Berita palsu di Thailand

gambaran umum tentang berita palsu di Thailand

Berita Palsu di Thailand tidak diberi definisi yang jelas oleh Pemerintah Thailand.

Definisi

Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara Daratan yang pemerintahannya tidak memiliki definisi yang jelas tentang berita palsu. Berita palsu di Thailand dimaknai sebagai suatu berita tidak benar yang berdampak merugikan keamanan nasional, stabilitas politik, dan reputasi nasional. Definisi berita palsu di Thailand hanya dapat diartikan berdasarkan teks hukum yang dikutip oleh otoritas pemerintahan selama menangani berita palsu dalam periode tahun 2007–2020.[1] Berita palsu umumnya didefinisikan di Thailand dengan tujuan pengendalian ruang digital.[2]

Penanganan

Pada tanggal 1 November 2019, Pemerintah Thailand mendirikan Pusat Anti-Berita Palsu Thailand didirikan oleh Pemerintah Thailand.[3] Pusat Anti-Berita Palsu Thailand memiliki komite yang anggotanya merupakan perwakilan dari akademikus, warga sipil, wartawan radio, dan Asosiasi Jurnalis Televisi Thailand.[4] Pusat Anti-Berita Palsu Thailand berada dalam pengelolaan Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital Thailand.[5]

Pusat Anti-Berita Palsu Thailand menjadi pusat koordinasi dalam pencegahan, penekanan dan penyelesaian masalah penyebaran berita palsu di Thailand.[4] Sumber disinformasi yang dihentikan oleh Pusat Anti-Berita Palsu Thailand hanya yang berasal dari dalam negeri Thailand.[6] Karena itu, Pusat Anti-Berita Palsu Thailand hanya menangani berita palsu dalam topik bencana, ekonomi, produk perawatan kesehatan serta kebijakan pemerintah dan keamanan dalam negeri Thailand.[7]

Referensi

Catatan kaki

  1. ^ Sombatpoonsiri dan Luong 2022, hlm. 5.
  2. ^ Sombatpoonsiri dan Luong 2022, hlm. 1.
  3. ^ Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Februari 2023). "Policy and Regulatory Updates – Thailand" (PDF). 66th Telecommunications and Information (dalam bahasa Inggris). Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik: 6. 
  4. ^ a b Irwansyah 2024, hlm. 72.
  5. ^ Centre for Law and Democracy (Maret 2021). UN Special Rapporteur for Freedom of Expression: Submission on an Annual Thematic Report on Disinformation (PDF) (dalam bahasa Inggris). Centre for Law and Democracy. hlm. 2. 
  6. ^ Centre for Law and Democracy (Maret 2021). UN Special Rapporteur for Freedom of Expression: Submission on an Annual Thematic Report on Disinformation (PDF) (dalam bahasa Inggris). Centre for Law and Democracy. hlm. 2. 
  7. ^ Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Februari 2023). "Policy and Regulatory Updates – Thailand" (PDF). 66th Telecommunications and Information (dalam bahasa Inggris). Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik: 6. 

Daftar pustaka