Sulawesi Tengah

Wilayah provinsi Sulawesi Tengah, sebelum jatuh ke tangan Pemerintahan Hindia Belanda merupakan sebuah Pemerintahan Kerajaan yang terdiri atas 15 (Lima Belas) Kerajaan dibawah kepemimpinan para raja yang selanjutnya dalam sejarah Sulawesi Tengah dikenal dengan julukan Tujuh Kerajaan di Timur dan Delapan Kerajaan di Barat.

Semenjak tahun 1905, wilayah Sulawesi Tengah seluruhnya jatuh ketangan Pemerintahan Hindia Belanda, dari Tujuh Kerajaan Di Timur dan Delapan Kerajaan Di Barat, kemudian oleh Pemerintah Hindia Belanda dijadikan Landschap-landschap atau Pusat-pusat Pemerintahan Hindia Belanda yang meliputi, antara lain :

Poso Lage di Poso;
Lore di Wianga;
Tojo di Ampana ;
Pulau Una-una di Una-una;
Bungku di Bungku;
Mori di Kolonodale;
Banggai di Luwuk;
Parigi di Parigi;
Moutong di Tinombo;
Tawaeli di Tawaeli;
Banawa di Donggala;
Palu di Palu;
Sigi/Dolo di Biromaru;
Kulawi di Kulawi
Toli-toli di Toli-toli;

Dalam perkembangannya, ketika Pemerintahan Hindia Belanda jatuh dan sudah tidak berkuasa lagi di Sulawesi Tengah serta seluruh Indonesia, Pemerintah Pusat kemudian membagi wilayah Sulawesi Tengah menjadi 3 (tiga) bagian yakni:

Sulawesi Tengah bagian Barat, meliputi wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Toli-Toli. Pembagian wilayah ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.
Sulawesi Tengah bagian Tengah (Teluk Tomini), masuk Wilayah Karesidenan Sulawesi Utara di Manado. Pada tahun 1919, seluruh Wilayah Sulawesi Tengah masuk Wilayah Karesidenen Sulawesi Utara di Manado. Pada tahun 1940, Sulawesi Tengah dibagi menjadi 2 Afdeeling yaitu Afdeeling Donggala yang meliputi Tujuh Onder Afdeeling dan Lima Belas Swapraja.
Sulawesi Tengah bagian Timur (Teluk Tolo) masuk Wilayah Karesedenan Sulawesi Timur Bau-bau.

Tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 terbentuklah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang meliputi empat kabupaten yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Toli-Toli. Selanjutnya Pemerintah Pusat menetapkan Propinsi Sulawesi Tengah sebagai Propinsi yang otonom berdiri sendiri yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan selanjutnya tanggal pembentukan tersebut diperingatin sebagai Hari Lahirnya Propinsi Sulawesi Tengah.

Dengan perkembangan Sistem Pemerintahan dan tutunan Masyarakat dalam era Reformasi yang menginginkan adanya pemekaran Wilayah menjadi Kabupaten, maka Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan. Kemudian melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 oleh Pemerintah Pusat terbentuk lagi 2(dua) Kabupaten baru di Propinsi Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan demikian hingga saat ini berdasarkan pemekaran Wilayah Kabupaten di Propinsi Sulawesi Tengah, Menjadi 10(sepuluh) Daerah.

Pemerintahan

Kabupaten dan Kota

No.	Kabupaten/kota	Ibu kota	Bupati/wali kota	Luas wilayah (km²)^[1]	Jumlah penduduk (2022)^[1]	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	Kabupaten Banggai	Luwuk	Amirudin Tamoreka	9.672,70	382.276	23	46/291
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	Salakan	Ihsan Basir (Pj.)	2.488,79	120.142	12	3/141
3	Kabupaten Banggai Laut	Banggai	Sofyan Kaepa	725,67	70.435	7	3/63
4	Kabupaten Buol	Buol	Moh. Muchlis Yojodolo (Pj.)	4.043,57	145.254	11	7/108
5	Kabupaten Donggala	Banawa	Moh. Rifani (Pj.)	5.275,69	304.110	16	9/158
6	Kabupaten Morowali	Bungku Tengah	Yusman Mahbub (Pj.)	5.472,00	176.244	9	7/126
7	Kabupaten Morowali Utara	Kolonodale	Delis Julkarson Hehi	10.004,28	128.323	10	3/122
8	Kabupaten Parigi Moutong	Parigi	Richard Arnaldo Djanggola (Pj.)	6.231,85	499.086	23	5/278
9	Kabupaten Poso	Poso	Verna Gladies Merry Inkiriwang	7.112,25	248.345	19	28/141
10	Kabupaten Sigi	Sigi Biromaru	Mohamad Irwan Lapatta	5.196,02	259.681	15	-/176
11	Kabupaten Tojo Una-Una	Ampana Kota	Mohammad Lahay	5.721,15	165.574	12	12/134
12	Kabupaten Tolitoli	Baolan	Amran Hi. Yahya	4.079,77	228.641	10	6/103
13	Kota Palu	-	Hadianto Rasyid	395,06	372.113	8	46/-

Daftar Gubernur

Anwar Gelar Datuk Madjo Basa Nan Kuning (1964–1968)
Kol. Mohammad Yasin (1968–1973)
Brigjen A. M. Tambunan (1973–1978)
Brigjen Moenafri, SH (1978–1979)
Kol. R. H. Eddy Djajang Djatmadja (1979–1980)
Mayjen H. Eddy Sabara (1980–1981)
Drs. H. Ghalib Lasahido (1981–1986)
Abdul Aziz Lamadjido, SH (1986–1996)
H.B. Paliudju (1996–2001)
Prof. (Em) H. Aminuddin Ponulele (sejak 2001)

Perwakilan di Jakarta

Anggota DPR dari Provinsi Sulawesi Tengah

1. H Yusuf Rizal Tjokroaminoto (Partai Persatuan Pembangunan) 2. Ir H Rendy Lamadjido (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) 3. Retna Rosmanita Situmorang MBA (Partai Damai Sejahtera) 4. M Sofhian Mile SH (Partai Golongan Karya) 5. Muhidin M Said SE MBA (Partai Golongan Karya) 6. Nurhadi M Musawir SH MM MBA (Partai Amanat Nasional)

Anggota DPD dari Provinsi Sulawesi Tengah

Nurmawati D Bantilan, SE.,
Roger Tobigo, Drs.,
M. Ichsan Loulembah
Faisal Mahmud, Drs., H.,

^ ^a ^b "Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.137-2017) - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia". www.kemendagri.go.id (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-04-29. Diakses tanggal 2018-07-12.

[:0sulteng-1] "Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.137-2017) - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia". www.kemendagri.go.id (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-04-29. Diakses tanggal 2018-07-12.

[1]