa (BPD) dalam menentukan kebijakan desa di daerah masing-masing. Keseriusan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan desa terlihat dari ketatnya pengawasan terhadap pengalokasian bantuan-bantuan seperti tersebut di atas. Pemerintah daerah tidak mentolerir segala bentuk penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan tersebut.Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pemerintahan desa melibatkan masyarakat, BPD, aparat kecamatan dan Aparat Pemerintah Kabuapaten. Sayang Capil Oku selatan Tidak benar-benar meperhatikan Masalah NIK, Padahal Sekarang NIK itu sangatlah Penting Dalam Hal Identitas, Tolong diperhatikan Untuk dinasa Capil,,

Pilkada Langsung

Respons masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terhadap rencana diadakannya Pilkadal tanggal 26 Juni mendatang sangat menggembirakan. Masyarakat dari jauh hari sudah mulai menentukan sikap terhadap rencana Pilkadal dan terhadap calon kepala daerah Ogan Komering Ulu Selatan. Dukungan masyarakat terhadap salah satu calon kepala daerah dapat dikatakan sangat fanatik. Perang urat saraf melalui media massa sudah dimulai sejak masyarakat mengetahui rencana Pilkadal tersebut. Potensi konflik horizontal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai akibat Pilkadal sangat besar. Hal ini sudah terbukti dengan adanya kekerasan fisik terhadap pendukung salah satu calon kepala daerah yang dilakukan oleh pendukung calon lainnya. Disamping itu juga, tindakan saling hujat di media massa oleh masing-masing pendukung calon kepala daerah sudah menjadi hal yang biasa mewarnai media massa lokal. Para calon kepala daerah dengan didukung tim suksesnya masing-masing sudah banyak yang “curi start” melakukan kampanye terselubung lewat kunjungan ke desa-desa dan melalui selebaran yang secara tidak langsung berisi ajakan untuk mendukung calon tertentu. Para calon kepala daerah juga sudah mulai memobilisasi massa pendukungnya untuk melakukan berbagai kegiatan sebagai bentuk kampanye terselubung tersebut, padahal kampanye secara resmi dijadwalkan pada bulan April 2005 mendatang.

Permasalahan Pelaksanaan Pemerintahan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang baru berusia satu tahun sekarang masih dalam masa transisi dari kecamatan-kecamatan yang kurang berkembang menjadi Kabupaten yang mau tidak mau, siap tidak siap harus menjalankan pemerintahan secara otonom yang mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan keadaan wilayah yang cukup luas dan jumlah masyarakat sekitar 500.000 jiwa secara administratif, kabupaten ini membawahi 19 kecamatan, 1 kelurahan dan 153 desa. Dengan didukung potensi yang cukup menjanjikan, kabupaten ini diharapkan mampu berkembang dengan cepat dan konsisten.

Sebagai kabupaten baru, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih banyak kendala dan permasalahan terutama masalah keterbatasana sarana prasarana pendukung dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pemerintahan di samping masalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan daerah Ogan Komring Ulu Selatan. Fasilitas umum di Kabupaten Ogan Komrieng Ulu Selatan, termasuk sarana perkantoran dan pelayanan umum masih sangat kurang mengakomodasi proses pemerintahan dan pelayanan publik tersebut. Setelah satu tahun pemerintahan Ogan Komrieng Ulu Selatan berjalan, pembangunan atau pembenahan sarana prasarana bias dikatakan nihil. Sejauh ini yang dilakukan pemerintah daerah hanya sebatas perencanaan tata letak pusat-pusat pelayanan dan pemerintahan. Sementara ini, pos-pos pelayanan publik dan kantor pemerintahan masih menumpang pada kantor-kantor lain yang ada di Ogan Komering Ulu Selatan bahkan ditempatkan di rumah dinas atau rumah-rumah penduduk. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang juga kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu bersama-sama dengan Ogan Komering Ulu Selatan. Pembenahan yang utama dilakukan oleh Pemerintah Daerah Ogan Komering Ulu Timur adalah pembenahan dalam hal pelayanan publik dan pemerintahan termasuk pembangunan saran prasarana pendukungnya.

Kendala yang ditemui dalam perjalanan kegiatan pemerintahan di kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang mulai berjalan efektif Januari 2004 lalu dapat dimaklumi karena sumber pendanaan daerah selama ini masih bergantung pada pemerintah provinsi, yaitu sebesar 400 juta / triwulan karena sumber atau potensi pendanaan yang ada di kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih belum dieksploitasi/dikelola secara baik.

Kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama ini juga belum bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal ini karena kurang berjalannya fungsi Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kebijakan yang seharusnya diutamakan atau secapatnya harus dikeluarkan adalah mengenai pelayanan publik atau kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal ini demi menjamin pelaksanaan pemerintahan yang baik, karena tolak ukur keberhasilan suatu daerah adalah kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahnya.

https://pendidikandanpuisi100.blogspot.com/2020/07/mengenal-lebih-dalam-kabupaten-oku.html?m=1

Pranala luar

Mengenal Lebih Dalam Kabupaten OKU Selatan

^ "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten OKU Selatan Hasil Sensus Penduduk 2020 (Jiwa), 2020". www.okuselatankab.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-12-30. Diakses tanggal 30 Desember 2021.
^ Putra, Aji YK (26-02-2021). Farid Assifa, Farid, ed. "Lantik 6 Kepala Daerah, Gubernur Sumsel: Jangan Jadi Bupati Jakarta". Kompas.com. Diakses tanggal 27-02-2021.
^ Perolehan Kursi DPRD OKU Selatan 2014-2019
^ Perolehan Kursi DPRD OKU Selatan 2019-2024
^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.

[2] Pejabat Sementara Bupati OKU Selatan

[3] Pejabat Sementara Bupati OKU Selatan

[4] Pelaksana Harian Bupati

[5] Penjabat Bupati

[6] Cuti kampanye Pilbup Ogan Komering Ulu Selatan 2020

[7] Penjabat Sementara Bupati OKU Selatan

[8] Pelaksana Harian Bupati

[OKUSELATAN2018-1] "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten OKU Selatan Hasil Sensus Penduduk 2020 (Jiwa), 2020". www.okuselatankab.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-12-30. Diakses tanggal 30 Desember 2021.

[Sumsel260221-9] Putra, Aji YK (26-02-2021). Farid Assifa, Farid, ed. "Lantik 6 Kepala Daerah, Gubernur Sumsel: Jangan Jadi Bupati Jakarta". Kompas.com. Diakses tanggal 27-02-2021.

[10] Perolehan Kursi DPRD OKU Selatan 2014-2019

[11] Perolehan Kursi DPRD OKU Selatan 2019-2024

[Permendagri-137-2017-12] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.

[Permendagri-72-2019-13] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.

[1]

[Ket. 1]

[Ket. 2]

[Ket. 3]

[Ket. 4]

[Ket. 5]

[Ket. 6]

[Ket. 7]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]