Perilaku administrasi publik
Perilaku Administrasi Publik (public administrative behavior) adalah keputusan untuk terlibat dalam aktivitas administratif (untuk memberikan layanan ekstensif), di mana upaya ini terutama difokuskan untuk mencapai tujuan bersama (tujuan yang telah ditentukan sebelumnya) dalam suatu organisasi.
Oleh karena itu, tidak mungkin memisahkan perilaku administratif dari perilaku keseluruhan bisnis. Perilaku administratif dengan demikian berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Perilaku administrasi yang efektif dan efisien akan berdampak pada dinamika organisasi dalam menyelesaikan tugas utamanya dan mencapai tujuan bersama.[1]
Macam-macam perilaku administrasi publik
Perilaku administrasi publik di negara-negara sedang berkembang
Birokrasi lembaga-lembaga yang sedang berkembang lebih cenderung terlibat dalam berbagai fungsi input, seperti asosiasi politik dan artikulasi kepentingan, selain fungsi output penegakan peraturan, yang dibuktikan dengan fungsi-fungsi yang dibentuk oleh mereka saat ini. Dengan kata yang lebih konvensional, birokrasi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan politik dan proses pelaksanaan keputusan yang telah dibuat di luar birokrasi. Berbagai elemen yang secara kolektif membentuk lingkungan administrasi berdampak pada bagaimana perilaku birokrasi publik di negara-negara berkembang. Lingkungan administrasi meliputi keadaan politik, ekonomi, dan sosial bangsa dan negara yang bersangkutan. Dalam bidang politik, lingkungan administrasi meliputi sistem politik yang dipilih, interaksi antara pemerintah dan mereka yang memegang otoritas politik dan berdaulat, tingkat partisipasi publik dalam proses politik, tingkat keterbukaan dan kebebasan berekspresi dan berserikat, otoritas dan posisi hukum, dan pertumbuhan umum lembaga politik dan budaya. Iklim administrasi politik dapat digambarkan dengan menggunakan banyak indikator ini. [1]
Perilaku adminstrasi publik dalam perspektif prismatic society
Masyarakat Prismatik percaya bahwa tindakan administratif harus peka terhadap perbedaan ini dan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Administrasi Masyarakat Prismatik harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, melibatkan semua anggota masyarakat, dan secara aktif terlibat dengan mereka. Menerapkan kebijakan yang memupuk kebhinekaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah contoh kegiatan administratif yang sejalan dengan pandangan Masyarakat Prismatik. Misalnya, pemerintah dapat menerapkan program pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman keragaman dan memastikan bahwa kebijakan publik mewakili kebutuhan dan tujuan semua warga negara. Perilaku administrasi akan menjadi lebih toleran terhadap keragaman sosial dan inklusif dengan cara ini.[2]
Perilaku Administratif tingkat bawah
Dalam menjelaskan perilaku administrasi Pada negara-negara sedang berkembang, hal Ini berkaitan dengan perancangan serta penyusunan organisasi sebagian besar didasarkan pada pengetahuan tentang cara-cara organisasi menjalankan fungsinya dan rancangan itu harus didasarkan pula pada pengetahuan kita tentang perilaku dan motivasi manusia. Di tingkat bawah ini merujuk pada perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh staf atau karyawan yang berada pada posisi atau level paling rendah dalam struktur organisasi suatu perusahaan atau institusi. Perilaku-perilaku mereka seperti tidak produktivitas dan sering bermalas-malasan ini disebabkan oleh kurangnya kesiapan petugas di lapangan dan kurangnya bekal yang diberikan pada saat mereka direkrut. Akibat dari perilaku birokrat ini, masyarakat akan menilai para birokrat sebagai petugas yang malas dan sering korupsi. Sesuatu yang mempengaruhi perilaku lainnya ialah para birokrat yang sering memikul beban frustasi seperti tuntutan mereka terhadap pemerintah dan mengalami tekanan berlawanan, kemudian ketika para birokrat ini terlalu banyak menerima tuntutan maka akan berpengaruh terhadap perilaku kerja birokrat tersebut. [2]
Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku administrasi publik
- Faktor motivasi dan kebutuhan
- Faktor kepribadian seperti intelegensi dan emosionalitas
- Sifat-sifat yang dimiliki (pemalas, rajin, disiplin, dll)
- Pengalaman seseorang
- Tingkat dan jenis pendidikan[1]
Daftar referensi
- ^ a b c Rame, Quirina Wulandari; Tamunu, Lenny M; Say Rani, Laurensius P (2022-05-09). "Perilaku Administrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Prismatis Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka)". Jurnal EBI. 4 (1). doi:10.52061/ebi.v4i1.57. ISSN 2746-0290.
- ^ a b Annafia, Fifi. ". KONSEP DASAR PERILAKU ADMINISTRASI (2)".