Partai politik

organisasi sosial politik yang mengoordinasikan kader-kadernya untuk bersaing dalam pemilihan umum
Revisi sejak 30 September 2005 22.25 oleh YurikBot (bicara | kontrib) (robot Adding: gl)

Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujun khusus.

Partai Politik di Indonesia

Parpol Peserta Pemilu pra-2004

Parpol Peserta Pemilu 1955

Pemilu 1955 diikuti oleh 172 Parpol kontestan Pemilu. Empat partai besar diantaranya yaitu: PNI (22,3 %), Masyumi (20,9%), Nahdlatul Ulama (18,4%), dan PKI (15,4%).

Parpol Peserta Pemilu 1971

Pemilu 1971 diikuti oleh sepuluh kontestan:

  1. Partai Katolik
  2. Partai Syarikat Islam Indonesia
  3. Partai Nahdlatul Ulama
  4. Partai Muslimin Indonesa
  5. Golongan Karya
  6. Partai Kristen Indonesia
  7. Partai Musyawarah Rakyat Banyak
  8. Partai Nasional Indonesia
  9. Partai Islam PERTI
  10. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

Parpol Peserta Pemilu 1978-1997

Pemilu 1978, 1982, 1987, 1992, dan 1997 diikuti oleh tiga kontestan yang sama, yaitu:

  1. Partai Persatuan Pembangunan
  2. Golongan Karya
  3. Partai Demokrasi Indonesia

Parpol peserta Pemilu 1999

Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik, antara lain:

  1. Partai Indonesia Baru
  2. Partai Kristen Nasional Indonesia
  3. Partai Nasional Indonesia
  4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia
  5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia
  6. Partai Ummat Islam
  7. Partai Kebangkitan Umat
  8. Partai Masyumi Baru
  9. Partai Persatuan Pembangunan
  10. Partai Syarikat Islam indonesia
  11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
  12. Partai Abul Yatama
  13. Partai Kebangsaan Merdeka
  14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa
  15. Partai Amanat Nasional
  16. Partai Rakyat Demokrat
  17. Partai Syarikat Islam Indonesia - 1905
  18. Partai Katolik Demokrat
  19. Partai Pilihan Rakyat
  20. Partai Rakyat Indonesia
  21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi
  22. Partai Bulan Bintang
  23. Partai Solidaritas Pekerja
  24. Partai Keadilan
  25. Partai Nahdlatul Ummat
  26. Partai Nasional Indonesia - Front Marhaenis
  27. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
  28. Partai Republik
  29. Partai Islam Demokrat
  30. Partai Nasional Indonesia - Massa Marhaen
  31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak
  32. Partai Demokrasi Indonesia
  33. Partai Golongan Karya
  34. Partai Persatuan
  35. Partai Kebangkitan Bangsa
  36. Partai Uni Demokrasi Indonesia
  37. Partai Buruh Nasional
  38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong
  39. Partai Daulat Rakyat
  40. Partai Cinta Damai
  41. Partai Keadilan dan Persatuan
  42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia
  43. Partai Nasional Bangsa Indonesia
  44. Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia
  45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia
  46. Partai Nasional Demokrat
  47. Partai Umat Muslimin Indonesia
  48. Partai Pekerja Indonesia

Parpol Peserta Pemilu 2004


Didirikan : Jakarta, 20 Mei 2002
Asas: Marhaenisme Ajaran Bung Karno
Ketua Umum: DM Sukmawati Soekarnoputri
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 24 provinsi



Didirikan: Jakarta, 1 Mei 2001
Asas: Pancasila dan UUD 1945
Ketua Umum: Muchtar Pakpahan
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi



Didirikan: Jakarta, 17 Juli 1998
Asas: Islam
Ketua Umum: Yuzril Ihza Mahendra
Keterangan: Electoral Threshold



Didirikan: Jakarta, 10 Oktober 2002
Asas: Pancasila
Ketua Umum: Adi Sasono
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi



Didirikan: Jakarta, 5 Januari 1973
Asas: Islam
Ketua Umum: Hamzah Haz
Keterangan: Electoral Threshold



Didirikan: Jakarta, 23 Juli 2002
Asas: Pancasila
Ketua Umum: M Ryaas Rasyid
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi



Didirikan: Jakarta, 23 September 2002
Asas: Keadilan, Demokrasi, dan Kemakmuran
Ketua Umum: Sjahrir
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi



Didirikan: Jakarta, 27 Juli 2002
Asas: Marhaenisme Ajaran Bung Karno
Ketua Umum: Eros Djarot
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi



Didirikan: Jakarta, 9 September 2001
Asas: Pancasila
Ketua Umum: S Budhisantoso
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 25 provinsi



Didirikan: Jakarta, 9 September 2002
Asas: Pancasila
Ketua Umum: Jend TNI (Purn) Edi Sudrajat
eterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi



Didirikan: Jakarta, 10 Januari 2003
Asas: Pancasila
Ketua Umum: H Dimmy Haryanto
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi



Didirikan: Jakarta, 5 Maret 2003
Asas: Islam
Ketua Umum: KH Syukron Ma'mun
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi



Didirikan: Jakarta, 23 Agustus 1998
Asas: Pancasila
Ketua Umum: HM Amien Rais
Keterangan: Electoral Threshold



Didirikan: Jakarta, 9 September 2002
Asas: Pancasila
Ketua Umum: Jend TNI (Purn) HR Hartono
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi



Didirikan: Jakarta, 23 Juli 1998
Asas: Pancasila
Ketua Umum: Alwi Abdurrahman Shihab
Keterangan: Electoral Threshold



Didirikan: Jakarta, 20 April 2002
Asas: Islam
Ketua Umum: Hidayat Nur Wahid
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi



Didirikan: Jakarta, 20 Januari 2002
Asas: Islam
Ketua Umum: KH Zainuddin MZ
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi



Didirikan: Jakarta, 10 Januari 1973
Asas: Pancasila
Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
Keterangan: Electoral Threshold



Didirikan: Jakarta, 1 Oktober 2001
Asas: Pancasila
Ketua Umum: Ruyandi Hutasoit
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi



Didirikan: Jakarta, 20 Oktober 1964
Asas: Pancasila
Ketua Umum: Akbar Tandjung
Keterangan: Electoral Threshold



Didirikan: Jakarta, 1 Juni 2001
Asas: Pancasila
Ketua Umum: KRMH Japto S Soerjosoemarno
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi



Didirikan: Surabaya, 17 Desember 2002
Asas: Pancasila
Ketua Umum: H Rahardjo Tjakraningrat
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi



Didirikan: Jakarta, 18 November 2002
Asas: Pancasila
Ketua Umum: Oesman Sapta
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi



Didirikan: Jakarta, 29 November 2002
Asas: Pancasila
Ketua Umum: Rachmawati Soekarnoputri
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi

Undang-undang Partai Politik

Lihat Undang-undang Partai Politik


Lihat Pula