Wikipedia

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat

Revisi sejak 20 Mei 2024 01.34 oleh NFR1704 (bicara | kontrib) (→Komposisi Anggota)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat[1] (bahasa Sunda: ᮓᮦᮝᮔ᮪ ᮕᮀᮝᮊᮤᮜ᮪ ᮛᮠᮚᮒ᮪ ᮓᮆᮛᮂ ᮕᮢᮧᮗᮤᮔ᮪ᮞᮤ ᮏᮝ ᮊᮥᮜᮧᮔ᮪, translit. Déwan Pangwakil Rahayat Daérah Provinsi Jawa Kulon, Carakan: ꦢꦼꦮꦤ꧀​ꦥꦼꦂꦮꦏꦶꦭꦤ꧀​ꦫꦏꦾꦠ꧀​ꦭꦭꦢꦤ꧀​ꦥꦿꦺꦴꦮ꦳ꦶꦤ꧀ꦱꦶ​ꦗꦮ​ꦏꦸꦭꦺꦴꦤ꧀, Cirebon: Dewan Perwakilan Rakyat Laladan Provinsi Jawa Kulon), disingkat DPRD Jawa Barat atau DPRD Jabar, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. DPRD Jawa Barat beranggotakan 120 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Jawa Barat terdiri dari 1 Ketua dan 5 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Jawa Barat yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 2 September 2019 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Arif Supratman, di Gedung Merdeka. Komposisi anggota DPRD Jawa Barat periode 2019-2024 terdiri dari 10 partai politik di mana Partai Gerindra adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu masing-masing 25 kursi.[2][3][4]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Barat

ᮓᮦᮝᮔ᮪ ᮕᮀᮝᮊᮤᮜ᮪ ᮛᮠᮚᮒ᮪ ᮓᮆᮛᮂ ᮕᮢᮧᮗᮤᮔ᮪ᮞᮤ ᮏᮝ ᮊᮥᮜᮧᮔ᮪
Déwan Pangwakil Rahayat Daérah Provinsi Jawa Kulon
ꦢꦼꦮꦤ꧀​ꦥꦼꦂꦮꦏꦶꦭꦤ꧀​ꦫꦏꦾꦠ꧀​ꦭꦭꦢꦤ꧀​ꦥꦿꦺꦴꦮ꦳ꦶꦤ꧀ꦱꦶ​ꦗꦮ​ꦏꦸꦭꦺꦴꦤ꧀
Dewan Perwakilan Rakyat Laladan Provinsi Jawa Kulon
Periode 2019–2024
Coat of arms or logo
Jenis
Jenis
Jangka waktu
5 tahun
Sejarah
Sesi baru dimulai
2 September 2019
Pimpinan
Ketua
Brigjen TNI (Purn.) Taufik Hidayat, S.H., M.H. (Gerindra)
sejak 3 Oktober 2019
Wakil Ketua I
drh. H. Achmad Ru'yat, M.Si. (PKS)
sejak 3 Oktober 2019
Wakil Ketua II
Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M. (PDI-P)
sejak 3 Oktober 2019
Wakil Ketua III
H. Ade Ginanjar, S.Sos. (Golkar)
sejak 8 Oktober 2021
Wakil Ketua IV
H. Oleh Soleh, S.H. (PKB)
sejak 3 Oktober 2019
Komposisi
Anggota120
Partai & kursi
Pemerintah (88)
  Gerindra (25)
  PDIP (20)
  Golkar (16)
  PKB (12)
  PAN (7)
  NasDem (4)
  PPP (3)
  Perindo (1)

Oposisi (32)

  PKS (21)
  Demokrat (11)
Pemilihan
Proposional-Terbuka
Pemilihan terakhir
17 April 2019
Pemilihan berikutnya
14 Februari 2024
Tempat bersidang
Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No. 27
Kode Pos 40115
Bandung Wetan, Kota Bandung
Jawa Barat, Indonesia
Situs web
dprd.jabarprov.go.id
L • B
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Sejarah

Dalam tahun awal berdirinya Republik Indonesia, istilah DPRD Provinsi Jawa Barat belum digunakan. Meski demikian, hal ini tidak berarti bahwa tidak terdapat lembaga legislatif semacam DPRD. Pada tahun awal kemerdekaan lembaga semacam DPRD ini sesungguhnya telah juga hadir dengan nama Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD) Jawa Barat. Karena itu asal-usul dari kehadiran DPRD Provinsi Jawa Barat tidak dapat dipisahkan dari kehadiran BPRD Jawa Barat tersebut. Pada masa itu, BPRD dipimpin oleh R. Otto Iskandardinata dengan wakilnya Dr. Soeratman Erwin dan Mr. Samsudin.

Selanjutnya, pada masa transisi setelah kembalinya status Republik Indonesia Serikat ke dalam NKRI, di Jawa Barat dibentuk DPRD Sementara yang terdiri dari 60 orang anggota yang berasal dari 22 Parpol dan dipimpin oleh Djaja Rahmat (1950-1955). Istilah DPRD Provinsi Jawa Barat baru dikenal pada tahun 1955 yaitu setelah Pemilihan Umum Pertama yang dilakukan pada 29 September 1955. Sebagai tindak lanjut dari upaya untuk mewujudkan DPRD atas dasar pemilihan itu, pemerintah mengeluarkan UU No. 19/1956 yang merupakan ketentuan hukum pemilihan daerah. Setahun kemudian, untuk pertama kali dalam sejarah perkembangannya, diadakan pemilihan terhadap anggota DPRD Jawa Barat. Pada kurun waktu 1957-1960 jumlah anggota DPRD Jawa Barat sebanyak 75 orang yang berasal dari 14 Parpol dan diketuai oleh Oja Somantri.

Pada masa yang dikenal dengan Orde Lama sampai dengan 1974, Undang-undang yang menjadi landasan bagi kehadiran DPRD Jawa Barat adalah UU No. 18/1965, dan salah satu pasalnya memasung eksistensi DPRD yakni DPRD dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Selain itu, dalam UU ini juga disebutkan, bahwa keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh DPRD harus mendapatkan tanda tangan dari Kepala Daerah. Ini berarti kedudukan DPRD di bawah Kepala Daerah. Ketentuan hukum yang terdapat dalam UU No. 18/1965 mengakibatkan kekuasaan DPRD terhadap Kepala Daerah terasa sangat lemah yang pada gilirannya mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peran legislatifnya. Pada periode 1960-1967 , DPRD Jawa Barat dikomandoi oleh Letjen. TNI. H. Mashudi dan selanjutnya pada periode 1967-1971 DPRD Jawa Barat diketuai oleh Rachmat Sulaeman dengan jumlah anggota DPRD 70 orang yang berasal dari 8 Parpol.

Seiring dengan dikeluarkannya UU No. 5/1974, terjadi juga perubahan dalam kedudukan DPRD. Ketentuan hukum yang terdapat dalam UU ini menyatakan, bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD. Penafsiran terhadap statement ini adalah DPRD dan Kepala Daerah dalam kedudukan yang sama tinggi. Yang membedakannya adalah bahwa Kepala Daerah merupakan pelaksana dari peraturan perundangan di daerah sedangkan DPRD melaksanakan tugas di bidang legislatif. Periode 1971-1977 DPRD Tingkat I Provinsi Jawa Barat , kembali dipimpin oleh Rahmat Sulaeman dengan anggota berjumlah 74 orang dari 4 Fraksi.

Selanjutnya, berturut-turut dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto, pada tahun 1977-1982 DPRD Jawa Barat diketuai oleh Brigjen TNI (Purn) H. Adjat Sudradjat, Mayjen TNI (Purn) Suratman (1982-1992), Brigjen TNI (Purn) H. Agus Muhyidin (1992-1997). Pada masa ini seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Jawa Barat, maka jumlah anggota legislatif pun mengalami peningkatan menjadi 100 orang anggota. Pada tahun 1997 terjadi gerakan reformasi yang pada akhirnya meruntuhkan kepemimpinan Orde Baru. Hal ini berpengaruh terhadap masa kerja DPRD provinsi Jawa Barat yang hanya berlangsung selama tiga tahun, karena pada tahun 1998 sebagaimana tuntutan reformasi dilaksanakan Pemilu, dipimpin oleh Mayjen TNI (Purn) H. Abdul Nurhaman, S.Ip, S.Sos.

Lahirnya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 sebagai reaksi dari gerakan reformasi, merangkum dua pikiran utama yakni penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah (kecuali keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan dan keagamaan) serta penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan Kepala Daerah. Pemberdayaan fungsi-fungsi DPRD dalam bidang legislasi, representasi, dan penyalur aspirasi masyarakat harus dilakukan. Kebijakan desentralisasi merupakan bagian dari kebijakan demokratisasi pemerintahan. Karena itu penguatan peran DPRD baik dalam proses legislasi maupun pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah perlu dilakukan. Dalam UU 22/1999 ditentukan posisi DPRD sejajar dengan pemerintah daerah, bukan sebagai bagian dari pemerintah daerah.

Pada periode 1999-2004 , DPRD Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangannya memilih Kepala Daerah, memilih anggota MPR dari utusan daerah, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala daerah dan hak DPRD meminta pertanggungjawaban Kepala daerah. Kepemimpinan DPRD pada periode ini dipimpin oleh Ir. H. Idin Rafiudin (dalam perjalanan kepemimpinannya beliau wafat) yang selanjunya digantikan oleh Drs. H. Eka Santosa.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi, dan perbaikan kehidupan ketatanegaraan, Pemerintah mengeluarkan UU No. 32 tahun 2004. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didefinisikan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, dalam hubungannya dengan eksekutif, pasal 3 menyebutkan bahwa pemerintah daerah terdiri atas pemerintah dan DPRD. Hal itu berarti DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah.

Pemilu tahun 2004 diikuti oleh 24 Partai Politik, dan yang berhasil meraih kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat 10 Parpol yakni Golkar, PDI-P, PKS,PPP, Demokrat, PKB, PAN, PBB, PKPB, PDS, yang selanjutnya menjadi 7 fraksi. DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2004 - 2009 diketuai oleh Drs.H. A.M. Ruslan (Golkar), dengan para wakil ketua H. Rudi Harsatanaya (PDI-P), drh. Achmad Ru'yat, M.Sc. (PKS, setelah diambil sumpahnya menjadi wakil wali kota Bogor, digantikan oleh H. Husin M. Albanjari, Dipl.Ing. dan H. Amin Suparmin,S.Hi. (PPP).

Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat periode 2009-2014 keanggotaannya diresmikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.32 - 556 Tahun 2009, pada tanggal 31 Agustus 2009 dalam Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hasil Pemilu 2009 bertempat di Gedung Merdeka Bandung. Mereka berasal dari 9 partai dengan jumlah 100 anggota yakni : Partai Demokrat 28 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 17 orang, Partai Golongan Karya 16 orang, Partai Keadilan Sejahtera 13 orang, Partai Gerakan Indonesia Raya 8 orang, Partai Persatuan Pembangunan 8 orang, Partai Amanat Nasional 5 orang, Partai Hati Nurani Rakyat 3 orang dan Partai Kebangkitan Bangsa 2 orang. Tergabung dalam 8 Fraksi yakni F. Demokrat, F.PDI-P, F. Golkar, F. PKS, F. Gerindra, F. PPP, F. PAN, F.Hanura- PKB. Dalam Rapat Paripurna Istimewa tersebut, ditetapkan Pimpinan Sementara DPRD Propinsi Jawa Barat, yang berasal dari dua partai peraih kursi terbesar, masing-masing H. Awing Asmawi, SE (Partai Demokrat) sebagai Ketua Sementara dan Drs. H. Syarif Bastaman (PDIP) sebagai Wakil Ketua Sementara.

Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2009, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.32-712 Tahun 2009 Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat mengucapkan sumpah/janji dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan susunan sebagai berikut : Ketua DPRD Ir. H. Irfan Suryanagara (F. Partai Demokrat), Wakil Ketua : H.M. Rudi Harsa Tanaya (F. PDIP), Drs.H.Uu Rukmana M.Si. (F. Partai Golkar), Drs.H. Nur Suprianto, MM (FPKS) dan H. Komarudin Taher, S.Ag. (FPPP).

Sebagai hasil dari Pemilu Legislatif Tahun 2014, keanggotaan DPRD Provinsi pun mengalami perubahan. Dengan jumlah anggota masih 100 orang, untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019, terjadi perubahan jumlah keanggotaan partai pemenang yaitu terdiri dari 10 Partai (PDIP 20 orang; Golkar 17 orang; PKS 12 orang; Demokrat 12 orang; Gerindra 11 orang; PPP 9 orang; PKB 7 orang; NasDem 5 orang; PAN 4 orang; Hanura 3 orang). Dari 10 partai pemenang, DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 memiliki 8 Fraksi yaitu Fraksi Gabungan Golkar Amanah, Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi PPP, Fraksi Gabungan Restorasi Nurani Rakyat.

Peresmian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 dilakukan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Barat tanggal 1 September 2014 di Gedung Merdeka berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 161.32-3442 Tahun 2014.

Pada tanggal 22 Oktober 2014 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 161.32-3862 Tahun 2014, dilakukan pelantikan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 yaitu Ineu Purwadewi Sundari dari PDIP sebagai Ketua DPRD, H.M. Irianto Syafiuddin (P. Golkar), Harris Yuliana (PKS), Irfan Suryanagara (P. Demokrat) serta Abdul Harris Bobihoe (P. Gerindra) sebagai Wakil Ketua.

Seiring dengan perubahan dan perkembangan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat, maka pada lima tahun terakhir juga terjadi perubahan perundang-undangan, yaitu dengan terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.[5]

Hasil Pemilihan Umum

Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024

Perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.

Hasil pemilihan umum 2024
Daerah pemilihan PKB Gerindra PDI-P Golkar NasDem Buruh Gelora PKS PKN Hanura Garuda PAN PBB Demokrat PSI Perindo PPP Ummat Jumlah suara sah
Jawa Barat 1 125.928 241.816 178.707 216.244 131.951 21.061 19.481 414.889 1.776 11.232 5.118 89.907 6.426 123.332 102.842 26.738 32.369 10.680 1.760.497
Jawa Barat 2 381.620 248.571 145.730 344.932 140.288 16.124 28.672 242.817 2.252 7.171 4.241 179.238 8.389 179.145 56.114 14.547 55.031 11.503 2.066.385
Jawa Barat 3 99.280 174.013 125.225 137.370 60.397 12.001 10.131 156.249 2.052 5.528 12.385 74.110 6.133 67.623 19.770 7.978 27.306 2.406 999.957
Jawa Barat 4 140.090 197.614 141.890 239.718 92.434 9.918 16.073 135.907 3.364 3.843 2.786 83.306 4.837 77.294 13.108 8.214 32.498 3.145 1.206.039
Jawa Barat 5 236.659 244.391 125.473 191.389 73.852 8.421 20.136 227.425 2.058 5.979 4.393 110.291 7.019 109.753 14.858 9.475 95.676 6.119 1.493.367
Jawa Barat 6 242.297 569.905 233.612 345.720 209.710 32.936 35.674 388.651 7.577 14.711 8.261 188.855 15.563 193.183 85.107 33.262 174.191 16.099 2.795.314
Jawa Barat 7 27.633 101.096 59.717 97.930 20.377 5.898 3.164 156.633 802 3.863 1.895 36.147 2.429 27.322 25.120 5.670 14.973 4.402 595.071
Jawa Barat 8 149.400 324.582 278.981 339.976 80.325 42.199 15.851 640.866 4.639 4.875 9.688 120.567 5.523 122.886 140.174 26.657 48.213 19.386 2.374.788
Jawa Barat 9 117.692 314.458 189.807 170.103 111.517 75.597 20.286 276.372 2.385 5.152 3.063 99.190 27.077 94.589 47.310 18.203 42.584 9.652 1.625.037
Jawa Barat 10 141.542 400.478 146.139 252.787 177.837 41.645 11.495 187.975 2.455 8.962 5.438 80.772 6.129 246.118 42.101 10.606 26.635 10.813 1.799.927
Jawa Barat 11 208.796 350.581 349.099 368.773 94.244 22.833 27.924 250.819 2.070 7.361 6.016 146.459 7.806 107.308 27.915 15.246 165.073 8.716 2.167.039
Jawa Barat 12 354.138 301.870 415.859 356.413 143.103 23.331 31.339 173.618 3.530 15.186 4.751 65.645 4.076 159.692 52.038 33.725 39.718 5.425 2.183.457
Jawa Barat 13 180.537 216.652 312.773 192.479 108.248 10.031 16.524 228.272 1.956 4.475 2.988 129.914 6.640 74.589 14.358 8.441 130.720 4.077 1.643.674
Jawa Barat 14 256.226 310.671 107.937 187.050 75.176 14.088 10.071 157.583 1.936 9.619 3.289 95.336 8.012 89.619 11.496 10.485 137.697 8.478 1.494.769
Jawa Barat 15 189.125 305.154 159.274 149.737 60.914 6.723 11.983 163.140 946 4.547 2.736 132.890 10.118 54.607 14.638 8.474 141.087 6.793 1.422.886
Jumlah 2.850.963 4.301.852 2.970.223 3.590.621 1.580.373

342.806

278.804 3.801.216 39.798 112.504 77.048 1.632.627 126.177 1.727.060 666.949 237.721 1.163.771 127.694 25.628.207
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia[6]

Komposisi Anggota

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Jawa Barat dalam tiga periode terakhir.[7][8] [9][10]

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2009-2014 2014-2019 2019-2024 2024-2029
PKB 2   7   12   15
Gerindra 8   11   25   20
PDI-P 17   20   20   17
Golkar 16   17   16   19
PKS 13   12   21   18
PPP 8   9   3   6
PAN 5   4   7   7
Hanura 3   3   0   0
Demokrat 28   12   11   8
NasDem (baru) 5   4   8
Perindo (baru) 1   0
PSI (baru) 1
Jumlah Anggota 100   100   120   120
Jumlah Partai 9   10   10   10


Fraksi

Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.[11] Satu fraksi di DPRD Jawa Barat setidaknya beranggotakan 5 orang.

Periode 2019-2024

DPRD Jawa Barat periode 2019-2024 terdiri dari 8 fraksi sebagai berikut:[12]

Nama Fraksi Partai Politik Ketua Jumlah Anggota
Gerindra Persatuan Gerindra
PPP 		H. Ricky Kurniawan 28
Partai Keadilan Sejahtera PKS H. Haru Suandharu 21
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P Muhammad Jaenudin 20
Partai Golongan Karya Golkar H. Ali Hasan 16
Partai Kebangkitan Bangsa PKB Asep Suherman 12
Partai Demokrat Demokrat Toni Setiawan 11
Partai Amanat Nasional PAN H. M. Hasbullah Rahmat 7
Nasdem Persatuan Indonesia NasDem
Perindo 		Sabil Akbar 5

DPRD Jawa Barat hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019 tersusun dari 10 partai, dengan perincian sebagai berikut:

Partai Kursi %
Gerindra 25 20,8
PKS 21 17,5
PDI-P 20 16,7
Golkar 16 13,3
PKB 12 10,0
Demokrat 11 9,2
PAN 7 5,8
NasDem 4 3,3
PPP 3 2,5
Perindo 1 0,8
Total 120 100,0

Periode 2014-2019

DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 terdiri atas 8 fraksi sebagai berikut:

No Nama Fraksi Partai Ketua Jml. Kursi
1 Fraksi Golkar Amanah Golkar
PAN		 Drs. H. Yod Mintaraga, M.P.A. 21
2 Fraksi PDI Perjuangan PDI-P Waras Wasisto, S.H. 20
3 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS Drs. H. Nur Supriyanto, M.M. 12
4 Fraksi Partai Demokrat Demokrat Dr. H. Herlas Juniar, S.E., M.T. 12
5 Fraksi Partai Gerindra Gerindra H. Ricky Kurniawan, Lc. 11
6 Fraksi Partai Persatuan Pembangunan PPP H. Teuku Hanibal, S.E. 9
7 Fraksi NasDem Hanura NasDem
Hanura		 H. M. Iqbal, M.I. 8
8 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB Dra. Hj. Iemas Masithoh M. Noor 7
Jumlah 100

Alat Kelengkapan DPRD

Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi terdiri dari:

  1. Pimpinan
  2. Badan Musyawarah (Bamus)
  3. Komisi
  4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
  5. Badan Anggaran (Banggar)
  6. Badan Kehormatan (BK)
  7. Alat kelengkapan Lain (dibentuk melalui Rapat Paripurna)

Pimpinan DPRD

Sesuai peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan: 35-44 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua; 45-84 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 3 wakil ketua; dan 85-100 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 4 wakil ketua.[13] Pimpinan DPRD Jawa Barat terdiri dari 1 Ketua dan 5 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik peraih kursi (dan suara) terbanyak pertama, kedua, dan ketiga, secara berurutan. Berikut ini adalah daftar Ketua DPRD Jawa Barat sejak masa reformasi.[14][15][16]

Periode DPRD Nama Ketua DPRD Asal Partai Politik Mulai Menjabat Selesai Menjabat Keterangan
1999-2004 Idin Rafiudin PDI-P 1999 2000 Meninggal dunia saat menjabat.
Eka Santosa PDI-P 2000 2004
2004-2009 A.M. Ruslan Golkar 2004 2009
2009-2014 Awing Asnawi Demokrat 31 Agustus 2009 16 Oktober 2009 Ketua Sementara
Irfan Suryanagara Demokrat 16 Oktober 2009 31 Agustus 2014
2014-2019 Gatot Tjahjono PDI-P 1 September 2014 22 Oktober 2014 Ketua Sementara
Ineu Purwadewi Sundari PDI-P 22 Oktober 2014 1 September 2019
2019-2024 Taufik Hidayat Gerindra 2 September 2019 3 Oktober 2019 Ketua Sementara
3 Oktober 2019 Petahana

Komisi

Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi.[17] DPRD Jawa Barat terdiri dari 5 komisi sebagai berikut:[18]

  • Komisi 1 Bidang Pemerintahan
  • Komisi 2 Bidang Perekonomian
  • Komisi 3 Bidang Keuangan
  • Komisi 4 Bidang Pembangunan
  • Komisi 5 Bidang Kesejahteraan Rakyat

Berikut ini adalah daftar pimpinan Komisi DPRD Jawa Barat Periode 2019-2024:[19][20]

Nama Komisi Nama Ketua Nama Wakil Ketua Nama Sekretaris Jumlah Anggota Keterangan
Komisi 1
Bidang Pemerintahan 		Bedi Budiman (PDI-P) Sabil Akbar (NasDem) Sadar Muslihat (PKS) 19
Komisi 2
Bidang Perekonomian 		Rahmat Hidayat Djati (PKB) Lina Ruslinawati (Gerindra) R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira (PDI-P) 20
Komisi 3
Bidang Keuangan 		Phinera Wijaya (Golkar) Sugianto Nanggolah (Demokrat) Hasim Adnan (PKB) 18
Komisi 4
Bidang Pembangunan 		Tetep Abdulatip (PKS) Cucu Sugyati (Golkar) Buky Wibawa Karya Guna (Gerindra) 20
Komisi 5
Bidang Kesejahteraan Rakyat 		Abdul Haris Bobihoe (Gerindra) Abdul Hadi Wijaya (PKS) Memo Hermawan (PDI-P) 23

Daerah Pemilihan

Artikel utama: Daftar daerah pemilihan provinsi Indonesia

Pada Pileg 2019[21] dan Pileg 2024[22], pemilihan DPRD Provinsi Jawa Barat dibagi ke dalam 15 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:

Nama Dapil Wilayah Dapil Jumlah Kursi
JAWA BARAT 1 Kota Bandung, Kota Cimahi 8
JAWA BARAT 2 Kabupaten Bandung 10
JAWA BARAT 3 Kabupaten Bandung Barat 4
JAWA BARAT 4 Kabupaten Cianjur 6
JAWA BARAT 5 Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi 8
JAWA BARAT 6 Kabupaten Bogor 11
JAWA BARAT 7 Kota Bogor 3
JAWA BARAT 8 Kota Depok, Kota Bekasi 11
JAWA BARAT 9 Kabupaten Bekasi 7
JAWA BARAT 10 Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta 8
JAWA BARAT 11 Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka 11
JAWA BARAT 12 Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon 12
JAWA BARAT 13 Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar 8
JAWA BARAT 14 Kabupaten Garut 6
JAWA BARAT 15 Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya 7
TOTAL 120

Daftar Anggota

Berikut ini adalah daftar anggota DPRD Jawa Barat periode 2019-2024.[23][24]

Nama Partai Politik Daerah Pemilihan Suara Sah Fraksi Komisi Badan Keterangan
H. Arif Hamid Rahman Gerindra Jawa Barat 1 45.548 Gerindra Persatuan
Buky Wibawa Karya Guna Gerindra Jawa Barat 1 42.073 Gerindra Persatuan
Dadang Kurniawan Gerindra Jawa Barat 2 58.859 Gerindra Persatuan
Tobias Ginanjar Sayidina Gerindra Jawa Barat 3 63.050 Gerindra Persatuan
H. Mirza Agam Gumay Gerindra Jawa Barat 4 34.109 Gerindra Persatuan
Hj. Lina Ruslinawati Gerindra Jawa Barat 5 57.552 Gerindra Persatuan
H. A. Sopyan B.H.M. Gerindra Jawa Barat 5 35.928 Gerindra Persatuan
H. Ricky Kurniawan Gerindra Jawa Barat 6 144.622 Gerindra Persatuan
Prasetyawati Gerindra Jawa Barat 6 63.295 Gerindra Persatuan
H. Cecep Gogom Gerindra Jawa Barat 6 48.866 Gerindra Persatuan
R.M. Ibnu Ariebowo Kusumo Gerindra Jawa Barat 7 35.440 Gerindra Persatuan
H. Abdul Haris Bobihoe Gerindra Jawa Barat 8 70.660 Gerindra Persatuan
Rizki Apriwijaya Gerindra Jawa Barat 8 36.361 Gerindra Persatuan
H. Syahrir Gerindra Jawa Barat 9 50.763 Gerindra Persatuan
Irpan Haeroni Gerindra Jawa Barat 9 30.823 Gerindra Persatuan
Hj. Gina Fadlia Swara Gerindra Jawa Barat 10 99.349 Gerindra Persatuan
Ihsanudin Gerindra Jawa Barat 10 23.507 Gerindra Persatuan
H. Heri Ukasah Sulaeman Gerindra Jawa Barat 11 69.308 Gerindra Persatuan
Taufik Hidayat Gerindra Jawa Barat 11 46.527 Gerindra Persatuan
 Ketua DPRD
Ketua Bamus
Ketua Banggar 		Ketua DPRD
H. Daddy Rohanady Gerindra Jawa Barat 12 51.607 Gerindra Persatuan
H. Kasan Basari Gerindra Jawa Barat 12 32.423 Gerindra Persatuan
Hj. Tina Wiryawati Gerindra Jawa Barat 13 39.449 Gerindra Persatuan
Deden Galih Gerindra Jawa Barat 14 61.489 Gerindra Persatuan
Viman Alfarizi Ramadhan Gerindra Jawa Barat 15 121.324 Gerindra Persatuan
Ali Rasyid Gerindra Jawa Barat 15 44.405 Gerindra Persatuan
H. Haru Suandharu PKS Jawa Barat 1 93.766 PKS
Hj. Siti Muntamah PKS Jawa Barat 1 43.412 PKS
H. Jajang Rohana PKS Jawa Barat 2 49.236 PKS
Hj. Sari Sundari PKS Jawa Barat 2 37.921 PKS
Aep Nurdin PKS Jawa Barat 3 55.715 PKS
H. Sadar Muslihat PKS Jawa Barat 4 32.132 PKS
H. Abdul Muiz PKS Jawa Barat 5 54.192 PKS
H. Achmad Ru'yat PKS Jawa Barat 6 106.421 PKS
 Wakil Ketua I DPRD
Wakil Ketua I Bamus
Wakil Ketua I Banggar 		Wakil Ketua DPRD
H. Mochamad Ichsan PKS Jawa Barat 6 23.203 PKS
H. Iwan Suryawan PKS Jawa Barat 7 49.253 PKS
H. Nur Supriyanto

(2019-2020)

PKS Jawa Barat 8 141.739 PKS
 Meninggal dunia saat menjabat.[25]
Hj. Iin Nur Fatinah

(2021-sekarang)

PKS Jawa Barat 8 21.722 PKS
 PAW atas nama H. Nur Supriyanto.[26]
H. Heri Koswara PKS Jawa Barat 8 71.151 PKS
H. Imam Budi Hartono

(2019-2020)

PKS Jawa Barat 8 60.217 PKS
 Mengundurkan diri karena mengikuti Pilwali Depok 2020.[27]
H. Asep Arwin Kotsara

(2021-sekarang)

PKS Jawa Barat 8 23.084 PKS
 PAW atas nama H. Imam Budi Hartono.[28]
H. Abdul Jabar Majid PKS Jawa Barat 9 85.225 PKS
H. Faizal Hafan Farid PKS Jawa Barat 9 26.543 PKS
H. Abdul Hadi Wijaya PKS Jawa Barat 10 46.287 PKS
H. Ridwan Solichin PKS Jawa Barat 11 51.459 PKS
H. Anwar Yasin PKS Jawa Barat 12 46.414 PKS
H. Didi Sukardi PKS Jawa Barat 13 114.321 PKS
H. Ahab Sihabudin PKS Jawa Barat 14 56.622 PKS
K.H. Tetep Abdulatip PKS Jawa Barat 15 52.304 PKS
 Wakil Ketua Sementara DPRD (September - Oktober 2019)
R. Yunandar Rukhiadi Eka Perwira PDI-P Jawa Barat 1 30.194 PDI Perjuangan
Rafael Situmorang PDI-P Jawa Barat 1 25.057 PDI Perjuangan
Hj. Nia Purnakania PDI-P Jawa Barat 2 44.020 PDI Perjuangan
Hj. Ellin Suharliah PDI-P Jawa Barat 3 34.122 PDI Perjuangan
Mathius Tandiontong

(2019-2020)

PDI-P Jawa Barat 4 18.109 PDI Perjuangan
 Meninggal dunia saat menjabat.[29]
Weni Dwi Apriyanti

(2020-sekarang)

PDI-P Jawa Barat 4 10.260 PDI Perjuangan
 PAW atas nama Mathius Tandiontong.[30]
Muhammad Jaenudin PDI-P Jawa Barat 5 48.129 PDI Perjuangan
Hj. Asyanti Rozana Thalib PDI-P Jawa Barat 6 40.844 PDI Perjuangan
H. Rudi Harsa Tanaya PDI-P Jawa Barat 7 22.745 PDI Perjuangan
Waras Wasisto PDI-P Jawa Barat 8 67.433 PDI Perjuangan
Hj. Sumiyati PDI-P Jawa Barat 8 60.741 PDI Perjuangan
H. Jejen Sayuti PDI-P Jawa Barat 9 58.157 PDI Perjuangan
Hj. Iis Turniasih PDI-P Jawa Barat 10 53.325 PDI Perjuangan
Hj. Ineu Purwadewi Sundari PDI-P Jawa Barat 11 88.318 PDI Perjuangan
 Wakil Ketua II DPRD
Wakil Ketua II Bamus
Wakil Ketua II Banggar 		Wakil Ketua DPRD
Abdy Yuhana PDI-P Jawa Barat 11 72.286 PDI Perjuangan
H. Syamsul Bachri PDI-P Jawa Barat 12 75.585 PDI Perjuangan
Bambang Mujiarto PDI-P Jawa Barat 12 60.402 PDI Perjuangan
Hj. Ijah Hartini PDI-P Jawa Barat 13 59.930 PDI Perjuangan
H. Bedi Budiman PDI-P Jawa Barat 13 47.103 PDI Perjuangan
H. Memo Hermawan PDI-P Jawa Barat 14 45.813 PDI Perjuangan
H. Arip Rachman PDI-P Jawa Barat 15 34.008 PDI Perjuangan
H. Ali Hasan Golkar Jawa Barat 1 56.814 Golkar
Hj. Cucu Sugyati Golkar Jawa Barat 2 65.545 Golkar
H. M. Dadang Supriatna

(2019-2020)

Golkar Jawa Barat 2 46.653 Golkar
 Mengundurkan diri karena mengikuti Pilbup Bandung 2020.[31]
Ahmad Hidayat

(2021-sekarang)

Golkar Jawa Barat 2 34.979 Golkar
 PAW atas nama H. M. Dadang Supriatna.[28]
Edi Rusyandi Golkar Jawa Barat 3 19.756 Golkar
H. Ade Barkah Surahman

(2019-2021)

Golkar Jawa Barat 4 109.081 Golkar
 Wakil Ketua DPRD (2019-2021)
Diberhentikan.[32]
H. Oden Haryadi

(2023-sekarang)

Golkar Jawa Barat 4 10.243 Golkar
 PAW atas nama H. Ade Barkah Surahman.[33]
H. Phinera Wijaya Golkar Jawa Barat 5 33.262 Golkar
H. Kusnadi Golkar Jawa Barat 6 33.304 Golkar
Ade Puspitasari Golkar Jawa Barat 8 66.314 Golkar
H. Almaida Rosa Putra Golkar Jawa Barat 9 29.356 Golkar
Hj. Sri Rahayu Agustina Golkar Jawa Barat 10 65.285 Golkar
Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Golkar Jawa Barat 11 55.217 Golkar
H. Abdul Rozaq Muslim

(2019-2020)

Golkar Jawa Barat 12 88.354 Golkar
 Diberhentikan.[34]
Lili Eliyah

(2022-sekarang)

Golkar Jawa Barat 12 35.810 Golkar
 PAW atas nama H. Abdul Rozaq Muslim.[35]
Hilal Hilmawan Golkar Jawa Barat 12 46.604 Golkar
H. Herman Sutrisno

(2019-2021)

Golkar Jawa Barat 13 66.448 Golkar
 Mengundurkan diri karena telah terlibat dalam kasus suap.[36]
H. Dudy Pamuji

(2022-sekarang)

Golkar Jawa Barat 13 34.084 Golkar
 PAW atas nama H. Herman Sutrisno.[37]
H. Ade Ginanjar Golkar Jawa Barat 14 103.772 Golkar
 Wakil Ketua III DPRD
Wakil Ketua III Bamus
Wakil Ketua III Banggar 		Wakil Ketua DPRD (2021-sekarang)[38]
H. Yod Mintaraga Golkar Jawa Barat 15 44.838 Golkar
H. Asep Syamsudin PKB Jawa Barat 2 50.846 PKB
Asep Suherman PKB Jawa Barat 4 19.935 PKB
Hasim Adnan PKB Jawa Barat 5 17.615 PKB
Erni Sugiyanti PKB Jawa Barat 6 29.463 PKB
M. Faizin PKB Jawa Barat 8 18.618 PKB
H. Rahmat Hidayat Djati PKB Jawa Barat 10 49.251 PKB
H. Nasir PKB Jawa Barat 11 33.138 PKB
H. Muhamad Sidkon D.J. PKB Jawa Barat 12 62.396 PKB
Hj. Yuningsih PKB Jawa Barat 12 44.910 PKB
Johan J. Anwari PKB Jawa Barat 13 24.619 PKB
H. Dadan Hidayatulloh PKB Jawa Barat 14 56.856 PKB
H. Oleh Soleh PKB Jawa Barat 15 87.172 PKB
 Wakil Ketua IV DPRD
Wakil Ketua IV Bamus
Wakil Ketua IV Banggar 		Wakil Ketua DPRD
H. Sugianto Nanggolah Demokrat Jawa Barat 1 33.279 Demokrat
Toni Setiawan Demokrat Jawa Barat 2 22.501 Demokrat
Hj. Lilis Boy Demokrat Jawa Barat 4 30.853 Demokrat
Hendar Darsono Demokrat Jawa Barat 5 34.307 Demokrat
Asep Wahyuwijaya Demokrat Jawa Barat 6 60.402 Demokrat
H. Irfan Suryanagara Demokrat Jawa Barat 8 34.507 Demokrat
H. M. Achdar Sudradjat Demokrat Jawa Barat 9 34.819 Demokrat
Toto Purwanto Sandi Demokrat Jawa Barat 10 39.128 Demokrat
H. Zulkifly Chaniago Demokrat Jawa Barat 11 23.858 Demokrat
H. Sri Budihardjo Hermawan Demokrat Jawa Barat 12 30.022 Demokrat
Yosa Octora Santono Demokrat Jawa Barat 13 24.349 Demokrat
Hj. Thoriqoh Nashrullah Fitriyah PAN Jawa Barat 2 24.224 PAN
Dessy Susilawati PAN Jawa Barat 5 43.180 PAN
H. Supono PAN Jawa Barat 6 24.973 PAN
H. M. Hasbullah Rahmat PAN Jawa Barat 8 44.390 PAN
Raden Tedi PAN Jawa Barat 11 21.554 PAN
H. Herry Dermawan PAN Jawa Barat 13 51.568 PAN
Ade Kaca PAN Jawa Barat 14 30.247 PAN
Hj. Tia Fitriani NasDem Jawa Barat 2 43.092 Nasdem Persatuan Indonesia
Sabil Akbar NasDem Jawa Barat 10 34.264 Nasdem Persatuan Indonesia
Nina Nurhayati NasDem Jawa Barat 11 37.066 Nasdem Persatuan Indonesia
H. Eryani Sulam NasDem Jawa Barat 12 31.926 Nasdem Persatuan Indonesia
H. Ruhyat Nugraha PPP Jawa Barat 6 46.120 Gerindra Persatuan
H. Pepep Saepul Hidayat PPP Jawa Barat 11 48.326 Gerindra Persatuan
Hj. Neng Madinah Ruhiat PPP Jawa Barat 15 24.997 Gerindra Persatuan
Husin Perindo Jawa Barat 12 8.782 Nasdem Persatuan Indonesia

Referensi

  1. ^ Sumadiria, Abdullah S. Haris; Hkikmat, Mahi Mamat (2022-12-13). "West Java DPRD Political Communication in the Policy of Religious Tolerance". Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi. 6 (2): 153–170. doi:10.15575/cjik.v6i2.21303. ISSN 2549-8452. 
  2. ^ Dendi Ramdhani (02-09-2019). Khairina, ed. "120 Anggota DPRD Jabar Resmi Dilantik di Gedung Merdeka". kompas.com. Diakses tanggal 23-09-2019. 
  3. ^ Endah Asih Lestari (02-09-2019). "Sebanyak 120 Anggota DPRD Jabar Periode 2019-2024 Resmi Dilantik". PIKIRAN RAKYAT. Diakses tanggal 23-09-2019. 
  4. ^ Fabiola Febrinastri (02-09-2019). "120 Anggota DPRD Jabar 2019 - 2024 Resmi Dilantik". suara.com. Diakses tanggal 23-09-2019. 
  5. ^ Sejarah DPRD Provinsi Jawa Barat
  6. ^ "Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024" (PDF). KPU RI. 20-03-2024. Diakses tanggal 28-04-2024. 
  7. ^ (Indonesia) "Rapat Pleno KPU Tetapkan Gerindra Dapat Kursi Paling Banyak di DPRD Jabar". Kompas. 13 Aug 2019. Diakses tanggal 14 Aug 2019. 
  8. ^ (Indonesia) "Sejarah DPRD Jawa Barat". dprd jabar. 12 Feb 2014. Diakses tanggal 12 Feb 2015. 
  9. ^ "Ini Bakal Anggota DPRD Jabar Hasil Pemilu 2019". JUARA NEWS. 17-05-2019. Diakses tanggal 23-09-2019. 
  10. ^ Oris Riswan (01-09-2014). "Resmi Dilantik, 100 Anggota DPRD Jabar Siap Bekerja". okezone.com. okenews. Diakses tanggal 23-09-2019. 
  11. ^ Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  12. ^ "Fraksi". DPRD Provinsi Jawa Barat. 
  13. ^ Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  14. ^ "Pimpinan DPRD". DPRD Provinsi Jawa Barat. 
  15. ^ "Pertama Kali, DPRD Jawa Barat Dipimpin Perempuan". tempo.co. 22-10-2014. Diakses tanggal 23-09-2019. 
  16. ^ Romi Rinando (14-08-2019). Ridwan Hardiansyah, ed. "PDIP Jabar Tak Lagi Raih Kursi Ketua DPRD Jawa Barat, Kalah 5 Kursi dari Partai Pemenang". tribunnews.com. Tribun Lampung. Diakses tanggal 23-09-2019. 
  17. ^ Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  18. ^ "Komisi". DPRD Provinsi Jawa Barat. 
  19. ^ "DPRD Jabar Resmikan Alat Kelengkapan Dewan". AyoBandung.com. 15-10-2019. 
  20. ^ "Komisi DPRD Provinsi Jawa Barat". dprd.jabarprov.go.id. 15-10-2019. 
  21. ^ "Keputusan KPU Nomor 275/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat" (PDF). KPU RI. 04-04-2018. 
  22. ^ "Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" (PDF). KPU RI. 06-02-2023. Diakses tanggal 10-02-2023. 
  23. ^ "Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 88/PL.01.8-Kpt/32/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019" (PDF). kpu.go.id. 13-08-2019. Diakses tanggal 12-10-2020.  [pranala nonaktif permanen]
  24. ^ "Data DPRD Provinsi Terpilih 2019 – Jawa Barat – PUSKAPOL FISIP UI". Diakses tanggal 2023-02-09. 
  25. ^ Maulana, Yudha. "Anggota DPRD Jabar Nur Supriyanto Meninggal Terpapar Corona". detiknews. Diakses tanggal 2023-02-09. 
  26. ^ Suprihatin, Hj Ati. "Ketua DPRD Jabar Lantik Anggota PAW Hj Iin Nur Fatinah Gantikan Almarhum Nur Supriyanto - GalaJabar". galajabar.pikiran-rakyat.com. Diakses tanggal 2023-02-09. 
  27. ^ ANTARA News Agency. "Maju Pilkada Depok, Imam Budi Hartono mundur dari anggota DPRD Jabar". ANTARA News Megapolitan. Diakses tanggal 2023-02-09. 
  28. ^ a b "Ahmad Hidayat dan Asep Arwin Kotsara Dilantik Jadi Anggota DPRD Jabar | Informasi Seputar Infrastruktur". Info Infrastruktur. 2021-01-06. Diakses tanggal 2023-02-09. 
  29. ^ "Ketua DPRD Jabar Ucapkan Duka Cita Atas Meninggalnya Anggota DPRD Jabar Mathius Tandiondong". Tribunjabar.id. Diakses tanggal 2023-02-09. 
  30. ^ "Weni Dwi Aprianti Dilantik PAW Anggota DPRD Jabar". Posbekasi.com. 2020-11-24. Diakses tanggal 2023-02-09. 
  31. ^ Iqbal, Muhammad. "Nyalon Bupati Bandung, Dadang Supriatna Mundur dari Kursi DPRD Jabar". detiknews. Diakses tanggal 2023-02-09. 
  32. ^ "Tersandung Kasus Korupsi, Status Ade Barkah Sebagai Anggota DPRD Jabar Resmi Dicopot". Rmol.id. Diakses tanggal 2023-02-09. 
  33. ^ "Ketua DPRD Lantik Oden Haryadi Menjadi Anggota DPRD Jabar". Tribunjabar.id. Diakses tanggal 2023-02-09. 
  34. ^ Kompas Cyber Media (2020-11-16). "KPK Tetapkan Anggota DPRD Jabar Abdul Rozaq Muslim sebagai Tersangka". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2023-02-09. 
  35. ^ Surya, Muhammad (2022-07-29). "Hari Ini, Lili Eliyah Dilantik Jadi Anggota DPRD Jabar". Suara Cirebon. Diakses tanggal 2023-02-09. 
  36. ^ "Dari Walikota Banjar, Anggota DPRD Jabar, Hingga Mendekam Dipenjara 7 Tahun, Ini Profil Singkat Herman Sutrisno". VISI.NEWS - Visioner dan Independen. 2022-10-03. Diakses tanggal 2023-02-09. 
  37. ^ "Dudi Pamuji Anggota PAW DPRD Jabar Resmi Dilantik". rri.co.id - Portal berita terpercaya. Diakses tanggal 2023-02-09. 
  38. ^ "Ade Ginanjar Dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Jabar". Posbekasi.com. 2021-10-09. Diakses tanggal 2023-02-09. 

Lihat pula

Pranala luar

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Provinsi_Jawa_Barat&oldid=25734542"